Tinggalkan komentar

Buku “Jaya di Jalan Mulya”

Buku  “Jaya di Jalan Mulya” 

Buku-buku

“Jaya di Jalan Mulya (Mengenang Pejuang Demokrasi dan HAM)”, sebuah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Keluarga Pejuang Demokrasi dan HAM (YKPD HAM), diterbitkan dan dilaunching pada acara dengan tajuk yang sama di gedung DPRD DIY, 15 Januari 2014.

Buku ini diterbitkan sebagai torehan kenangan bagi para aktivis yang telah pergi lebih dahulu, terutama bagi empat sosok yang kepergiannya terjadi dalam rentang waktu yang dekat, yakni Budi Astuti Azhar, Din Yati AR, Angger Jati Wijaya, dan Mulyana W Kusuma yang dikenal turut mewarnai dinamika gerakan demokrasi dan HAM khususnya di DIY.

Isi buku dibagi menjadi tiga bagian, yakni Catatan kenangan, Catatan pemikiran, dan Puisi, serta dilengkapi komentar-komentar dari para sahabat di jejaring social facebook.  Tiga tulisan dari Angger Jati Wijaya, Din Yati AR, Mulyana W. Kusuma, turut mengisi buku ini, yang diambil dari tulisan-tulisan semasih hidup yang berisi pemikiran tentang gerakan demokrasi dan HAM.

Buku ini diisi tulisan dan puisi dari 29 orang, yaitu (disusun berdasarkan abjad) Adjikoesoemo, Agus Edy Santoso, Akhmad Taufiqurrahman, Angger Jati Wijaya, Bondan Nusantara, Budhi Wiryawan, Dadang Juliantara, Damaria Pakpahan, Din Yati AR, Eko Winardi, Fajar Sudarwo, Hadi Wahono, Hairus Salim, Hazwan Iskandar Jaya, Jihad Gunawan, Koh Hwat, Mohammad Nadjib, Mulyana W Kusuma, Odi Shalahuddin, Okti Muktini Ali, Ons Untoro, Ripana Puntarasa, Sigit Sugito, Thomas Sunaryo, Tri Wahyu KH, Unang Shio Peking, Untoro Hariadi, Valentina Sri Wijiyati, Zuly Qodir.

Berbagai pengalaman berinteraksi dan memandang kiprah dari empat sosok seakan mengenang, meletakkan pandangan  dan memaknakan ulang berbagai peristiwa yang pernah hadir. Interaksi yang lekat, seorang penulis dapat mengenal empat sosok tersebut dengan baik.

Fajar Sudarwo, misalnya menuliskan: “Pada waktu itu para seniorsenior LSM termasuk almarhum almarhumah Bung Mulyana W Kusuma, Angger Jati Wijaya, Din Yati, Budi Astuti, mulai menggagas dan menggerakan civil society untuk ikut mendorong dan mendidik warga masyarakat yang terpinggirkan untuk mengambil bagian hakhak sipilnya untuk memberi kontribusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan dan gerakan ini mendapat berbagai fitnah, dakwaan bahkan sampai pada pemberangusan dari kalangan yang terhegemony oleh Rezim Orde Baru. Mereka memfitnah dan mendakwa bawa program ini adalah kegiatan komunis terselubung, ada yang memfitnah bahwa program ini adalah kegiatan anteknya asing yang akan menghancurkan dan mengganggu kedaulatan negara yang merdeka dan lain sebagainya. Oleh karena itu para aktivis pergerakan ini terus diawasi, dipantau dan bahkan diinterogasi oleh pihak ”aparatus keamanan”.

Sangat menarik pula untuk menyimak refleksi yang disampaikan oleh Damairia Pakpahan, sebagaimana dinyatakan:Tahun ini adalah tahun kehilangan bagi kita semua.  Semenjak 1998, kita menghirup rasa kebebasan,  Usia kita menanjak dan kita melihat bahwa Indonesia belum juga: sejahtera, setara, adil, damai  dan kita menyaksikan pembajak-pembajak demokrasi yang seolah-olah dulu berjuang (padahal mereka adalah partai penguasa yang tidak ada sejarahnya dalam memperjuangkan kebebasan di negeri ini – mereka adalah bagian dari Suhartoisme!).  Kita juga menyaksikan kawan-kawan yang masuk dalam lingkaran kekuasaan, ini menggelikan karena dulu kita pernah bertengkar siapa intel  dalam gerakan, saya masih ingat mau ditampar oleh seorang aktivis gerakan mahasiswa waktu itu. Dan sekarang terbukti bahwa memang dia adalah lingkaran dalam kekuasaan sekarang. Dia dan seorang lainnya sudah merawat hubungan dengan petinggi militer pada tahun 1990an yang sekarang menjadi RI 1. Kita juga menyaksikan bahwa anti militerisme, berbalik berkolaborasi dengan Jenderal-Jenderal Suharto dan juga anti kapitalisme namun bekerja dengan komprador seperti  Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Ada persoalan ideologi yang serius diantara kita sesama aktivis.”

Sedangkan pada bagian catatan pemikiran, banyak persoalan yang layak dicermati dan menjadi tantangan ke depan yang harus dihadapi.  Hadi Wahono mencatat bahwa Keadilan soaial, dalam arti adanya persamaan relatif atau tidak adanya perbedaan yang mencolok dalam penguasaan ekonomi rakyatnya, bukan saja merupakan prinsip dasar didalam mencapai tujuan negara, tetapi sesungguhnya juga merupakan persyaratan penting dari pelaksanaan yang ideal sistem demokrasi, bahkan merupakan persyaratan mutlak yang tak dapat ditawar-tawar lagi (conditio sine qua non). Tanpa keadilan sosial, demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat, hanya akan menjadi khayalan semata.

Senada, Dadang Juliantara menuliskan; bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia, pada awalnya [ketika langkah perjuangan diambil], bukanlah suatu konsepsi yang telah selesai, malah sebaliknya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sesungguhnya konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia, memuat kisah panjang (dan kompleks), tentang tragedy kemanusiaan, kesedihan yang mendalam, kehilangan, pengorbanan, dan keinginan berubah yang dimanifestasikan dengan langkah-langkah perjuangan yang tidak mudah [antara lain, perjuangan melawan rasa takut, kecemasan, godaan, dan lain-lain], dalam mana kesemunya, dapat dikatakan bermuara pada suatu tujuan mulia: membangun tata hidup baru, yang dalam segala halnya melindungi dan menyelamatkan manusia, khususnya mereka yang kini ada di lapis bawah struktur sosial. Tentu kita muncul pertanyaan, bagaimana suatu arus yang berlawan dengan arus utama penguasa dapat muncul, tumbuh dan berkembang? 

Sedangkan Untoro Hariadi mempertanyakan apakah masih diperlukan nasionalisme baru? Setelah menyampaikan tentang perkembangan situasi yang ada, ia menyatakan bahwa prinsip dasar yang tidak mungkin dihilangkan begitu saja adalah bahwa tolok ukur dan muara dari nasionalisme adalah rakyat. Gerak nasionalisme sebagaimana diajarkan oleh sejarah adalah gerak yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Bila belakangan muncul gagasan nasionalisme baru, maka sudah barang tentu gagasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari akar historisnya, bahwa nasionalisme adalah jalan untuk membebaskan rakyat dari belenggu ketidakadilan.

Pada puisi, termuat puisi Angger Jati Wijaya, penggalan-penggalan puisi panjang Din Yati AR, dan puisi dari Ons Untoro, Eko Winardi, Koh Hwat dan Okti Muktini Ali.

Selengkapnya, silahkan baca bukunya, ya…..

Jakarta, 18 Januari 2014

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: