Tinggalkan komentar

Siaran pers Indo ACTS Memperingati Hari Anti Perdagangan Anak Internasional

PRESS RELEASE

Dalam Rangka Memperingati Hari Anti Perdagangan Anak Internasional

12 Desember 2013

“Menggugat Tanggung Jawab Negara atas Perlindungan dan Pemulihan
terhadap Hak Anak Korban Eksploitasi dan Perdagangan Manusia“

 

Disampaikan Oleh :

INDONESIA ACT

Jl. Kalibata Utara I No. 32 Jakarta Selatan; Telp./Fax. (021) 7997036, Email : indonesia.act@gmail.com

 

Kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak yang merupakan bentuk terburuk dari kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, setiap tahunnya meningkat dan menunjukkan situasi yang mengkawatirkan. Indonesia ACT sebagai Jaringan Advokasi untuk Penghapusan Perdagangan Anak di Indonesia yang terdiri dari 15 Lembaga Non-Pemerintah yang tersebar di 11 Provinsi mencatat setidaknya selama tahun 2013 sebanyak 47  kasus perdagangan anak di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Modus tertinggi dalam kejahatan perdagangan anak sendiri yaitu untuk kepentingan eksploitasi seksual dan sebagian besar korban (lebih dari 65 % nya) mengalami kekerasan seksual baik yang terjadi selama proses perekrutan, penampungan, pemindahan, maupun setelah sampai di wilayah penerima. Dan perkembangan perpindahan korban sendiri saat ini tidak hanya antar Kabupaten atau Provinsi di Indonesia bahkan juga lintas negara dengan tujuan negara tertinggi yaitu Malaysia, hal ini berdasarkan fakta dan pemberitaan media selama tahun 2013 ditemukan lebih dari 5 kasus  perdagangan anak lintas negara dengan tujuan Malaysia.

Kondisi ini tentunya sangat ironis, di tengah komitmen pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas kejahatan Perdagangan Manusia, yang saat ini telah memiliki UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta telah diratifikasinya Protokol Palermo melalui UU No 14 Tahun 2009. Yang seharusnya memberikan pedoman konkrit mengenai upaya-upaya politis dan implementatif dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan terhadap perempuan dan anak, serta menghukum dengan sanksi yang berat para pelaku dan korporasi yang terlibat dalam kejahatan ini.

Berdasarkan US  report on human trafficking in Indonesia, sejak UU No.21 Tahun 2007 disahkan, penyelesaian kasus hukum  di Indonesia dengan memberikan restitusi kepada korban hanya terdapat dua kasus. Putusan pengadilan terakhir yang memberikan restitusi kepada korban terjadi pada november 2012. Padahal jika kita mengacu pada data IOM, jumlah korban perdagangan anak sejak 2007 hingga Juni 2013 tercatat 3.943 orang dimana mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan sebanyak 3.559 korban.

Komitmen Pemerintah Indonesia di bidang peraturan perundang-undangan, belum mampu untuk mengatasi tingginya angka kejahatan perdagangan anak, hal ini disebabkan oleh Kurangnya koordinasi antar Pemerintah daerah baik lintas wilayah Kabupaten/Provinsi maupun antara Pemerintah nasional dengan Instansi vertikal (penegak hukum, ketenagakerjaan, maupun imigrasi) sebagai akibat dari uforia otonomi daerah. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pencegahan serta penanganan khsusnya untuk penegakan hukum dan pemulihan korban perdagangan anak, sehingga berakibat pengabaian Hak-Hak Anak yang menjadi korban perdagangan untuk mendapatkan akses atas keadilan dan pemulihan sosial untuk mengembalikan kembali fungsi sosial anak

Kendala lainnya yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum yaitu lemahnya Sistem Hukum di Indonesia yang masih berpatokan pada Hukum Acara Pidana (KUHAP UU No. 8 Tahun 1981) yang jelas-jelas sangat melindungi hak-hak pelaku kejahatan, sehingga dalam implementasinya tidak sedikit pelaku kejahatan perdagangan anak yang lepas dari jerat hukum. Kondisi ini diakibatkan karena seluruh Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Criminal Justice System (Sistem Peadilan Pidana) sangat tunduk pada KUHAP dan tidak pernah menggunakan dasar hukum formal beracara yang juga diatur di dalam UU No. 21 Tahun 2007. Selain itu Indonesia termasuk negara dengan tingkat kejahatan kemanusiaan tertinggi yang sampai saat ini belum meratifikasi dan belum mengadopsi STATUTA ROMA sebagai dasar-dasar Hukum Pidana baik materiil dan formil yang telah berlaku universal, yang didalamnya memuat nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk melindungi Hak Asasi korban.

Bertepatan dengan Hari Internasional Anti Perdagangan Anak, pada tanggal 12 Desember 2013 ini, kami Indonesia ACT yang terdiri dari LRC-KJHAM, Yayasan SETARA Semarang, CMC Banda Aceh, KKSP Medan, YAP Jakarta, YKB Jakarta, Yayasan SAMIN Jogjakarta, RIFKA ANNISA Jogjakarta, SARI Solo, KAWAN KAMI Surabaya, YAYASAN BUNGKULAN Bali, Perkumpulan Panca Karsa Mataram, Rumah Perempuan Kupang dan LBH APIK Pontianak, menyatakan sikap dan mendesak kepada Pemerintah RI untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan segera :

1.      Merestrukturisasi mekanisme kerja koordinasi yang saat ini telah dibentuk baik tingkat nasional maupun daerah yaitu GUGUS TUGAS, agar lebih efektif serta mampu untuk mencegah, menangani serta memulihkan korban perdagangan anak di Indonesia;

2.      Mengintegrasikan seluruh mekanisme yang dibentuk oleh negara baik Komisi Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi/ Korban, serta Lembaga-lembaga Khusus yang dibentuk untuk pemajuan Hak Asasi Manusia khususnya Perempuan dan Anak, baik Pusat dan daerah agar lebih bersinergi dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban perdagangan perempuan dan anak khsusnya untuk tujuan eksplotasi seksual dan dengan menggunakan modus-modus kekerasan seksual lainnya;

3.      Menerapkan dengan sesungguh-sungguhnya kebijakan “zero tolerance” secara konsisten baik di wilayah publik (sekolah, tempat bermain anak) maupun wilayah privat (keluarga), sehingga kebijakan Kota/ Kbaupaten Layak Anak tidak hanya retorika dan jargon semata;

4.      Implementasikan secara penuh UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, untuk menghukum berat pelaku dan memulihkan dan melindungi korban perdagangan anak;

5.      Ratifikasi dan Adopsi segera STATUTA ROMA sebagai pedoman dalam Reformasi Hukum Pidana di Indonesia, dalam revisi dan penyusunan KUHP dan KUHAP, semata-mata untuk melindungi harkat dan martabat korban.

 

Jakarta, 12 Desember 2013

An. Indonesia ACT

 

DEWI ASTUTI

Sekretariat Nasional

Kontak Person:
Dewi Astuti : 0838-07255255
Yuli Wardani : 0818-905368
Eko Roesanto : 082133740718

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: