Tinggalkan komentar

Bagaimana Situasi Hak Anak Indonesia?

Suara Anak "Dunia yang Kumau"

Suara Anak “Dunia yang Kumau”

Refleksi Pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia” demikian tema seminar yang diangkat oleh Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) untuk memperingati  hari Anak Nasional 2013.

Acara yang berlangsung di Hotel Aryaduta Semanggi, pada 8 Juli 2013, dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh dr Heru Kasidi M.Sc, selaku tim ahli Menteri.

Seminar ini dibagi dua sesi. Sesi pertama mengenai “Capaian Pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia dan Tantangan yang dihadapi”, dengan pembicara Dr. Pribudiarta (Asisten Deputi Kekerasan terhadap Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),  Ahmad Taufan Damanik (Perwakilan Indonesia untuk Komisi ASEAN dalam Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak), dan Mohammad Joni (Tim ahli Bidang Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Sedangkan sesi kedua dengan tema Isu-isu Khusus, menghadirkan para pembicara, yakni Bagus Yaugo Wicaksono (Chief Executive Yayasan Gugah Nurani Indonesia), Prof. Irwanto (Ketua Pusat Studi Perlindungan Anak, FISIP UI), Mohammad Farid (Mantan Anggota Komnas HAM dan Ketua Asia Against Child Trafficking) dan Odi Shalahuddin (Direktur Eksekutif Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia).

Usai sambutan pembukaan dan sebelum sesi pertama, tiga orang anak dampingan GNI mewakili anak-anak lainnya menyampaikan ekspresinya dengan membacakan karya mereka tentang “Dunia yang Kumau”. Ada puisi yang menarik, saya sudah memintanya dan dikatakan tengah difotocopy, tapi sayang hingga akhir saya tidak mendapatkannya. Puisi yang memprotes tindakan orang dewasa.

Pada saat acara berlangsung, di lantai pertama dan di beberapa ruang lantai II, terpasang karya-karya anak yang dikemas secara menarik.

***

Seminar untuk merefleksikan pelaksanaan KHA, tampaknya mendapatkan momentum yang tepat. Setidaknya, walaupun terlambat, Indonesia telah mengirimkan laporan periodic ketiga dan keempat periode 1997-2007 dan diterima oleh Komite Hak Anak PBB pada tanggal 18 Oktober 2012. Sesi pembahasan laporan Indonesia dijadwalkan pada pertengahan tahun 2014, dan pada bulan Oktober 2013, ada pre-sesi yang menghadirkan kelompok masyarakat sipil dan organisasi PBB untuk menyampaikan informasi kepada komite.

Indonesia, memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA dan memberikan laporan atas pelaksanaannya secara periodic kepada Komite Hak Anak PBB karena telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.

***

Pembicara pada sesi pertama

Pembicara pada sesi pertama

Sejauh mana pelaksanaan KHA di Indonesia, Dr. Pribudiarta, mewakili KPP & PA , memaparkan data-data situasi anak Indonesia. Berdasarkan pemaparan data, terlihat bahwa situasi buruk masih banyak dialami oleh anak-anak Indonesia. Sebagai gambaran, masih rendahnya pencatatan kelahiran, yang merupakan hak penting bagi anak untuk mendapatkan legalitas identitas dan kewarganegaraan. Berdasarkan data tahun 2011, tercatat baru 59% anak berumur 0-4 tahun yang telah tercatat kelahirannya. Persoalan lain masih terjadinya pernikahan anak, anak putus sekolah, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang bekerja, anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi seksual, dan sebagainya yang menunjukkan belum terlihat perubahan yang signifikan atas situasi mereka.

Taufan Damanik menyoroti tentang perkembangan legislasi yang semakin banyak terkait dengan anak, namun pelaksanaannya masih kurang memadai. Ia mengapresiasi secara positif tentang penarikan reservasi yang dilakukan Indonesia terhadap tujuh (7) pasal KHA. Selain itu: ia juga menyatakan menyambut baik bahwa prinsip umum hak anak telah masuk ke dalam konstitusi Indonesia.

“Namun sayangnya tidak ada pengakuan terhadap prinsip respect to the view of the child serta prinsip best interest of the child. Sementara di dalam UU Perlindungan Anak, empat prinsip umum sudah dimasukkan, dengan catatan pada prinsip respect to the view of the child mesti sesuai asas kesusilaan dan kepatutan. Tambahan ini suatu kreativitas yang patut dipertanyakan. Apa maksudnya?”

“Menyedihkan melihat data anak yang baru separo tercatat kelahirannya. Seharusnya semua anak Indonesia sudah tercatat kelahirannya. Adanya Undang-undang Adminsitrasi Kependudukan menunjukkan tidak ada kemajuan yang berarti. Bisa dikatakan gagal sebagai sarana perekayasaan social pencatatan kelahiran,” demikian dikatakan Mohammad Joni.

Ia mengusulkan agar stelsel aktif bagi penduduk seharusnya dirubah menjadi stelsel aktif bagi negara yang memiliki kewajiban dengan mengacu kepada UUD  1945 yang pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

”Kami juga tengah mempersiapkan uji materi terhadap Undang-undang Administrasi Kependudukan,” katanya. Sebelumnya KPAI dengan beberapa lembaga telah berhasil mendorong lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas umur pertanggung-jawaban pidana dari delapan (8) tahun menjadi 12 tahun. Batas umur tersebut yang digunakan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang merevisi Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

***

Pembicara pada sesi II

Pembicara pada sesi II

Pada sesi dua, para panelis memaparkan situasi anak, terkait dengan hak atas kesehatan yang disampaikan oleh Bagus Yaugo Wicaksono dan persoalan kekerasan terhadap anak dalam segala bentuknya oleh Prof. Irwanto.

Bagus menunjukkan masih terjadi diskriminasi pada pelayanan kesehatan terhadap warga miskin dengan memberikan ilustrasi kasus yang pernah ditangani oleh GNI, dan menunjukkan data tentang ketidakseimbangan tenaga pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang masih berpusat di Jawa.

Irwanto menampilkan banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Hal menarik yang disampaikan adalah tentang kekerasan sistemik. ”Kekerasan terjadi di ranah negara karena sistem hukum yang merugikan anak atau norma-norma masyarakat yang mendukung kekerasan atau eksploitasi,” tuturnya.

Ia memberikan contoh tentang UU perkawinan di mana anak perempuan diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun, adanya perkawinan di bawah tangan, kontrak dan mut’ah, kekerasan yang terjadi dalam praktek budaya, dan pemanfaatan anak dalam drug abuse dan dalam konflik bersenjata.

Mohammad Farid meriviu tentang konsep partisipasi anak, yang pada hakekatnya adalah hak anak untuk didengar pandangannya. Hal terpenting menurutnya adalah bagaimana memampukan anak untuk menyatakan pandangan, adanya ruang untuk menyampaikan pandangan, dan pandangan tersebut didengar dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan dilaksanakan. ”Percuma kalau anak berbicara, tapi tidak didengar. Didengar tapi tidak dijadikan bahan pertimbangan,” katanya.

Sedangkan Odi Shalahuddin memberikan pandangan tentang bagaimana mewujudkan tata kehidupan komunitas yang mendukung implementasi hak anak.

”Orangtua, masyarakat, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pihak yang bertanggung jawab, dapat berinisiatif melakukan upaya menjaga dan melindungi hak-hak anak, dan itu dijamin oleh Undang-undang,” kata Odi.

Ia juga menyoroti tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh anak-anak, kesalahan tidak hanya dibebankan kepada anak-anak. ”Kita semua, sebagai orang dewasa, sebagai masyarakat, harus dididik kembali agar benar-benar bisa mempraktekkan hal-hal yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak,”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: