2 Komentar

Apa itu HAM dan Siapa sih Komnas HAM itu ?

Salah satu spanduk yang terpasang di Yogyakarta

Salah satu spanduk yang terpasang di Yogyakarta

HAM, Komnas HAM, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang HAM, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya terutama Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau lebih dikenal dengan LSM, beberapa waktu terakhir sering disebut-sebut atau lebih tepatnya menjadi sasaran hujatan.

Ini, terutama terkait dengan respon atas kasus penyerangan dan eksekusi terhadap empat tahanan yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap anggota Kopassus di Café Hugo’s  di Yogyakarta.

Masyarakat umum hingga petinggi negeri pada awalnya mengutuk kasus penyerangan LP Cebongan oleh kelompok bersenjata terlatih yang melakukan eksekusi terhadap empat tahanan tersebut. Terlebih pada saat itu para petinggi militer berulang kali menyatakan tidak ada anggota TNI yang terlibat.

Penyelidikan pihak kepolisian tampak sangat berhati-hati dan terkesan berkepanjangan. Bersamaan dengan itu, TNI membentuk tim investigasi yang ditargetkan bekerja selama tiga bulan. Namun baru seminggu, tim investigasi TNI telah mengumumkan hasil temuannya dan menyatakan pelaku penyerangan adalah 11 anggota Kopassus group II Kandang Menjangan. Tindakan pelaku didorong jiwa korsa atas terbunuhnya rekan mereka oleh para preman.

Pengumuman ini sangat mengejutkan. Secara terbuka TNI mengakui tentang anggota mereka sebagai pelakunya. Hal yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Apresiasi positif diberikan kepada hasil kerja tim investigasi TNI.

Keadaan berbalik. Pembangunan opini secara sistematis mampu menggiring opini publik memberikan pujian dan dukungan kepada Kopassus yang dinilai sangat efektif untuk menghancurkan para preman. Pernyataan perang terhadap preman-pun berkumandang melalui pernyataan, spanduk-spanduk yang bertebaran tidak hanya terbatas di Yogyakarta melainkan juga menyebar ke berbagai kota lainnya, serta dalam aksi-aksi massa.

Dapat dipahami, reaksi masyarakat disebabkan oleh kemuakan terhadap pembiaran tumbuh dan berkembangnya preman dan tindakan-tindakan premanisme sehingga menjadi hantu yang meneror dan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ini tidak terlepas dari anggapan bahwa selain melakukan pembiaran, seringkali dijumpai bahwa aparat keamanan justru menjadi becking dari para (sekelompok) preman tersebut.

Seiring dengan perkembangan situasi di atas,  lembaga negara bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang melakukan investigasi atau penyelidikan pada kasus tersebut menyatakan ada indikasi telah terjadi pelanggaran HAM. Organisasi yang bekerja pada isu HAM seperti Kontras juga mengumumkan hasil temuannya.

Opini yang muncul kemudian mengarah kepada hujatan terhadap Komnas HAM dan organisasi yang bergerak pada isu HAM, dan organisasi LSM secara umum.

Menyimak berbagai tulisan dan beragam komentar yang bermunculan khususnya di berbagai media online, termasuk di Kompasiana, sebagian besar bernada hujatan. Hal inilah yang menggerakkan saya untuk menulis dan memposting tulisan ini. Saya membatasi tulisan hanya seputar pemahaman dasar mengenai HAM dan tentang Komnas HAM.

Apa itu Hak Asasi Manusia ? 

Hak asasi Manusia, atau kita akrab mendengar dan menyebutnya sebagai HAM, adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa direnggutkan oleh siapapun, termasuk oleh para penguasa.

Istilah HAM bisa dikaitkan dengan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Tanggal tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai Hari HAM se-dunia.

Pada pembukaan DUHAM, diantaranya menyatakan (alenia 2 dan 3):

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,  

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan, 

Mengacu kepada perumusan HAM, sejarah telah menunjukkan bahwa absolutisme negara telah mengabaikan hak-hak asasi manusia yang menyebabkan pembatasan ruang gerak dan penderitaan manusia. Peperangan juga berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Selanjutnya bagaimana hal tersebut tidak terjadi lagi pada hari ini dan di masa-masa mendatang.

Hukum HAM berbeda dengan Hukum Humaniter (internastional humanitarian Law) Hukum humaniter yang berawal dari hukum perang (laws of war), mengatur tentang tata cara dan metode perang serta perlindungan terhadap korban-korban perang. Sedangkan hukum HAM berlangsung pada suasana damai.

Perjuangan terhadap Hak Asasi Manusia sudah berlangsung lama. Sebagai gambaran, kita tentu mengenal Magna Charta (15 Juni 1215) di Inggris yang prinsip dasarnya membatasi kekuasaan raja. Warga negara tidak dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan kecuali atas keputusan hukum. Atau deklarasi di Perancis pada tahun 1789, yakni Declaration Des Droits de L’homme et Du Citoyen yang merupakan pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Deklarasi ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).

Terumuskannya DUHAM (dan selanjutnya bermunculan instrumen-instrumen HAM lainnya), dapat dikatakan sebagai rumusan berdasarkan hasil kompromi antar negara. Oleh karena itu kandungan yang terumuskan dalam berbagai isntrumen HAM disebut juga sebagai standar minimal. Bagi negara yang menyetujui suatu instrumen HAM, maka setidak-tidaknya apa yang terkandung dalam instrumen tersebut harus dipenuhi, tidak boleh kurang. Bila merumuskan standar lebih tinggi, maka itu akan lebih baik lagi.

Ada empat prinsip HAM, yakni:

  • Universal, artinya hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia tanpa pembedaan apapun
  • Inalienable, artinya hak asasi manusia melekat dalam diri manusia, bukan pemberian negara dan tak bisa dicabut oleh siapapun
  • Inter-dependent, artinya semua hak asasi saling bergantung dan tidak bisa dipisah-pisahkan
  • Indivisible, artinya hak-hak ekonomi sosial dan budaya sama pentingnya dengan hak-hak sipil dan politik.

Instrumen-instrumen HAM 

DUHAM adalah instrumen pertama mengenai HAM yang disepakati oleh antar negara melalui PBB. Pada tahun 1966, Majelis Umum PBB mengadopsi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Mengenai Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi Sosial Budaya, dalam buku tentang Hukum Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh PUSHAM UII – Universitas of Oslo (2008, hal. 12-13), dijelaskan:

Hak Sipil dan Politik, Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya –sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak Sipil dan Politik disebut juga sebagai HAM generasi pertama.

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.  Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.22 Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“right to”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“freedom from”). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.

Selain instrumen di atas, bermunculan berbagai isntrumen HAM lainnya seperti Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Buruh Migran, dan sebagainya.

Indonesia sangat aktif merespon keberadaan berbagai instrumen HAM, dan telah meratifikasinya. Artinya, Indonesia telah menyatakan setuju atau sepakat dan mengikatkan diri secara politis dan yuridis untuk memberlakukan instrumen HAM tersebut sebagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.   Dengan meratifikasi, berarti (pengelola) negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam instrumen HAM yang diratifikasinya.

Relasi yang Unik dan Kewajiban Negara

Diantara perjanjian-perjanjian yang selama ini kita kenal, ada keunikan tersendiri dalam perjanjian yang terumuskan dalam berbagai instrumen HAM. Relasi yang diatur dalam instrumen HAM adalah antara Negara dengan Manusia, hal mana negara (dalam konteks ini yang dimaksud negara adalah pengelola negara) disebut sebagai pemangku kewajiban dan manusia ditempatkan sebagai pemegang hak. Demikian pula hal ini berlaku tatkala kita berbicara tentang hak perempuan, hak anak, hak buruh migran, dan sebagainya.

Sebagai pemangku kewajiban, dikenal ada empat kewajiban dasar, yakni:

1)      Mempromosikan, , artinya negara harus mempromosikan hak-hak asasi manusia ke semua warganegaranya.

2)      Menghargai, artinya negara mengakui adanya hak-hak asasi yang melekat dalam diri manusia

3)      Melindungi, artinya negara harus mengembangkan peraturan perundangan yang menjamin hak asasi manusia tidak terlanggar dan memberikan jaminan agar hak-hak asasi manusia dapat terpenuhi.

4)      Pemenuhan, artinya negara mengembangkan kebijakan dan program untuk memenuhi hak-hak asasi manusia.

Apa dan siapa yang Disebut Sebagai Pelanggaran HAM

Pelanggaran terjadi apabila pihak yang memiliki kewajibannya, tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat relasi dalam HAM, pemangku kewajiban adalah negara, maka yang bisa disebut sebagai pelanggar HAM adalah Negara (pengelola Negara) apabila tidak melaksanakan kewajibannya.

Sehubungan dengan kewajiban yang ada, potensi pelanggaran HAM dapat terjadi apabila Negara tidak melakukan sesuatu, padahal seharusnya melakukan sesuatu (misalnya, saat ada tawuran bersenjata antar kelompok masyarakat, Negara membiarkan saja), ini disebut by omission. Atau pada kasus lain negara melakukan sesuatu  padahal seharusnya tidak melakukan sesuatu (misalnya melakukan pemeriksaan melalui jalan kekerasan terhadap tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum) ini disebut by commision.

Oleh karena itulah, selama ini kita kerap mendengar tudingan tentang (indikasi) pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara, mengingat secara konsep dalam HAM memang demikian adanya.

Bila dalam hukum pidana, penebusan dosa para pelakunya dilakukan dengan menjalani vonis atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim. Maka bila negara disebut telah melakukan pelanggaran HAM, pelanggaran tersebut dapat hilang apabila ada langkah-langkah yang telah dilakukan. Misalnya, seorang aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap tersangka, dan ada tindakan terhadap aparat kepolisian tersebut, maka Negara tidak bisa disebut sebagai pelanggar HAM lagi. Hal ini dikenal dengan istilah remedy.

Pertanyaan penting, apabila seorang warga membunuh warga lainnya, apakah bisa disebut melanggar HAM? Bukankah pembunuhan itu telah merenggut nyawa seseorang yang berarti telah merenggut hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya?

Terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, maka negara harus membuat hukum yang mengkriminalisasi tindakan pembunuhan. Apabila tidak ada hukum yang mengaturnya, maka negara bisa disebut telah melakukan pelanggaran HAM. Namun bila telah mengatur hal tersebut, bila ada pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang terhadap orang lain, maka ia/mereka telah melakukan tindakan pidana dan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

Siapa itu Komnas HAM ?

Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri yang awalnya dibentuk pada masa rejim Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993, tertanggal 7 Juli 1993. Perkembangan kemudian lembaga ini memiliki dasar yang lebih kuat, yakni diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab VII.

Pada pasal 75 dinyatakan bahwa Komnas HAM bertujuan:

  1. Pengembangan kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
  2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia (pasal 76 ayat 1). Rincian dari pelaksanaan fungsinya tersebut, tugas dan kewenangan Komnas HAM diatur dalam pasal 89 ayat 1-4.

Mencermati tugas dan kewenangan, utamanya pada pemantauan dan mediasi, hasil akhir dari kerja Komnas HAM berupa rekomendasi yang diserahkan kepada Pemerintah dan DPR, untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.

Bila selama ini dipertanyakan tentang tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM atas berbagai peristiwa, maka memang pertanyaan seharusnya ditujukan kepada pemerintah dan DPR.

Selanjutnya ?

Komnas HAM, sebagaimana dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang merupakan lembaga independen atau mandiri dengan sumber dana berasal dari negara melalui APBN.

Komnas HAM bekerja melaksanakan tugasnya dan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Nah, kita tinggal mengkritisi apakah Komnas HAM dalam kerja-kerjanya telah menyimpang dari apa yang dimandatkan oleh Undang-undang atau tidak? Sebagai contoh, hal yang dapat dikritisi sebagaimana gambaran kasus yang diungkapkan di bagian awal.

Saya kira, kita semua tentu sepakat bahwa aksi-aksi (kelompok) preman harus diperangi dan diberantas hingga terjamin keamanan dan kenyamanan segenap warga di seluruh penjuru Indonesia ini. Termasuk juga memberantas para aparat yang menjadi becaking bagi kelompok-kelompok preman ini. Para pengelola negara dituntut untuk bersungguh-sungguh menjalankan mandatnya, dengan tetap bersandar pada prosedur dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2013

2 comments on “Apa itu HAM dan Siapa sih Komnas HAM itu ?

  1. Thanx for the info…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: