2 Komentar

Catatan Perjalanan ke Phnom Penh (4)

MASYARAKAT SIPIL ASEAN

Salah satu workhsop AGPA yang dihadiri ratusan masyarakat

Salah satu workhsop AGPA yang dihadiri ratusan masyarakat

Kedatangan ke Phnom Penh, kami menghadiri suatu acara masyarakat sipil yang terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN ke 21. Setahun sebelumnya, acara berlangsung di Jakarta mengingat ketua ASEAN adalah Indonesia. Tahun ini, Ketua ASEAN adalah Kamboja.

Ada dua pertemuan besar masyarakat sipil yang berlangsung di Phnom Penh, yakni: ASEAN Grassroot People Assembly (AGPA) dan ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People Forum (ACSC/AFP).

AGPA adalah suatu acara yang untuk pertama kalinya diselenggarakan. Acara ini berlangsung selama empat hari yang melibatkan masyarakat akar rumput guna membangun solidaritas dalam perjuangan bersama untuk keadilan sosial dan kehidupan yang lebih baik. Peserta AGPA adalah berbagai kelompok seperti petani, nelayan, aktivis kehutanan, aktivis tanah, masyarakat ada, kaum feminis, aktivis buruh, pekerja seks, aktivis pemuda, aktivis anti penggusuran, aktivis LGBTIQ, aktivis bagi dampak proyek pembangunan bendungan, artis dan penyanyi.

Yap Swee Seng (Forum ASIA) dan Consuelo Katrina Corinna A. Lopa (SEACA), saat pembukaan regional workhsop

Yap Swee Seng (Forum ASIA) dan Consuelo Katrina Corinna A. Lopa (SEACA), saat pembukaan regional workhsop

Sedangkan ACSC/AFP merupakan acara rutin masyarakat sipil yang telah diselenggarakan sejak tahun 2005 di Malaysia. Pada KTT ASEAN ke 11, Ketua ASEAN (Malaysia) memperkenalkan ACSC sebagai arena bagi masyarakat sipil berorganisasi dan membangun kesatuan diantara mereka. Kegiatan ini kemudian menjadi pertemuan tahunan masyarakat sipil ASEAN, dengan tempat yang mengikuti tempat KTT ASEAN. Setelah di Malaysia, ACSC/AFP diselenggarakan di Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Jakarta, dan kali ini di Kamboja.

Pada tahun lalu, saya berkesempatan menghadiri acara ACSC/APF yang diikuti oleh 1330 orang dari Negara-negara ASEAN dan negara lain seperti Timor Leste, China, Korea Selatan, Jepang dan sebagainya. Saya hadir didukung dan menjadi bagian dari delegasi SEACA.

Kali ini, dukungan kembali diberikan oleh SEACA yang merupakan kependekan dariSouth East Asia Committee for Advocacy untuk menghadiri beberapa regional workshop  yang dikaitkan dengan AGPA.

SEACA sendiri adalah organisasi jaringan yang terbentuk pada September 1999 yang memfokuskan diri untuk pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi. Jaringan ini dibentuk setelah melalui serangkaian proses konsultasi antara Organisasi Masyarakat Sipil dari delapan negara di wilayah Asia Tenggara yang didukung oleh  Catholic Institute for International Relations (CIIR) dan the Department for International Development (DFID) Inggris.

Keterlibatan masyarakat sipil sebagai wujud partisipasi di dalam pengambilan kebijakan para pemimpin Negara ASEAN, merupakan hal yang penting di tengah arus keterbukaan dan demokratisasi. Keterlibatan masyarakat sipil bisa menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan demokrasi ASEAN.

Hal yang menggembirakan, pada tanggal 23 Oktober 2009 ASEAN telah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN (AICHR), yang disusul pembentukan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC) pada tanggal 7 April 2010.

ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 oleh lima negara pemrakarsa, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang terumuskan dalam deklarasi Bangkok yang berisi upaya untuk:

  • Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
  • Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
  • Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
  • Memelihara kerjasama yang erat di tengah – tengah organisasi regional dan internasional yang ada
  • Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

Perkembangannya negara anggota bertambah, secara berturut-turut: Brunei Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (25 Juli 1985), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997) dan Kamboja (16 Desember 1998). Timor Leste, negara yang baru merdeka, telah mengajukan diri pula untuk menjadi anggota ASEAN, namun hingga kini belum diputuskan.

Memang kemudian kenyataannya pelaksanaan kedua acara masyarakat sipil tersebut tidak berjalan mulus. Ada gangguan dan intimidasi dari pihak berwenang terhadap penyelenggara dan peserta dari kedua acara tersebut (saya telah menuliskan  Intimidasi dalam Acara Masyarakat Sipil di Kamboja, yang telah melahirkan protes dari para aktivis terhadap pemerintah Kamboja).

Namun, yakinlah, masyarakat sipil ASEAN akan terus bergerak, membangun persatuan masyarakat ASEAN bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.

***

Berikut saya kutipkan pernyataan dari AGPA:

___________________________

ASEAN Grassroots People’s Assembly:
Peoples Statement
5 November 2012

We, the ASEAN Grassroots People’s Assembly (AGPA), are farmers, fisher-folk, forestry activists, land activists, indigenous people, feminists, labour activists, sex workers, youth activists, anti-eviction activists, anti-capitalism activists, LGBTIQ activists, activists impacted by dam projects, artists and singers. We are here with our regional allies and friends. We are not an anti-government Assembly. We are people who love peace and are committed to active non-violence. We believe in people’s human rights and human dignity and that is why we have organized our Assembly.

Our Assembly is timed to raise people’s voices and issues to the Royal Government of Cambodia, ASEAN heads of state and other international leaders ahead of the 21st ASEAN Summit on 18-20th November 2012.

AGPA is a four-day event to bring grassroots peoples together in solidarity with each other, in the struggle for social justice, a better life and a better society for everyone. Together we have shared our problems and we see the solutions. We know that when people and governments work together, good and lasting solutions can be found. This is the goal of our Assembly.

On Day 1 of AGPA we experienced a block on our freedom of assembly. This blocking continues. On Day 2, in our different workshops, where we discussed our issues together to make this statement, we experienced further attempts to suppress our basic freedoms– freedom of assembly and freedom of association. But we are here today and we wish to present the reality of our lives, and the strength of our hopes and dreams for our future in Cambodia and in ASEAN.

Leaders: we are talking to you, hear our voices, hear our problems!

We, the people, are part of the solution. We are not part of the problem. We want to work with you to solve our problems.

Recommendations

1. Labor sector (formal, informal, migrant workers)

  • We demand labor law enforcement in Cambodia
  • We demand the rights to freedom of association and assembly without facing violence
  • We demand a fair living wage for workers and civil servants regularly adjusted to inflation
  • We demand effective and transparent public services in Cambodia
  • We demand an end to fixed duration contracts
  • We demand investment which enables informal sector workers to earn decent livelihoods
  • We demand recognition and respect for the negotiation rights of informal sector workers
  • We demand a social security fund for informal sector workers
  • We demand a lower gasoline price in Cambodia like in neighboring countries.
  • We demand that migrant workers have the rights to form and join unions
  • We demand that ASEAN Governments recognize and enforce the human rights of migrant worker; migrant workers must be entitled to equal wages and other public services like local workers
  • Sex workers demand freedom of movement for all peoples in ASEAN
  • Sex work is work. We must change laws and policies in all ASEAN countries to protect the rights of sex workers including LGBT sex workers.
  • We, tuk-tuk and motordop drivers, demand an end of motor and bicycle rental in tourism places.

2. Land

  • We demand that governments assess and redress the negative impacts of economic land concessions
  • We demand an end to forced evictions and implementation of on-site development
  • We demand an end to the manipulation of the judicial system and the violence perpetrated by state and non-state actors, which criminalize and attack human rights defenders and land activists.
  • We, members of evicted communities, demand the Cambodian government to issue us our official citizens legal documentation (family book, ID cards) so that we can access land title and land compensation
  • We demand the release of human rights and land activists in prison
  • We demand that Cambodia respect human rights, democracy and stop discriminating against the poor.
  • We demand that governments develop policy and laws related to land, mining and hydro-power dams, which serve the interest of people.
  • We demand the cancelation of economic land concessions policies in ASEAN countries
  • We demand that ASEAN develops mechanisms and policies for land redistribution to the people
  • We demand ASEAN government to protect areas of rich biodiversity.
  • We demand development policies in the ASEAN region respect and promote people’s participation, citizen rights, and do not cause forced eviction and discrimination against the poor.
  • We ask ASEAN government release a joint statement calling for resolution of land conflicts in ASEAN

3. Food security and sovereignty

  • We demand fair markets and fair prices for our products.
  • We demand micro credit from the government with 2% interest rate per year
  • We demand agricultural technical support from the government.
  • We reject any agricultural law which contradicts our Constitution and land laws.
  • We demand laws to protect equal bargaining power between smallhold agricultural producers and purchasers/traders

4. Trade and Investment

  • We demand development shall not put people into extreme poverty.
  • Trade and investment should first and foremost strengthen the local economy, local production, human capacity and well-being of the people. Profits of investors should not come before the interests of the people.
  • We demand universal access to health care and for our countries to have the rights to produce their own generic medicines
  • We urge the government to implement the laws and regulations which enhance both the quality of education and employment.
  • ASEAN governments should build a regional community through justice and peace, not through extraction, destruction and exploitation.
  • Governments must act to advance the interests of the peoples in their countries and not of corporations and elites
  • National and regional trade and investment policies must promote food sovereignty, decent work, protection of natural resources and life with dignity for all peoples
  • The development model pursued by ASEAN governments must be redirected by putting people, equality, environment and society before corporate and elite interests.

5. Human Rights and Democracy

  • We demand an independent judiciary in Cambodia
  • We reject the ASEAN Human Rights Declaration in its current form
  • We demand justice for indigenous peoples
  • We demand that all laws and policies that directly and indirectly criminalize SOGI be repealed immediately, and LGBTIQ rights are recognized as human rights, and national laws, policies and practices are harmonized with the Yogyakarta Principles.
Iklan

2 comments on “Catatan Perjalanan ke Phnom Penh (4)

  1. […] Catatan Perjalanan ke Phnom Penh (4): Masyarakat Sipil ASEAN […]

  2. […] Catatan Perjalanan ke Phnom Penh (4): Masyarakat Sipil ASEAN […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: