Tinggalkan komentar

Pekerja Anak Masih Tinggi

YOGYA (KRjogja.com) – Pekerja usia anak di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung masih dalam jumlah yang tinggi. Kondisi ini patut diwaspadai mengingat perampasan hak anak untuk dapat berekspresi dan bermain sesuai usianya merupakan pelanggaran hak asasi yang tidak bisa ditolerir.

Data survey angkatan kerja yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa jumlah anak yang bekerja pada tahun 2005 di Indonesia telah mencapai 35 juta anak. Sedangkan International Labour Organization (ILO) pada 2002 lalu telah mencatat 4-6 juta anak Indonesia terperangkap eksploitasi kerja.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2003 juga mencatat sekitar 1,5 juta anak usia 10-17 tahun diketahui bekerja di sektor perkebunan, 30 persen atau sekitar 200 ribu PSK di Indonesia adalah anak. Sementara 700 ribu anak di Indonesia bekerja sebagai PRT.

Koordinator Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Samin) Odi Shalahuddin mengungkapkan, kasus yang banyak terjadi di sektor formal dan informal desa dan kota, di rentang umur 11-17 tahun. Namun di tahun 2009 sudah dirubah kriteria usianya di rentang 5-17 tahun.

“Sehingga dilihat dari BPS, data jumlah pekerja anak semakin tinggi karena dihitung dari umur 5 tahun. Seperti misalnya anak jalanan menurut data BPS ada 230 ribu anak, kalau dibandingkan sebelumnya 150 ribu,” ujarnya di sela sarasehan anak jalanan di gedung E benteng Vredeburg, Rabu (21/12).

Disebutkan, persoalan pekerja anak di Yogyakarta memiliki pola yang sedikit lain. “Persoalan pekerja anak tidak begitu tampak tapi lebih pada persoalan anak jalanan. Itupun jumlahnya tidak terlalu banyak karena ada perbedaan pola dibanding sebelumnya. Di DIY tercatat tidak lebih dari 600 anak yang ada di jalanan,” katanya.

Tingginya anak tenaga kerja anak, lanjutnya, disebabkan oleh banyak faktor seperti kemiskinan, sulitnya mendapatkan akses pendidikan hingga faktor budaya. Upaya penghapusan eksploitasi anak memang diakui telah mengalami kemajuan sejak diterbitkan UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002.

“Namun seperti implementasi peraturan negara lain, UU ini belum banyak berpengaruh secara signifikan pada penurunan jumlah pekerja anak. Di jalan masih sering kita temukan anak yang terampas hak pendidikan dan bermain karena alasan bersifat ekonomis,” tandasnya. (Aie)

Sumber:  Kedaulatan Rakyat, 21 Desember 2011, lihat di SINI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: