Tinggalkan komentar

Menyoal Kekerasan dan Penghukuman Fisik di Sekolah (3)

Menyoal Kekerasan dan Penghukuman Fisik di Sekolah (3)

SITUASI DAN KOMITMEN INDONESIA

Penilaian dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak PBB di tahun 2004, tentu saja mengacu kepada Laporan Indonesia atas pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Bagaimana langkah atau upaya Indonesia melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan dan penghukuman fisik yang terjadi di sekolah? Untuk ini kita bisa mengacu kepada laporan periodik ketiga dan keempat periode 1997 – 2007 yang terlambat pula dikirimkan ke PBB.

Pada draft laporan dengan status 28 Maret 2008 (saya belum merujuk kepada versi final yang telah dikirimkan oleh Pemerintah Indonesia ke Komite Hak Anak PBB bila tidak salah pada tahun 2010), dinyatakan pada butir 63-65:

  • Berbagai penelitian dan data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat, motif yang makin beragam dan lokasi yang semakin luas. Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak diketahui bahwa pada tahun 2004 terdapat 547 kasus tindak kekerasan terhadap anak, tahun 2005 ada 866 kasus serupa, dan tahun 2006 terdapat 150.000 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Menurut data Departemen Sosial Republik Indonesia pada tahun 2006 jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan secara nasional mencapai 182.400 kasus
  • Sementara itu, hasil penelitian UNICEF (2007) di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan banyaknya anak-anak yang mendapatkan perlakuan buruk. Dari penelitian pada tahun 2002 yang melibatkan 125 anak terungkap bahwa dua per tiga dari jumlah responden anak laki-laki dan sepertiga dari jumlah responden anak perempuan pernah dipukul. Lebih dari seperempat anak perempuan mengalami perkosaan. Pada tahun 2003, dari penelitian yang melibatkan sekitar 1.700 anak  terungkap bahwa sebagian besar anak yang menjadi responden mengaku pernah ditampar, dipukul, atau dilempar dengan benda.
  • Pada tahun 2006, penelitian yang dilakukan UNICEF di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 80 persen guru mengaku pernah menghukum murid-muridnya dengan berteriak di depan kelas. Sebanyak 55 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas. Pada penelitian di Sulawesi Selatan oleh UNICEF, diketahui bahwa 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid berdiri di depan kelas, selain itu 73 persen guru pernah berteriak kepada murid, dan 54 persen guru pernah menyuruh murid untuk membersihkan toilet. Pada penelitian di Sumatera Utara oleh UNICEF, lebih dari 90 persen guru menyatakan pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas, sedangkan 80 persen guru pernah berteriak pada murid-muridnya

Pada butir 68, Pemerintah Indonesia juga mengakui bahwa Kekerasan terhadap anak juga terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah maupun oleh sesama murid. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dapat bersifat fisik seperti pemukulan dan penggunaan rotan dalam penegakan disiplin, pelecehan seksual, bersifat psikologis seperti penghinaan, ancaman, penggertakan yang merendahkan martabat, kekerasan berbasis jender. Kekerasan di sekolah oleh sesama murid bisa terjadi dalam bentuk perkelahian, penggertakan, perploncoan, ancaman, bullying yang lebih sering terjadi terhadap anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok-kelompok etnis yang terpinggirkan.

Pada butir 71, Indonesia menyatakan diri untuk mengurangi kekerasan terhadap anak pada lima tahun ke depan. Indonesia dengan dukungan organisasi non pemerintah internasional akan mengupayakan hal-hal berikut.

  • Kampanye global untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
  • Perubahan sistem hukum nasional.
  • Pembuatan regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang melarang segala bentuk penghukuman yang bersifat fisik dan psikis pada anak di rumah dan di sekolah.
  • Pembentukan institusi lokal untuk mengkaji dan mendiskusikan kembali kebiasaan dan praktik-praktik adat yang meligitimasi kekerasan terhadap anak dan mengancam hak-hak anak.
  • Peningkatkan kapasitas anak dan masyarakat secara umum agar semua pihak lebih memahami hak-hak anak.
  • Pemantauan terhadap implementasi regulasi mengenai kekerasan terhadap anak. 

(Bersambung)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: