Tinggalkan komentar

Menyoal Kekerasan dan Penghukuman Fisik di Sekolah (2)

Menyoal Kekerasan dan Penghukuman Fisik di Sekolah (2)

HAK ANAK BEBAS DARI KEKERASAN 

Gambar yang tersebar di FB

Pernyataan Muhammad Nuh, sang Mendikbud,  yang mengamini penghukuman fisik di sekolah walau dengan catatan hukuman fisik itu harus mendidik dan menjadi jalan terakhir untuk memberi pemahaman kepada peserta didik, tentu membuka peluang bagi tetap berlangsungnya praktik-praktik tersebut di sekolah.

Ini tentu sangat berbahaya mengingat beberapa tahun belakangan tengah gencar upaya-upaya untuk menghapuskan praktik-praktik kekerasan dan penghukuman fisik utamanya dalam dunia pendidikan.

Ketika saya menshare pemberitaan, sebagian besar menyayangkan pernyataan dari Mendikbud tersebut, walau ada juga yang mencoba memahami dan memberikan gambaran tentang situasi pendidikan khususnya posisi guru.

Di salah satu blog keroyokan yang menyatakan diri sebagai jurnalisme warga, ada beberapa postingan terkait dengan peristiwa ini, dengan komentar yang beragam pula. Pun juga di sebuah forum diskusi dunia maya, terjadi perbedaan pandangan antara yang menyetujui dengan catatan dan pihak yang melakukan penolakan.

Di sebuah jejaring sosial, sebagai salah satu bentuk protes, ada yang mengembangkan dan menyebarkan sebuah gambar yang berisi foto sang Mendikbud dengan mata tertutup dan tangan memegang sebuah penggaris bertuliskan Corporal Punishment Yess, dengan gambar-gambar lainnya yang mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Kekerasan dan penghukuman fisik, tampaknya memang masih akan menjadi bahan perdebatan. Utamanya mengenai batas-batas mana yang bisa ditolerir. Hal ini bisa dipahami, mengingat kesadaran tentang larangan melakukan penghukuman fisik dengan alasan apapun, baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Sedangkan praktik-praktik tersebut telah berlangsung puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu.

Pada masa lalu, kekerasan dan penghukuman fisik di sekolah oleh guru, dianggap sebagai hal yang wajar dan dianggap memang perlu dilakukan untuk mendisplinkan anak-anak yang dianggap nakal. Kita, utamanya yang berumur 30 tahun ke atas, tentu pernah memiliki (berbagai) pengalaman mendapatkan hukuman semacam itu. Diantaranya semacam, telinga dijewer, tangan dipukul penggaris kayu, dilempar penghapus, dicubit, dijemur di halaman sekolah, berdiri di depan kelas dengan satu kaki dan kedua tangan memegang telinga, ditampar, dipukul, dan sebagainya. Biasanya pula, bila kita mendapatkan hukuman dari sekolah, kita akan berusaha merahasiakannya dari orangtua. Bila mereka tahu, dari orang lain entah siapa, maka hukuman lanjutan justru akan didapatkan dari orangtua. Bila kita mendapat hukuman di sekolah, maka orangtua akan juga menempatkan kita nakal dan perlu mendapatkan hukuman tambahan.

Praktik semacam itu, masih kental terjadi di beberapa wilayah, seperti di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur. ”Di ujung rotan ada emas,” demikian salah satu pepatah yang terkenal yang dimaknai sebagai justifikasi untuk mendidik anak dengan kekerasan.

Namun sekali lagi, telah terjadi perubahan dengan kesadaran baru yang mengemuka, bahwa kekerasan dan penghukuman fisik di sekolah sebagai bagian dari pendidikan itu adalah salah.

Kita bisa mengkaitkan dengan lahir dan diakuinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, atau yang lebih khusus lagi adalah diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, dan dengan demikian ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya menjadi peraturan yang berlaku.

Umum diketahui bahwa ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrumen terkait Hak Asasi Manusia (termasuk Hak Anak) disebut sebagai standar minimal. Artinya, suatu peraturan di negara peserta yang telah meratifikasi ”setidak-tidaknya,” mengatur dengan ketentuan yang sama,”tidak boleh lebih rendah”, tapi ”bila lebih tinggi,” akan dihargai.

Hasil diskusi kelompok anak tentang pengalaman kekerasan di sekolah

Salah satu ketentuan yang terkandung dalam KHA adalah jaminan agar anak-anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan hukuman tidak manusiawi (lihat pasal 37.a). Bila dikaitkan dengan konteks pendidikan kita bisa merujuk pada pada pasal 28 ayat 2 yang menyatakan: ”Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin agar disiplin sekolah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia  anak dan sesuai dengan Konvensi ini.”

Ketentuan yang berlaku, setiap negara yang telah meratifikasi KHA akan memberikan laporan kepada PBB melalui Komite Hak Anak. Laporan perdana adalah dua tahun ketika KHA berlaku di negara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik setiap lima tahun sekali. Indonesia telah mengirimkan laporan perdana, laporan periodik pertama, dan terakhir, kendati mengalami keterlambatan yang panjang juga telah mengirimkan laporan periodik ketiga dan keempat.

Ketika menerima laporan, Komite biasanya akan mempelajari, menghimpun informasi-informasi dari kelompok masyarakat sipil, lalu melakukan sidang dengan delegasi resmi pemerintah. Setelahnya, barulah komite Hak Anak akan mengeluarkan dokumen yang disebut Concluding Observation (Kesimpulan Pengamatan) yang berisi penilaian, dan rekomendasi.

Berdasarkan laporan periodik pertama periode 1993 – Juni 2000, Komite Hak Anak memberikan penilaian dalam kaitan dengan kekerasan dan penghukuman fisik sebagai berikut (lihat dokumen CRC/C/15/Add.233):

Paragrag 41, dinyatakan bahwa Komite memprihatinkan tingginya jumlah anak korban kekerasan, pelecehan dan penelantaran termasuk pelecehan seksual di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum, dalam pusat-pusat tahanan/lembaga pemasyarakatan dan dalam keluarga.

Paragrap 42, Komite merekomendasikan agar Indonesia

  1. memperluas usaha-usaha saat ini yang dilakukan untuk menanggapi masalah penganiayaan anak dan penelantaran, termasuk pelecehan seksual, dan memastikan bahwa terdapat sebuah sistem nasional yang menerima, memantau, dan menyelidiki keluhan-keluhan, dan jika perlu menindaklanjuti kasus secara hukum, dengan cara yang peka terhadap anak dan menjamin hak kerahasiaan pribadi korban;
  2. memastikan bahwa semua korban kekerasan memiliki akses terhadap layanan konseling, dan bantuan untuk pemulihan dan reintegrasi, dan bahwa anak-anak yang telah dipindahkan dari rumah mereka karena dugaan-dugaan penganiayaan diberi perlindungan dan pengasuhan alternatif dan bahwa penempatan dalam institusi digunakan hanya sebagai pilihan terakhir serta untuk waktu yang sesingkat-singkatnya;
  3. memastikan bahwa semua pelaku kekerasan terhadap anak-anak diadili sebagaimana-mestinya

Sedangkan terkait dengan hukuman fisik, pada paragrap 43 dinyatakan bahwa komite sangat prihatin bahwa hukuman fisik dalam keluarga dan di sekolah-sekolah masih tersebar luas, diterima secara budaya dan masih diperkenankan secara hukum. Karena itulah pada paragrap 44, Komite merekomendasikan agar Indonesia:

  1. mengamendemen aturan legislasi saat ini untuk melarang hukuman fisik di semua tempat, termasuk dalam keluarga, di sekolah-sekolah dan tempat-tempat pengasuhan anak lainnya
  2. menjalankan kampanye pendidikan publik tentang konsekuensi-konsekuensi negatif dari perlakuan buruk terhadap anak-anak dan
  3. mempromosikan bentuk-bentuk disiplin yang positif, tanpa kekerasan sebagai alternatif dari hukuman fisik.

 (Bersambung)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: