Tinggalkan komentar

Indonesia meratifikasi dua Protokol Optional Konvensi Hak Anak

Kabar gembira bagi para aktivis hak anak. Dua protokol optional  Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia, yakni: Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata serta protokol Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Kabar tersebut disebarkan oleh Sumadi Wijaya, aktivis dari ECPAT Indonesia, dengan merujuk kepada link pemberitaan dari Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berikut pemberitaan selengkapnya  (Sumber dari  SINI):

Pengesahan Dua RUU Konvensi Hak-hak Anak,
Komitmen Indonesia Melindungi Anak

26-Jun-2012

Persetujuan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata serta protokol penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak menunjukkan komitmen Indonesia dalam perlindungan anak.

“Momentum pengesahan 2 RUU konvensi anak ini menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk membuat cetak biru kebijakan perlindungan anak dari berbagai permasalahan termasuk keterlibatan anak dalam konflik bersenjata maupun penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak,” Kata Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyahpada Rapat Paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budhi Santoso dan dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, di Nusantara II DPR, Selasa (26/6)

Menurut Ida Fauziah, subtansi 2 RUU Protokol opsional ini Secara filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki relevansi dan urgensi untuk segera disahkan. “Bentuk komitmen nasional dalam upaya perlindungan anak secara komperhensif dan intergratif, maka negara harus melakukan berbagai upaya meningkatkan kemampuan lembaga penanggung jawab dan profesi yang terlibat dan bekerjasama dengan negara-negara yang ikut menandatangani konvensi hak-hak anak ini,” lanjut Fauziyah.

Lebih lanjut pemerintah, tegasnya, diharapkan dapat mempersiapkan berbagai aspek yang terkait pelaksanaan 2 opsional protokol ini. Kepastian penegakkan hukum bagi pelaku administratif, perdata maupun kriminal. Termasuk upaya untuk menemukan sumber permasalahan antara lain kesenjangan ekonomi, disfungsi keluarga dan pendidikan, perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, serta konflik bersenjata dan perdagangan anak. (ray)

___________

Semoga dengan diratifikasinya OP ini membuka ruang yang lebih besar bagi Negara untuk memberikan perlindungan dan memberikan hal yang terbaik bagi anak-anak Indonesia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: