16 Komentar

Istimewanya Yogya dalam Penanganan Anak Jalanan

Heru dan Kancil, dua anak jalanan yang terlibat dalam film “Daun di Atas Bantal”

Yogya, memang istimewa. Di tengah berbagai indikator keistimewaan, Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Sosial telah melakukan terobosan luar biasa dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan, yang telah disahkan sebagai Perda Nomor 6 tahun 2011 pada tanggal 30 Mei 2011.

Perlindungan didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan (Pasal 1 ayat 3).

Anak yang hidup di jalan, didefinisikan sebagai  anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau  anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari (Pasal 1 ayat 4).

Secara prinsip, Peraturan Daerah ini sangat kental dengan perspektif hak anak sebagaimana terkandung pada Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, keberadaan atau posisi anak jalanan tidak dipandang sebagai  pelaku kriminal, melainkan sebagai subyek hak yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai bagian dari upaya untuk mengeluarkan anak dari situasinya di jalanan.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah (pasal 6) meliputi:

  1. upaya pencegahan;
  2. upaya penjangkauan;
  3. upaya pemenuhan hak; dan/atau
  4. upaya reintegrasi sosial.

Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan (pasal 2) meliputi:

  1. non-diskriminasi;
  2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada posisi demikian, maka tidak akan ada lagi razia-razia terhadap anak jalanan, yang telah diketahui bersama, kerap bernuansa kekerasan bahkan pelecehan seksual. Pendekatan keamanan atau pendekatan represif, tidak berlaku lagi di DIY. Sebagai gantinya, ada istilah penjangkauan yang akan dilakukan oleh sebuah tim bernama Tim Perlindungan Anak yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah (Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Rumah Singgah Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan komponen masyarakat sipil lainnya).

Tim Perlindungan Anak (TPA) bertugas untuk melakukan asesment dan pendataan identitas anak, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi penempatan sementara ke RSPA. Pada proses kegiatan ini, TPA melakukan pendekatan terlibat, dan memberikan intervensi yang dibutuhkan anak jalanan.

Pada anak yang tidak tinggal bersama orangtua.keluarga, anak akan ditempatkan sementara di RSPA dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar serta berbagai fasilitasi. Penelusuran keluarga dilakukan untuk menilai kemungkinan reunifikasi anak-orangtua/keluarganya.

Reunifikasi anak-orangtua adalah langkah akhir dari fasilitasi yang dilakukan, namun tetap ada pemantauan secara berkala. Pada sisi lain, terbuka kemungkinan anak mendapatkan pengasuhan alternative dari keluarga/lembaga lain.

Pemenuhan hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah mengacu kepada kategorisasi KHA yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini meliputi:

  1. Pemenuhan hak anak atas identitas
  2. Pemenuhan hak anak atas pengasuhan
  3. Pemenuhan hak anak atas kesehatan
  4. Pemenuhan hak anak atas pendidikan
  5. Pemenuhan hak anak atas bantuan dan perlindungan hukum

Pemenuhan hak-hak anak juga memberikan ruang partisipasi bagi anak, yaitu dengan meminta pendapat/pandangan mereka sebelum kebijakan/keputusan diambil.

Pembahasan tentang penanganan yang efektif, saling bertukar pengalaman atas penanganan, dan membuka ruang bagi gagasan-gagasan baru, sehingga pada akhirnya dapat dirancang draft atau rancangan konsep penanganan, ada ruang yang melibatkan lebih banyak elemen, yaitu Forum Perlindungan Anak.

Hampir setahun Perda ini telah disahkan. Namun, memang diakui hingga sejauh ini belum ada langkah-langkah kongkrit untuk melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam Perda tersebut. Salah satu faktor adalah belum ditetapkannya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tata cara penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan dan Surat Keputusan tentang Tim Perlindungan Anak dan tentang Forum Perlindungan Anak.

Untuk sementara, tantangan yang ada di hadapan kita adalah bagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Pada pelaksanaan, walaupun kelak dilakukan secara sungguh-sungguh, tentu akan dijumpai berbagai tantangan lainnya yang harus diatasi.

Bila Pemerintah Propinsi DIY telah berani melakukan terobosan dengan menggunakan perspektif Hak Anak/HAM, untuk membuat kebijakan-kebijakan, dalam hal ini terkait dengan kehidupan anak jalanan, maka terbuka kemungkinan berbagai kebijakan lainnya bisa menggunakan perspektif serupa, tentunya kita berharap kepada Pemerintah Propinsi, kota/kabupaten di wilayah lain, juga memiliki keberanian melakukan terobosan-terobosan.

Harapan kita semua, bahwaIndonesiamampu membangun dan mengembangkan kehidupan bangsa dan Negara ini dengan menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Apalah guna, Negara “terlihat” maju, namun mengabaikan kemanusiaan bangsanya sendiri.

Yogyakarta, 14 Mei 2012

Catatan: Tulisan sebagai bahan pengantar diskusi dalam acara : “Diseminasi Perda Anak yang Hidup di Jalan” yang berlangsung pada tanggal 14 Mei 2012 di Aula Dinas Sosial Propinsi DIY. Acara dihadiri oleh puluhan dari berbagai instansi terkait dan organisasi non pemerintah.

_______________________

Tulisan-tulisan terkait:

  • Anak Jalanan Sebagai Subyek Hak, Bukan Pelaku Kriminal, Klik di SINI
  • Negosiasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Perda Anak Jalanan, klik di SINI
  • Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur  tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan di Provinsi DIY, Klik di SINI
  • Menunggu Peraturan dan Surat Keputusan Gubernur DIY untuk Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan, Klik di SINI
  • Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan, Klik di SINI
  • Jangan Lagi Ada Pegang Bokong, klik di SINI
  • Penanganan Anak Jalanan Memang Harus Berubah, klik di SINI
  • Pendekatan Keamanan? Ah, Kuno, Klik di SINI
  • Sekali Lagi Yogya Memang Istimewa, klik di SINI
Iklan

16 comments on “Istimewanya Yogya dalam Penanganan Anak Jalanan

  1. Ini namanya baru istimewa! DIY perlu mencari terobosan2 lain sebagai kota pendidikan dan budaya agar bisa menginspirasi daerah2 lain. Bukan hanya ngotot soal penetapan dengan demontrasi penuh ancaman yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dimasa kini.

    • Semoga pada pelaksanaannya tetap konsisten, bisa mencapai hasil terbaik bagi kehidupan anak-anak (jalanan), merambah ke hal-hal lain, menginspirasi daerah lain…

      Makasih kunjungannya sobat Nrimo Rahardjo… Salam hangat selalu..

  2. Informasi yang sangat menarik 🙂

  3. Tulisan yang menarik..saya minta ijin untuk menyebarkan 🙂

  4. Sy sangat menyukai idea ini yg telah dikukuhkan menjadi peraturan(PERDA). Siapapun pencetus ide ini, sy sgt menghormati dan salut atas gagasannya yg sgt inovatif dan inspiratif. Jika ini bs terlaksana dgn baik maka Org no 1 di Indonesiapun mesti merasa bangga akan Yogyakarta. Dan mudah2an bs menginspirasi pemerintah pusat. Tdk perlu malu utk meniru yg positif. Terima kasih atas tulisan ini, dan mohon ijin utk diteruskan ke pembaca2 lainnya.

    • Terima kasih Pak Made Sedana
      Setidaknya perspektif baru yang digunakan
      bisa membawa angin segar bagi penanganan
      kelompok anak yang termajinalkan
      semoga bisa menular pada kebijakan lain
      dan menyebar juga di berbagai wilayah Indonesia
      Salam hangat selalu..

  5. semoga anak – anak jalanan ini akan terlindung oleh pemerintah dan masa depan mereka akan baik.

  6. Salut Mas Odi. Semoga terealisasi seperti yang terjabar dalam substansi Perda itu. Salam!

  7. Wah saya bikin tulisan reportase tapi telat baru baca tulisan ini, Bang Odi.

    ampun. Setelah saya baca, ternyata memang benar sudah tidak ada razia lagi to di Jogja? Ini kabar baik. Saya punya beberapa rencana terkait anak jalanan ini, tapi masih awang-awang. Butuh pelajari dulu. Mohon kesediaannya berbagi kapan2 saya butuh ya .. 🙂

    Terima kasih, salam saya.

    • Siap Bung Fandi…Wah, kalau tertarik sebenarnya ada beberapa buku yang bisa kuberikan padamu tentang anak jalanan. He.he.he.h.e.eh, kapan ayo ketemuan… Sambil ngobrol tentang masalah ini…

      Makasih loh, BUng, dah mampir. Salam hangat….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: