Tinggalkan komentar

Memerangi Prostitusi Anak (1): Catatan Pembuka

Seorang pelajar Semarang tengah membuat gambar kampanye anti prostitusi anak

Salah satu ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak adalah perlindungan anak dari kekerasan seksual termasuk prostitusi (lihat pasal 34). Indonesia yang telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan telah mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) yang diklaim sebagai turunan dari KHA, tidak secara eksplisit mengatur ketentuan perlindungan anak dari prostitusi. Istilah yang digunakan yang tampaknya terkait adalah perlindungan anak dari eksploitasi seksual yang terumuskan pada pasal 66 dengan ketentuan pidana yang diatur pada pasal 88.

Prostitusi anak diIndonesia, diyakini banyak pihak telah meningkat pesat terkait jumlah dan persebarannya. Terlebih bila mengkaitkan dengan penggunaan teknologi, seperti komunikasi melalui HP atau melalui jejaring sosial yang menyebabkan komunikasi antara anak dengan klien menjadi sangat personal. Oleh karenanya menjadikan praktik prostitusi berjalan secara sangat tersembunyi. Berbagai kasus penggunaan media ini telah berulangkali berhasil dibongkar kepolisian, dengan catatan baru menyentuh kelompok kecil yang terorganisir.

Sayang, hingga saat ini belum tersedia data mengenai perkiraan jumlah anak-anak yang telah menjadi korban prostitusi. Kendati berbagai penelitian mengenai prostitusi anak telah sering dilakukan, perkiraan jumlah prostitusi anak di Indonesia masih mengacu kepada hasil analisis situasi yang dilakukan pada tahun 1998, oleh seorang aktivis hak anak, Mohammad Farid yang dilaporkan ke UNICEF.

Farid memperkirakan jumlah anak 30% dari jumlah Pekerja Seks secara keseluruhan. Mengacu kepada dua data penelitian, didapatkan dua angka perkiraan. Pertama dengan mengacu kepada perkiraan jumlah PSK di Indonesia yang dinyatakan oleh Jones, Sulityaningsih dan Hull (1995) antara 140.000 – 230.000, maka didapatkan angka antara 40.000 – 70.000 yang masih dalam usia anak-anak. Kedua, apabila mengacu kepada perkiraan dari Wagner dan Yatim (1997) yang memperkirakan jumlah PSK di Indonesia adalah sekitar 500.000 maka didapat angka 150.000 anak yang dilacurkan. Berdasarkan hal itulah, kita sering mendapatkan bahwa data prostitusi anak berkisar antara 40,000 – 150,000. Hal lain, Farid mengingatkan bahwa perhitungan tersebut belum mencakupi anak-anak Indonesia yang dilacurkan yang berada di luar wilayah Indonesia.

Bila titik pijak kita pada tahun 2012, maka setelah 14 tahun dari angka perkiraan yang dikemukakan oleh Farid, bisa terbayangkan sendiri oleh kita mengenai peningkatan jumlah anak-anak yang berada di prostitusi.

Memang, telah terjadi perubahan pola dan modus dari praktik prostitusi. Pada era sebelum tahun 1990-an, keberadaan anak-anak yang dilacurkan bersifat sangat tersembunyi. Hanya kalangan tertentu yang bisa mengetahuinya. Pada tahun 1990, kehadiran mereka sudah mulai terlihat pada ruang-ruang publik seperti di mall-mall yang terus bertumbuhan. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, saat krisis ekonomi di Indonesia yang telah terjadi pada pertengahan tahun 1997, disertai pada masa reformasi terjadi tuntutan penutupan lokalisasi di berbagai wilayah yang mengakibatkan para PSK memenuhi ruang-ruang publik tanpa terkontrol, pada masa-masa itulah, bisa dijumpai anak-anak berada diantara para PSK.

Ketika perkembangan berikutnya, lahan-lahan bekas lokalisasi atau tempat rehabilisasi sosial (resos) yang telah ditutup kembali berfungsi secara ilegal, anak-anak bisa terekrut tanpa ada kontrol yang baik.

Lahirnya kebijakan-kebijakan baru dan tuntutan bagi penegakan hukum yang serius, utamnya berhubungan dengan isu perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, pihak kepolisian mulai mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan hukum bagi para mucikari yang diketahui merekrut anak-anak.

Akibatnya, para mucikari mulai berhati-hati atau bahkan menghindari untuk merekrut anak-anak guna terhindar dari ancaman penindakan hukum. Walau tentu saja mereka masih bisa menghubungkan klien dengan anak-anak yang dilacurkan.

Pada sisi lain, yang telah disinggung di muka, maraknya penggunaan alat komunikasi HP yang tidak sekedar menjadi alat komunikasi telpon atau mengirimkan pesan pendek namun juga memiliki fasilitas untuk mengakses jaringan internet, menumbuhkan komunikasi baru antara klien dengan anak-anak.

Berdasarkan temuan dari berbagai penelitian lapangan yang pernah saya lakukan, praktek semacam ini telah terjadi di berbagai kota, tidak terbatas pada kota besar, melainkan juga kota-kota kecil.

Lantas, bagaimana mengindentifikasi anak-anak yang dilacurkan tersebut, utamanya yang melakukan kegiatan personal tanpa berhimpun dalam kelompok kecil terorganisir ataupun terikat pada mucikari? Tentu saja memang sulit dan menjadi PR bagi kita, terutama dalam hubungan agar anak-anak kita tidak terjebak di dalamnya.

Yogyakarta, 22 April 2012

_____________________

Tulisan Berikutnya:

  • Memerangi Prostitusi Anak (2): Anak Adalah korban – Klik di SINI
  • memerangi Prostitusi Anak (3): Bukan Hanya Karena Miskin – Klik di SINI
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: