1 Komentar

Negosiasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Perda Anak Jalanan

Persoalan anak jalanan diIndonesia, khususnya di Yogyakarta, menarik perhatian Edward van Daalen, mahasiswa Studi Master Pembangunan Internasional di UniversitasAmsterdam.

Kebijakan yang terumuskan melalui Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan di DIY, merupakan terobosan baru dalam kebijakan di Indonesia yang tidak mengkriminalisasikan anak jalanan dan bahkan mengedepankan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban Negara yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Edward van Daalen

Hal mana kemudian diketahui bahwa sebelum adanya Perda tersebut, Propinsi DIY telah menyusun rancangan perda mengenai Gepeng yang selama tahun 2006-2009 selalu mendapat tentangan dari berbagai organisasi masyarakat sipil.

Tema itulah yang menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan untuk kepentingan penyusunan disertasinya dengan mencermati proses negosiasi yang terjadi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok anak jalanan.

Studi lapangan dilakukan selama tiga bulan, dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan berbagai stakeholder di DIY, baik dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan organisasi anak jalanan.

Berlatar belakang sebagai Sarjana Hukum yang mengambil spesialisasi hak-hak anak, ia tertarik mendalami situasi hak anak dengan perspektif “living rights” yang dikembangkan oleh dosen Pembimbingnya, Dr. Olga Nieuwenhuys.

Pada tanggal 16 April 2012, sebelum meninggalkanYogyakarta(17/04) untuk kembali ke negaranya, ia mempresentasikan temuan-temuan sementara dari hasil studi lapangan di hadapan stakeholder yang menjadi narasumber bagi penelitiannya.

Acara yang dimulai pukul 11.00, bertempat di sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), dan dihadiri sekitar 20 orang, dipandu oleh Yaugo Bagus Wicaksono sebagai moderator dan dibantu oleh Agus Rika Muninggar sebagai penterjemah.   Setelah menjelaskan tentang latar belakang mengapa melakukan studi di Yogyakarta dan kerangka konsep yang digunakan oleh dirinya, Edward yang merumuskan kesimpulan dari kerangka kerja teorinya, yaitu implementasi langsung dari hak-hak anak tidak mungkin terlaksana tanpa keterlibatan aktif dari semua actor yang bersangkutan. Keterlibatan ini mengarah pada proses negosiasi di mana hak-hak ditafsirkan dan dibentuk berdasarkan konteks tertentu.

“Apakah pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah menggunakan pendekatan “hak hidup” ketika proses negosiasi tentang hak-hak anak? Jika ya, apakah anak-anak turut berperan dalam proses tersebut?” ungkapnya menjelaskan pertanyaan utama penelitiannya.

Adatiga stakeholder yang utama yang dinilai berperan penting dalam proses negosiasi ini,yakni: a) pemerintah, b) organisasi non pemerintah dan anak-anak, orangtua/komunitas.

“Hal yang menarik adalah bahwa proses Penyusunan Perda di Yogyakarta ini “unik” dan progresif. Pemerintah dan masyarakat sipil dari posisi berhadap-hadapan, justru kemudian bisa bekerja sama. Hal lainnya adalah diYogyakartatidak mengikuti jejak dari berbagai wilayah lain yang cenderung melakukan peniruan atas perda-perda serupa dari wilayah lainnya. Proses semacam ini, tentu bisa memberikan kontribusi besar yang lebih bermakna bagi pembuatan aturan atau kebijakan hukum di masa depan,” demikian pandangan yang diungkapkan oleh Edward atas situasi yang ada diYogyakarta.

Proses penyusunan Perda, ia klasifikasikan menjadi empat fase, yakni:

  • Draft pertama (      – 2006)
  • Tahun-tahun penolakan, politik dan jalan buntu (2006-2009)
  • Menuju draft baru (2009-2010)
  • Pembuatan draft kedua dan pengesahan (2010-2011)

Secara rinci, Edwar menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap fase, mengenai penentangan-penentangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, hingga akhirnya bisa mencapai titik temu dengan merumuskan kebijakan baru yang lebih baik dan mengedepankan hak-hak anak.

“Pemerintah dan organisasi non pemerintah berhasil menemukan dasar berpijak yang sama untuk aksi bersama selama proses yang panjang dan kompleks. Mereka mengubah draft yang represif dan melanggar hak (anak) dan membuat kebijakan baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Namun, karena beberapa keadaan, mereka gagal dalam memanfaatkan situasi yang unik untuk perluasan secara maksimal ketika dikaitkan dengan keterlibatan yang bermakna, dari subyek Utama yang disasar, yaitu anak jalanan,” demikian kesimpulan awal atas temuan-temuan lapangan yang disampaikan oleh Edward.

Yogyakarta, 16 April 2012

Foto lainnya:

One comment on “Negosiasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Perda Anak Jalanan

  1. Saat itu Orang tuaku lengkap dan kerja PNS gol 1, AKu 7 bersaudara. Aku hanya bisa makan 2 kali sehari untuk bisa njajan. Aku suka kejalanan bersama anak jalanan. Habis tetanggaku malu punya teman Aku yang miskin,
    Ketika Aku main di Panti Asuhan Yatim Piatu tampaknya mereka lebih sejahtera jika dilihat dari menu makan dan fasilitas belajar dari pada Aku keluarga normal tapi miskin.
    Dendam anti kemiskinan tak bisa kulupakan hingga sampai tua akhirnya mengelola lembaga pemberdayaan masyarakat, kini anak-anakku merantau di Amerika setelah tamat nyantri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: