Tinggalkan komentar

Siapa Menjaga Konstitusi ?

Salah satu aksi di Yogyakarta

Seharian, dari siang hingga tengah malam, saya hanya terbaring (lantaran kaki belum bisa diajak kerjasama untuk bisa berjalan) di depan televisi, menyaksikan pemberitaan mengenai demonstrasi di berbagai wilayah menentang kenaikan BBM dan jalannya sidang paripurna DPR RI.

Salah satu aksi di Yogyakarta

Aksi-aksi menentang kenaikan BBM sudah berlangsung  pada sebulan terakhir  dan mencapai puncaknya pada saat Sidang Paripurna (30-31 Maret) untuk Pengubahan Undang-undang  No. 22/2011 tentang APBN 2012..

Memang agak aneh, UU tersebut yang disahkan pada tanggal 24 November 2011, dan baru berjalan dua bulan, pemerintah sudah memberikan usulan pengubahan, yang direspon oleh DPR RI dengan membentuk Badan Anggaran yang bekerja selama satu bulan.

Ada persoalan yang tidak berhasil diselesaikan oleh Badan Anggaran dan akhirnya diserahkan pembahasannya di Rapat Paripurna, yaitu terkait dengan pasal 7 ayat 6. Pasal ini menyatakan bahwa Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Ada fraksi yang menyatakan tetap mempertahankan pasal tersebut (yang berarti selama APBN 2012 BBM tidak akan dinaikkan), dan fraksi lainnya mengusulkan penambahan pasal 7 ayat 6.a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.

Hasilnya, seperti sudah diketahui oleh kita semua, berdasarkan voting, diputuskan adanya penambahan pasal 7 ayat 6.a.  Keseluruhan proses tersebut, telah dicatat dalam sejarah Indonesia.

Pertanyaan yang perlu dikemukakan, apakah keputusan tersebut tidak melanggar konstitusi di Indonesia?

Pada Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan kesejahteraan Sosial, khususnya pasal 33 dinyatakan:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Hal itulah yang menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi menganulir Pasal 28 ayat 2  UU No 22/-2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 28 ayat (2) dalam UU tersebut menyatakan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pasal ini dianulir oleh MK karena dinilai bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 33.

Nah, kembali kepada rumusan putusan Rapat Paripurna DPR RI semalam mengenai pasal 7 ayat 6.a yang memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk melakukan penyesuaian harga BBM berdasarkan mekanisme pasar, bukankah itu sama halnya dengan melanggar konstitusi Negara ini?

Bila lembaga terhormat yang menjadi wakil rakyat yang sepatutnya menyuarakan kepentingan rakyat ini sudah lalai untuk menjaga konstitusi, lantas siapakah yang mampu menjaga konstitusi kita?

Yogyakarta, 31 Maret 2012
Odi Shalahuddin

Diposting di Kompasiana, lihat di SINI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: