Tinggalkan komentar

Seputar Pornografi Anak

SEPUTAR PORNOGRAFI ANAK

Pembuka

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi oleh PBB melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi, berarti Indonesiatelah mengikatkan diri secara yuridis dan politis untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam KHA.

Sebagai salah satu instrument Hak Asasi Manusia (HAM), ketentuan-ketentuan yang terkandung pada KHA disebut juga sebagai standar minimal. Negara yang meratifikasi, “setidak-tidaknya” harus memenuhi sesuai ketentuan yang ada, dan akan lebih baik bila memberikan standar yang lebih tinggi. Karenanya, salah satu langkah strategis yang harus dilaksanakan adalah menyesuaikan peraturan perundangan terkait agar sesuai dengan standard alam KHA.

Ada berbagai hak yang dijamin dalam KHA. Salah satunya adalah  jaminan perlindungan anak dari pornografi. Ini terumuskan pada pasal 34, yakni:

Negara Peserta akan melindungi anak dari eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, Pihak Negara khususnya akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah;

a) Paksaan atau bujukan terhadap anak untuk melakukan suatu aktivitas sexual yang melanggar hukum;

b) Eksploitasi penggunaan anak dalam prostitusi atau praktek-praktek seksual yang melanggar hukum lainnya;

c) Eksploitasi penggunaan anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

Pengertian pornografi anak terumuskan pada Protokol Tambahan untuk Konvensi Hak Anak  tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak (Indonesia sudah menandatangani namun belum meratifikasi). Dinyatakan bahwa Pornografi Anak berarti pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh demi tujuan seksual (pasal 2, ayat b)

Pornografi anak menjadi salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak, yang diidentifikasikan dalam Kongres Dunia Pertama Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak, pada tahun 1996.

Di Indonesia, telah disahkan Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, pengertian pornografi dirumuskan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pada undang-undang tersebut, perlindungan anak diatur dalam bab III yang terdiri dari dua pasal, yakni pasal 15 dan 16.

Mengacu kepada KHA, instrumen internasional lainnya, dan juga berbagai peraturan perundangan di Indonesia, pengertian dari anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun,

 

Gambaran Umum Pornografi Anak di Indonesia

Bahan pornografi di Indonesia diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17, dibawa oleh para pedagang Belanda. Pada tahun 1954-1955, film yang menampilkan adegan berciuman dan pakaian seronok menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Pada tahun 1970-1980-an, ketika film berwarna sudah berhasil diproduksi, tercatat beberapa film yang dinilai menjurus pada pornografi. Pada tahun 1990-2000-an, mulai marak tersebar bahan-bahan pornografi dalam berbagai jenisnya (lihat wikipedia, pornografi di Indonesia)

Pada tahun 1980-an, generasi pada masa itu (pelajar SMP dan SMA) tentu tidak asing pada video-video porno produksi luar, novel-novel Nick Carter atau novel-novel stensilan karya Enny Errow dan Valentino atau majalah-majalah orang dewasa seperti Playboy, Penthouse.

Pada tahun 1984, Indonesia digegerkan oleh beredarnya kalender foto bugil dari enam artis Indonesia.

Pada periode-periode di atas, anak-anak cenderung menjadi konsumen yang menikmati bahan-bahan pornografi secara tersembunyi.

Pada tahun 2000, Indonesia dikejutkan oleh kehadiran film porno dengan pelaku orang Indonesia yaitu film Anak Ingusan. Dilanjutkan dengan tersebarnya rekaman adegan mesum pasangan mahasiswa/i dari Bandung yang dikenal dengan nama “Bandung Lautan Asmara”

Sejak periode tersebut hingga saat ini, mulai marak bahan-bahan pornografi dengan model dari Indonesia. Hanya saja, kecenderungannya bukan bahan yang sengaja diproduksi untuk kepentingan komersial, melainkan bocornya bahan yang sering disebut sebagai “dokumentasi pribadi”.

Kegegeran demi kegegeran terjadi di Indonesia dengan tersebarnya – terutama – film-film mesum yang melibatkan berbagai kalangan seperti para selebritis, pejabat nasional dan pejabat di tingkat daerah, pegawai negeri, dan juga mahasiswa dan pelajar.

Kemajuan teknologi, misalnya penggunaan HP yang sudah tidak menjadi barang mewah dan dimiliki oleh hampir semua orang, memudahkan proses perekaman. Penyebaran melalui media internet, yang juga menjadi salah satu bagian dari gaya hidup saat ini (termasuk juga bisa diakses oleh HP), mempercepat dan memperluas penyebaran.

“Gerakan Jangan Bugil di Kamera” pada tahun 2010 memberikan pernyataan bahwa selama 10 tahun terakhir sedikitnya terdata 800 film porno yang terungkap di media. Dinyatakan bahwa yang belum terungkap bisa berjumlah ribuan.

Pada periode inilah, bahan-bahan pornografi anak – utamanya yang dilakukan para pelajar – turut tersebar luas.

Berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dan berdialog dengan anak-anak yang dilacurkan di berbagai kota, juga mencermati berbagai hasil studi tentang seks bebas, telah terjadi pergeseran nilai tentang seksualitas. Seks bebas dianggap bukan sebagai hal yang “tabu” melainkan menjadi bagian “gaya hidup”. Ini tentu saja membuka ruang yang sangat terbuka bagi hadirnya bahan-bahan pornografi – yang mungkin tidak dilandasi niat komersial, tapi sebagai “keisengan”.

Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia

Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Pornografi. Terkait dengan anak, hal ini diatur pada pada pasal 11. Dinyatakan bahwa Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Hal ini menyangkut:

  • larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dan larangan menyediakan jasa pornografi (pasal 4)
  • larangan meminjamkan atau mengunduh pornografi (pasal 5)
  • larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 6)
  • larangan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 8).
  • larangan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 9).
  • larangan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. (pasal 10)

Selain itu diatur Bab khusus mengenai Perlindungan Anak pada Bab III mengenai:

  • perlindungan anak dari pengaruh pornografi  dan mencegah akses anak pada pornografi (pasal 15)
  • pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban pornografi anak (pasal 16)

Tantangan ke Depan

Mencegah, tentu lebih baik dibandingkan bila menangani kasus yang telah terjadi. Langkah pencegahan, tentu harus dilakukan secara terus menerus tanpa henti dengan melibatkan berbagai pihak yang bersentuhan langsung dengan anak setiap harinya. Diantaranya, orangtua/keluarga, sekolah, dan komunitas, serta penyebaran secara luas melalui media yang tersedia (radio, televisi, jejaring sosial, dan situs-situs). Hal ini tentu saja dengan mencermati tantangan-tantangan yang dihadapi, diantaranya:

  • Terjadinya pergeseran pandangan atau nilai-nilai tentang seksualitas yang lebih longgar di kalangan anak/pelajar menjadi tantangan tersendiri yang harus ditangani.
  • Kepemilikan dan penggunaan alat komunikasi seperti Hp dan akses internet yang memudahkan untuk mendapatkan dan menyebarluaskan bahan-bahan pornografi. Untuk hal ini, dimungkinkan-kah  adanya pembatasan fasilitas dari HP yang dimiliki oleh anak-anak? Efektifkah pembatasan akses ke situs-situs porno?
  • Sikap pro-aktif dari para aparat penegak hukum, tapi dengan mengedepankan kepentingan anak dengan menempatkan anak-anak sebagia korban, bukan sebagai pelaku kejahatan.

Yogyakarta, 27 maret 2012

Catatan:

  • Ilustrasi gambar diambil dari SINI
  • Tulisan yang dimaksudkan sebagai pengantar diskusi dalam acara Diskusi Publik “Remaja, Media dan Pornografi” yang berlangsung di PSKK tanggal 27 Maret 2012, yang sayang tidak bisa saya hadiri.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: