Tinggalkan komentar

Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan di Provinsi DIY

Serangkaian pertemuan pembahasan draft Rancangan Peraturan Gubernur Propinsi DIY yang diamanatkan oleh Perda No. 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan, semakin mematangkan kandungan isinya.

Pada tanggal 19 Maret 2012, bertempat di Aula Barat kantor Dinas Sosial Propinsi DIY telah dipresentasikan draft kelimadari rancangan Pergub tersebut oleh Septyarto dari Kanwil Kemenhukham. Hadir dalam acara ini perwakilan dari berbagai dinas terkait dan organisasi masyarakat sipil, utamanya Organisasi Non Pemerintah yang bekerja untuk anak (jalanan).

Rancangan Pergub guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 36 ayat  (2) dari Perda tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan ini merupakan langkah penting mengingat berisi standar operasional prosedur.

Terdiri dari 24 pasal yang terkelompokkan ke dalam VI Bab, Rancangan Pergub ini berisi:

  • Bab I: Ketentuan Umum
  • Bab II: Tata Cara Penjangkauan (terdiri dari tiga bagian, yakni tentang Tim Perlindungan Anak, pemetaan dan pendataan)
  • Bab III: Pemenuhan Hak Anak (terdiri dari dua bagian, yakni penempatan dan pelayanan hak anak)
  • Bab IV: Penelusuran Keluarga
  • Bab V: Pengembalian Anak ke Keluarga Asal
  • Bab VI: Pengawasan, dan
  • Bab VII: Ketentuan Penutup

Pada pertemuan ini juga dipresentasikan format data anak dan berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tersebut. Terkait Berita Acara ini mencakupi 1) penempatan dan penyerahan anak kepada LKSA (lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), 2) Penempatan dan penyerahan anak kepada keluarga atau orang tua pengganti, 3) Pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal

Ketentuan yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Pergub ini adalah rumusan indikator-indikator mengenai 1) pemulihan anak dalam rangka pelayanan hak anak. 2) kesiapan mental anak dan orang tua atau keluarga asal untuk pertemuan anak dengan orangtua/keluarga.

Hal yang menjadi perhatian dalam proses diskusi pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah memisahkan antara pemenuhan hak dan pemberian bantuan. Pada pemenuhan hak, ini tidak boleh bersyarat, sedangkan pada pemberian bantuan di luar hak, bisa diterafkan persyaratan-persyaratan. Sebagai contoh kasus, kebiasaan atau kecenderungan tertentu dari anak jalanan yang dinilai menyimpang dari norma umum, tidak ditempatkan sebagai ukuran untuk menentukan pemberian layanan tertentu, melainkan ditempatkan sebagai tantangan untuk melakukan upaya pemulihan.

Harapan kita, Rancangan ini bisa segera ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur sehingga langkah-langkah perlindungan anak jalanan di DIY benar-benar bisa terlaksana.

___________

Tulisan-tulisan terkait:

  • Menunggu Peraturan dan Surat Keputusan Gubernur DIY untuk Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan, Klik di SINI
  • Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan, Klik di SINI
  • Jangan Lagi Ada Pegang Bokong, klik di SINI
  • Penanganan Anak Jalanan Memang Harus Berubah, klik di SINI
  • Pendekatan Keamanan? Ah, Kuno, Klik di SINI
  • Sekali Lagi Yogya Memang Istimewa, klik di SINI
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: