Tinggalkan komentar

Menunggu Peraturan dan Surat Keputusan Gubernur DIY untuk Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalanan

Menunggu Peraturan dan Surat Keputusan Gubernur DIY
untuk Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalanan

Heru dan Kancil, dua anak jalanan yang terlibat dalam film “Daun di Atas Bantal”

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan (Perda PAHJ). Perda ini disahkan pada tanggal 30 Mei 2011 (isi Perda bisa dilihat di SINI)

Pengertian anak yang hidup di jalanan dalam perda tersebut adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau  anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari (pasal 1 ayat 4).

Perda ini dikatakan sangat istimewa karena membuat terobosan baru utamanya tidak mengkriminalisasikan (kegiatan) anak jalanan bahkan menempatkan anak sebagai subyek hak yang harus dilindungi hak-haknya. Kandungan Perda menempatkan instansi/dinas-dinas sebagai pemegang kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada anak jalanan dalam upaya untuk menarik anak-anak tersebut keluar dari situasinya.

Razia sebagai tindakan represif yang selama ini digunakan untuk mengatasi masalah anak jalanan (walaupun disadari tidak efektif namun pendekatan ini masih digunakan oleh berbagai kota/kabupaten diIndonesia), pada Perda ini dihilangkan dan diganti dengan istilah penjangkauan.

Penjangkauan dilakukan oleh sebuah Tim Perlindungan Anak yang anggotanya mewakili berbagai unsur seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Satuan polisi Pamong Praja, dan juga unsur dari masyarakat sipil, dalam hal ini utamanya adalah Organisasi Non-pemerintah, yang disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), pekerja social dan tenaga kesejahteraan Sosial Anak.

Tim Perlindungan Anak bertugas untuk melakukan penjangkauan yang harus dilakukan sesuai dengan Standard Operational procedure (SOP) yang juga harus diikuti dengan assessment dan penyusunan rencana pelayanan. SOP sendiri akan diatur melalui Peraturan Gubernur (lihat pasal 13).

Pada saat ini, sebuah tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Propinsi DIY, masih merumuskan rancangan Peraturan Gubernur. Kita berharap rumusan ini dapat segera diselesaikan sehingga Peraturan Daerah tersebut benar-benar bisa dijalankan secara efektif dan berpengaruh positif terhadap kehidupan anak-anak agar bisa dikeluarkan dari dunia jalanan. Dunia yang kita tahu sangatlah keras dengan berbagai ancaman kekerasan dan eksploitasi yang bisa menghambat perkembangan kapasitas anak-anak.

Sejahteralah anak-anak Indonesia, sejahteralah anak-anak dunia….

Yogyakarta, 17 Maret 2012

_______________________________

Tulisan-tulisan terkait:

  • Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan, Klik di SINI
  • Jangan Lagi Ada Pegang Bokong, klik di SINI
  • Penanganan Anak Jalanan Memang Harus Berubah, klik di SINI
  • Pendekatan Keamanan? Ah, Kuno, Klik di SINI
  • Sekali Lagi Yogya Memang Istimewa, klik di SINI
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: