Tinggalkan komentar

Protokol KHA tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Protokol Tambahan untuk Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak

Diadopsi dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan ditambahkan oleh resolusi Majelis Umum A/RES/54/263

Tanggal 25 Mei 2000, berlaku pada tanggal 18 Januari 2002

 

Pihak-pihak Negara kepada Protokol ini,

Menimbang bahwa, untuk lebih lanjut mencapai tujuan-tujuan Konvensi Hak-hak Anak dan implementasi-implementasi ketetapan-ketetapannya, khususnya pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 dan 36, Pihak Negara akan memperluas tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjamin perlindungan anak dari penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak,

Menimbang juga bahwa Konvensi Hak-hak Anak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang cenderung berbahaya atau yang mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau fisik anak, perkembangan mental, spiritual, moral atau sosialnya.

Sangat prihatin pada trafficking anak yang terus meningkat secara signifikan untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

Sangat prihatin pada praktek yang meluas dan terus menerus dari industri seks, dimana anak sangat rentan, karena ini secara langsung mendukung penjualan anak-anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

Mengakui bahwa sejumlah kelompok-kelompok yang rentan khususnya termasuk anak-anak perempuan, beresiko tinggi pada eksploitasi seksual dan bahwa anak-anak perempuan terwakili secara tidak seimbang proporsinya di antara yang tereskploitasi secara seksual,

Prihatin tentang ketersediaan yang semakin meningkat dari pornografi anak di internet dan teknologi yang berkembang sebelumnya, dan mengingat kembali Konferensi Internasional tentang Pemberantasan Pornografi Anak di internet yang dilaksanakan di Vienna tahun 1999, khususnya kesimpulannya menuntut penghukuman pidana di seluruh dunia tentang produksi, distribusi, eksportasi, pemindahan, importasi, pemilikan dengan sengaja dan pengiklanan pornografi anak, dan penekanan pentingnya kerjasama erat dan kemitraan antara pemerintah dan industri internet,

Meyakini bahwa eliminasi penjualan anak, protitusi anak dan pornografi anak akan difasilitasi dengan mengadopsi suatu pendekatan holistik, yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi, keluarga yang terpecah belah, kurangnya pendidikan, migrasi desa ke kota, diskriminasi jender, perilaku seksual orang dewasa yang tidak bertanggungjawab, praktek-praktek tradisional yang membahayakan, konflik bersenjata dan trafficking anak,

Menyakini juga bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran publik diperlukan untuk mengurangi tuntutan konsumen untuk penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, dan meyakini lebih lanjut pentingnya memperkuat kemitraan global di antara semua aktor dan pentingnya memperbaiki penegak hukum pada tingkat nasional,

Mencatat ketetapan-ketetapan instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan terhadap perlindungan anak, termasuk Konvensi Hague tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama Mengenai Adopsi Antar Negara, Konvensi Hague tentang Aspek-aspek Sipil dari Penculikan Anak Internasional, Konvensi Hague tentang Yuridiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakan dan Kerjasama Mengenai Tanggung Jawab Orangtua dan Tindakan-tindakan untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Aksi Segera untuk Eliminasi Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak,

Terdorong oleh dukungan yang berlimpah untuk Konvensi Hak-hak Anak, yang menunjukkan komitmen meluas yang ada untuk penggalakan dan perlindungan hak-hak anak,

Mengakui pentingnya implementasi ketetapan-ketetapan Program Aksi untuk Pencegahan Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak dan Deklarasi dan Agenda untuk Aksi yang diadopsi pada Kongres Dunia menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang dilaksanakan di Stockholm dari tanggal 27 sampai 31 Agustus 1996, dan keputusan-keputusan lain yang relevan dan rekomendasi-rekomendasidari badan internasional yang bersangkutan.

Mempertimbangkan pentingnya tradisi-tradisi dan nilai-nilai budaya dari tiap orang untuk perlindungan dan perkembangan anak yang selaras, telah disepakati sebagai berikut:

 

Pasal 1

Pihak Negara akan melarang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak seperti yang ditetapkan oleh Protokol  ini.

 

Pasal 2

Untuk tujuan Protokol ini:

(a)    Penjualan anak berarti tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lainnya dengan pemberian upah atau pertimbangan lainnya;

(b)    Prostitusi anak artinya penggunaan anak dalam aktifitas seksual dengan pemberian upah atau bentuk pertimbangan lainnya;

(c)    Pornografi anak artinya gambaran, dengan media apapun, dari seorang anak yang terlibat dalam aktifitas seksual yang nyata atau yang secara eksplisit distimulasi atau gambaran dari bagian-bagian seksual seorang anak terutama untuk tujuan-tujuan seksual.

 

 

Pasal 3

  1. Tiap Pihak Negara akan menjamin bahwa, minimal tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan berikut tercantum dalam hukum pidana atau kriminal, apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara domestik atau antar negara atau secara individual atau teroganisir:

(a)    Dalam konteks penjualan anak seperti yang dijabarkan dalam pasal 2:

(i)     Menawarkan, mengantarkan atau menerima, dengan cara apapun, seorang anak untuk tujuan:

(a)    Eksploitasi seksual anak;

(b)   Pemindahan organ-organ anak untuk meraih keuntungan;

(c)    Keterlibatan anak dalam perburuhan paksa

(ii)   Secara tidak benar memberikan izin, sebagai perantara, untuk adopsi anak yang melanggar instrumen hukum internasional yang berlaku tentang adopsi;

  1. Menawarkan, memperoleh, mendapatkan atau memberikan seorang anak untuk prostitusi anak, seperti yang dijelaskan dalam pasal 2;
  2. Menghasilkan, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimport, mengeksport, menawarkan, menjual, atau memiliki untuk tujuan-tujuan di atas, pornografi anak seperti yang dijelaskan dalam pasal 2.
  3. Merujuk pada ketetapan-ketetapan hukum nasional dari sebuah Pihak Negara, hal yang sama akan diterapkan pada suatu upaya untuk melakukan tindakan yang telah disebutkan di atas dan untuk keterlibatan atau partisipasi dalam tindakan-tindakan yang disebutkan tadi.
  4. Tiap Pihak Negara akan menghukum pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hukuman yang sesuai yang mempertimbangkan sifat kedalamannya.
  5. Merujuk pada ketetapan-ketetapan hukum nasional, tiap Pihak Negara akan mengambil tindakan-tindakan, jika sesuai, untuk membangun pertanggungjawaban orang-orang secara hukum untuk pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam paragraf 1 dari pasal ini. Mengenai prinsip-prinsip hukum Pihak Negara, pertanggungjawaban hukum seseorang bisa secara pidana, sipil, atau administratif.
  6. Pihak-pihak Negara akan mengambil semua tindakan hukum dan administratif yang sesuai untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam adopsi anak bertindak selaras dengan instrumen hukum internasional yang berlaku.

 

Pasal 4

  1. Tiap Pihak Negara akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membangun yuridiksinya terhadap pelanggaran yang tercantum dalam pasal 3, paragraf 1, ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan di dalam daerahnya atau di atas kapal atau pesawat yang terdaftar di Negara tersebut.
  2. Tiap Pihak Negara akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membangun yuridiksinya terhadap pelanggaran yang tercantum dalam pasal 3, paragraf 1, di kasus-kasus berikut:

(a)    Ketika pelanggar yang tertuduh adalah warganegara Negara tersebut atau seseorang yang memiliki tempat tinggal tetapi di wilayah tersebut;

(b)   Ketika korbannya adalah warganegara Negara tersebut.

  1. Tiap Pihak Negara akan juga mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan di atas ketika pelanggar yang tertuduh hadir di wilayah itu dan tidak mengesktradisi dirinya ke Pihak Negara lain dengan alasan bahwa pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh salah satu warganegaranya.
  2. Protokol ini tidak mengesampingkan yuridiksi kriminal yang dilakukan sesuai dengan hukum internal.

 

Pasal 5

  1. Pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam pasal 3, paragraf 1, akan dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai pelanggaran yang bisa diserahkan di dalam perjanjian ekstradisi antara Pihak-pihak Negara dan akan dimasukkan sebagai pelanggaran yang bisa diserahkan di tiap perjanjian ekstradisi yang dilakukan berikutnya antara mereka, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
  2. Jika suatu Pihak Negara yang membuat ekstradisi menjadi suatu syarat dalam perjanjian yang ada, menerima permohonan ekstradisi dari Pihak Negara yang lain yang tidak mempunyai penjanjian ekstradisi dengannya, Protokol ini bisa dianggap sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Ekstradisi akan tergantung pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Negara yang diminta.
  3. Pihak-pihak Negara yang tidak membuat ekstradisi menjadi syarat dalam perjanjian yang ada, akan mengakui pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat diserahkan/diekstradisi antara mereka sendiri berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Negara yang diminta.
  4. Pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diperlakukan, untuk tujuan ekstradisi antara Pihak-pihak Negara, seolah pelanggaran tersebut dilakukan tidak hanya ditempat kejadian tapijuga di wilayah Negara-negara yang harus menetapkan yuridiksi mereka menurut pasal 4
  5. Jika permintaan ekstradisi dibuat berkaitan dengan pelanggaran yang dijabarkan di pasal 3, paragraf 1, dan Pihak Negara yang diminta tidak atau tidak akan mengekstradisi karena dasar kewarganegaraan pelanggar, Negara itu akan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

 

Pasal 6

  1. Pihak-pihak Negara, terhadap satu sama lain, mampu melakukan tindakan-tindakan untuk membantu yang berkaitan dengan penyelidikan atau sidang peradilan esktradisi atau pidana yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam pasal 3, paragraf 1, termasuk bantuan dalam memperoleh bukti yang diperlukan untuk persidangan.
  2. Pihak-pihak Negara akan melaksanakan kewajibannya di bawah paragraf 1 dari pasal ini yang selaras dengan perjanjian manapun atau kesepakatan pengaturan bantuan hukum yang mungkin ada di antara mereka. Jika perjanjian atau kesepakatan itu tidak ada, Pihak-pihak Negara akan mampu memberikan bantuan kepada satu sama lain menurut hukum domestik mereka.

 

Pasal 7

Pihak-pihak Negara akan, menurut ketetapan-ketetapan dalam hukum nasional mereka:

Mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan pemberslahan dan penyitaan, dengan sesuai, dari:

(i)     Barang-barang, seperti bahan-bahan, aset dan peralatan lainnya yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran-pelanggaran di dalam protokol ini;

(ii)   Hasil yang didapat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut;

Melakukan permintaan-permintaan dari Pihak Negara lainnya untuk pemberslahan atau penyitaan barang-barang atau hasil-hasil yang tercantum pada sub-paragraf (a)

Mengambil tindakan-tindakan yang bermaksud menutup, secara temporer atau permanen, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

 

Pasal 8

  1. Pihak-pihak Negara akan mengadopsi tindakan-tindakan yang sesuai untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan korban anak dari praktek-praktek yang dilarang di dalam Protokol ini di semua tahap proses peradilan pidana, khususnya dengan:

(a)      Mengakui kerentanan korban anak dan mengadaptasi prosedur-prosedur untuk mengakui kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;

(b)      Memberitahukan korban anak tentang hak-hak mereka, peran mereka dan cakupannya, waktu dan kemajuan persidangan dan pengaturan kasus mereka;

(c)      Memperkenankan pandangan, kebutuhan dan masalah korban anak untuk dipresentasikan dan dipertimbangkan dalam persidangan yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional;

(d)      Memberikan layanan dukungan yang sesuai kepada korban anak selama proses hukum;

(e)      Melindungi, dengan tepat, privasi dan identitas korban anak dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebarluasan informasi yang tidak sepantasnya yang dapat mengarah pada identifikasi korban anak;

(f)        Memberikan, dalam kasus yang sesuai, keselamatan korban anak, serta keluarganya dan saksi-saksi yang memihaknya, dari intimidasi dan pembalasan

(g)      Menghindarkan ketertundaan yang tidak perlu dalam pengaturan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang mengabulkan kompensasi kepada korban anak.

  1. Pihak-pihak Negara akan memastikan bahwa ketidakpastian tentang usia sebenarnya korban tidak akan menghalangi permulaan penyelidikan kejahatan, termasuk penyelidikan yang bertujuan mendapatkan usia korban.
  2. Pihak-pihak Negara akan memastikan bahwa, dalam perlakuan oleh sistem peradilan pidana anak yang menjadi korban dari pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan dalam Protokol ini, kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan utama.
  3. Pihak-pihak Negara akan mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan pelatihan yang tepat, khususnya pelatihan hukum dan psikologi, untuk orang-orang yang bekerja dengan korban-korban pelanggaran-pelanggaran yang dilarang di dalam Protokol ini.
  4. Pihak-pihak Negara akan, dalam kasus yang sesuai, mengadopsi tindakan-tindakan untuk melindungi keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran-pelanggaran tersebut.
  5. Tidak ada dalam pasal ini yang ditafsirkan sebagai merugikan atau tidak konsisten dengan hak-hak terdakwa untuk pemeriksaan pengadilan yang adil dan netral.

 

Pasal 9

Pihak-pihak Negara akan mengadopsi atau memperkuat, melaksanakan dan menyebarkan hukum, tindakan-tindakan administratif, kebijakan dan program sosial untuk mencegah pelanggaran-pelanggara yang tercantum dalam Protokol ini. Perhatian tertentu akan diberikan untuk melindungi anak-anak yang khususnya rentan terhadap praktek-praktek tersebut.

Pihak-pihak Negara akan menggalakkan kesadaran di masyarakat luas, termasuk anak-anak, melalui informasi dengan segala cara yang sesuai, pendidikan dan pelatihan tentang tindakan-tindakan pencegahan dan pengaruh membahayakan dari pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam Protokol ini. Dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban mereka.

Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang memungkinkan dengan tujuan untuk menjamin semua bantuan yang tepat kepada korban-korban pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk reintegrasi sosial mereka sepenuhnya dan penyembuhan secara fisik dan psikis mereka sepenuhnya.

Pihak-pihak Negara akan menjamin bahwa semua korban anak dari pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan dalam Protokol ini mempunyai akses terhadap prosedur-prosedur yang memadai untuk mencari kompensasi kerusakan-kerusakan dari mereka yang bertanggungjawab secara hukum, tanpa diskriminasi.

Pihak-pihak Negara akan mengambil tindakan-tindakan yang tepat yang ditujukan secara efektif untuk melarang produksi dan penyebaran bahan-bahan yang mengiklankan pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam Protokol ini.

 

Pasal 10

Pihak-pihak Negara akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerjasama internasional oleh kesepakatan bilateral, regional dan multilateral untuk pencegahan, deteksi, investigasi, penuntutan dan hukuman terhadap mereka yang bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang melibatkan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan industri seks anak.  Pihak-pihak Negara juga akan menggalakkan kerjasama dan kordinasi internasional antara otoritas-otoritas mereka, ORNOP-ORNOP internasional, dan organisasi-organisasi internasional.

Pihak-pihak Negara akan menggalakkan kerjasama internasional untuk membantu korban anak dalam penyembuhan secara fisik dan psikis, reintegrasi sosial dan pemulangan kembali.

Pihak-pihak Negara akan menggalakkan penguatan kerjasama internasional untuk merujuk akar penyebab, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, yang mempengaruhi kerentanan anak-anak terhadap penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan industri seks anak.

Pihak-pihak Negara dalam posisi untuk melakukannya akan memberikan bantuan dana, teknis atau bantuan lainnya melalui program-program bilateral, regional, multilateral yang ada atau program lainnya.

 

Pasal 11

Tidak ada dalam Protokol ini yang akan mempengaruhi ketetapan-ketetapan yang lebih kondusif kepada realisasi hak-hak anak dan yang mungkin terkandung dalam:

Hukum Pihak Negara;

Hukum internasional yang berlaku untuk Negara

 

Pasal 12

  1. Tiap Pihak Negara akan, dalam dua tahun menyusul pemberlakuan Protokol ini untuk Pihak Negara, menyerahkan sebuah laporan kepada Komite Konvensi Hak Anak yang memberikan infomasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang telah diambil untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan Protokol.
  2. Menyusul penyerahan laporan komprehensif, tiap Pihak Negara akan memasukkan infomasi lebih lanjut yang berhubungan dengan implementasi Protokol ini ke dalam laporan-laporan yang mereka serahkan kepada Komite Konvensi Hak Anak, menurut pasal 44 Konvensi. Pihak-pihak Negara kepada Protokol akan menyerahkan sebuah laporan tiap lima tahun.
  3. Komite Hak-hak Anak bisa meminta informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi Protokol ini kepada Pihak-pihak Negara.

 

Pasal 13

  1. Protokol ini dibuka untuk ditandatangani oleh Negara manapun yang merupakan pihak Negara dari Konvensi atau yang telah menandatanganinya.
  2. Protokol ini harus diratifikasi dan terbuka untuk tambahan oleh Negara manapun yang termasuk pihak Negara dalam Konvensi atau telah menandatanganinya. Instrumen-instrumen ratifikasi atau penambahan akan diberikan pada Sekretaris Jenderal PBB.

 

Pasal 14

  1. Protokol ini akan berlaku tiga bulan setelah penempatan sepuluh instrumen ratifikasi atau penambahan.
  2. Untuk tiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau menambahkannya setelah Protokol ini berlaku, Protokol ini akan berlaku sebulan setelah tanggal penempatan instrumennya untuk ratifikasi atau penambahan.

 

Pasal 15

  1. Pihak Negara manapun bisa mengadukan Protokol ini kapanpun dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang setelah itu akan memberitahukan Pihak-pihak Negara lain dari Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi. Pengaduan akan berlaku setahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
  2. Pengaduan tersebut tidak akan mengakibatkan pelepasan Pihak Negara dari kewajiban-kewajibannya dalam Protokol ini terkait dengan pelanggaran yang terjadi sebelum efektif tanggal pengaduan berlaku. Tidak pula pengaduan tersebut dengan cara apapun merugikan pertimbangan yang berlanjut dari masalah-masalah yang telah berada dalam pertimbangan Komite tentang Hak-hak Anak sebelum efektif tanggal pengaduan berlaku.

 

Pasal 16

  1. Pihak Negara manapun bisa mengajukan amandemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Karenanya Sekretaris Jenderal akan mengomunikasikan amandemen yang diajukan kepada Pihak-pihak Negara dengan permintaan agar mereka menunjukkan apakah mereka menginginkan suatu konferensi Pihak-pihak Negara untuk tujuan pertimbangan dan pengumpulan suara tentang pengajuan itu. Dalam kasus seperti itu, dalam waktu empat bulan dari tanggal sejak pembicaraan tersebut, jika setidaknya satu pertiga dari Pihak-pihak Negara menginginkan konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal akan memanggil rapat di bawah naungan PBB. Amendemen manapun yang diadopsi oleh mayoritas Pihak-pihak Negara yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB untuk pengesahan
  2. Sebuah amademen yang diadopsi menurut paragraf 1 pasal ini akan berlaku ketika telah disetujui oleh Majelis Umum dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Pihak-pihak Negara.
  3. Ketika suatu amandemen berlaku, ini akan mengikat Pihak-pihak Negara yang telah menyetujuinya, Pihak-pihak Negara lain masih terikat oleh ketetapan-ketetapan Protokol ini dan amandemen-amandemen sebelumnya yang telah mereka setujui.

 

Pasal 17

  1. Protokol ini, yang mana dalam versi bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol setara keasliannya, akan ditempatkan dalam arsip-arsip PBB.
  2. Sekertaris Jenderal PBB akan mengirimkan salinan yang disahkan dari Protokol ini kepada semua Pihak Negara Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: