Tinggalkan komentar

Protokol KHA tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata

Protokol Tambahan  Konvensi Hak-hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata

Diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan penambahan oleh resolusi Majelis Umum

A/RES/54/263

25 Mei 2000

Diberlakukan tanggal 12 Februari 2002

 

 

Pihak-pihak Negara kepada Protokol ini,

Mendorong dengan dukungan yang besar untuk Konvensi Hak Anak, menunjukkan komitmen yang luas yang ada untuk mengupayakan penggalakkan dan perlindungan hak-hak anak,

Menegaskan kembali hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan menuntut perbaikan yang terus menerus dari situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman,

Terganggu dengan dampak yang membahayakan yang meluas pada anak-anak dan konsekuensi-konsekuensi jangka panjang yang dimilikinya untuk kedamaian, keamanan dan perkembangan yang berlangsung lama.

Mengecam penargetan anak-anak dalam situasi-situasi konflik bersenjata dan penyerangan langsung pada objek-objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang umumnya kehadiran anak-anak adalah signifikan seperti sekolah dan rumah sakit.

Mencatat adopsi Undang-undang Roma dari Mahkamah Peradilan Pidana Internasional khususnya pelibatan kejahatan perang, mewajibkan atau mendaftarkan anak-anak di bawah usia 15 tahun atau menggunakan mereka secara aktif dalam peperangan baik dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Karenanya mempertimbangkan bahwa untuk lebih lanjut memperkuat implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak-hak Anak, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali, di bawah hukum yang berlaku kepada anak, mayoritasnya diperoleh lebih dini,

Meyakinkan bahwa suatu protokol pilihan dari Konvensi yang mengangkat usia kemungkinan perekrutan orang ke dalam angkatan bersenjata dan partisipasi mereka dalam peperangan akan menyumbang secara efektif kepada implementasi prinsip bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan mengenai anak-anak.

Mencatat bahwa Konferensi Internasional ke dua puluh enam dari Red Cross dan Red Crescent pada bulan Desember 1995 menyarankan, inter alia, bahwa pihak-pihak yang berkonflik mengambil tiap langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun tidak ikut serta dalam peperangan,

Mempersilahkan adopsi yang tidak anonim, bulan Juni 1999, dari Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Aksi Langsung untuk Eliminasi Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak, yang melarang, inter alia, perekrutan paksa atau wajib anak-anak untuk dipakai dalam konflik bersenjata,

Mengecam dengan kekhawatiran mendalam perekrutan, pelatihan dan penggunaan anak-anak di dalam dan lintas perbatasan negara dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata suatu Negara, dan mengakui tanggung jawab mereka yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal ini,

Mengingat kewajiban tiap pihak negara atas suatu konflik bersenjata untuk menaati ketetatapan-ketetapan hukum kemanusiaan internasional.

Menekankan bahwa Protokol ini tanpa prasangka kepada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, termasuk Pasal 51 dan norma-norma yang relevan dari hukum kemanusiaan,

Mengingat bahwa syarat-syarat perdamaian dan keamanan berdasarkan pada penghargaan penuh terhadap tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam dan ketaatan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku sangat diperlukan untuk perlindungan penuh anak-anak khususnya selama konflik bersenjata dan pendudukan oleh asing.

Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak tersebut yang khususnya rentan terhadap perekrutan atau penggunaan dalam peperangan yang berlawanan dengan Protokol ini yang menunjukkan status ekonomi atau sosial atau jender,

Menyadari pentingnya mempertimbangkan akar permasalahan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dari sudut ekonomi, sosial dan politik,

Meyakini kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam implementasi Protokol ini, serta rehabilitasi fisik dan psikososial dan reintegrasi sosial anak-anak yang merupakan korban konflik bersenjata,

Mendorong partisipasi masyarakat dan, khususnya anak-anak dan korban anak dalam diseminasi program-program pendidikan dan informasi mengenai implementasi Protokol,

Telah menyepakati sebagai berikut:

 

Pasal 1

Pihak-pihak Negara akan mengambil segala langkah yang memungkinkan untuk memastikan anggota-anggota angkatan bersenjata yang belum mencapai usia 18 tahun tidak ikut serta dalam peperangan.

 

Pasal 2

Pihak-pihak Negara akan memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak wajib direkrut ke dalam angkatan bersenjata.

 

Pasal 3

Pihak-pihak Negara akan menaikkan usia minimum untuk perekrutan seseorang secara sukarela ke dalam angkatan bersenjata nasional mereka dari yang telah ditetapkan dalam pasal 38, paragraf 3 Konvensi Hak-hak Anak,dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dalam Konvensi seseorang di bawah usia 18 tahun berhak atas perlindungan khusus.

Tiap Pihak Negara akan menempatkan deklarasi yang mengikat setelah ratifikasi atau penambahan dari Protokol ini yang menyatakan usia minimum diizinkannya perekrutan secara sukarela ke dalam angkatan bersenjata nasionalnya dan suatu penjelasan upaya perlindungan yang diadopsi untuk memastikan bahwa perekrutan tersebut tidak dipaksa atau memaksa.

Pihak-pihak Negara yang mengizinkan perekrutan sukarela orang berusia di bawah 18 tahun ke dalam angkatan bersenjatanya akan mempertahankan upaya perlindungan untuk menjamin, minimalnya, bahwa

(a)    perekrutan tersebut sungguh-sungguh bersifat sukarela;

(b)    perekrutan tersebut dilaksanakan dengan izin yang diberitahukan dari orangtua atau wali sah orang tersebut;

(c)    orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas yang tercakup dalam dinas militer seperti itu;

(d)    orang tersebut memberikan bukti usia absah sebelum penerimaan ke dalam layanan militer nasional;

  1. Tiap Pihak Negara dapat memperkuat deklarasinya kapanpun dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Sektretaris Jenderal PBB yang akan memberitahukan semua Pihak-pihak Negara. Pemberitahuan tersebut akan berlaku pada tanggal dimana penerimaan oleh Sekretaris Jenderal.
  2. Persyaratan untuk menaikkan usia dalam paragraf 1 dari pasal ini tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh atau di bawah kekuasaan angkatan bersenjata Pihak-pihak Negara, dalam mematuhi pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak.

 

Pasal 4

Kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata suatu Negara harus tidak, di dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun untuk peperangan.

Pihak-pihak Negara akan mengambil segala langkah-langkah yang memungkinkan untuk mencegah perekrutan dan penggunaan untuk tujuan itu, termasuk adopsi tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk melarang dan menghukum praktek-praktek tersebut.

Penerapan pasal ini tidak akan mempengaruhi status hukum pihak manapun terhadap suatu konflik bersenjata.

 

Pasal 5

Tidak ada dalam Protokol ini yang akan ditafsirkan sebagai menghalangi ketetapan-ketetapan dalam hukum suatu Pihak Negara atau instrumen-instrumen internasional dan hukum kemanusiaan internasional yang lebih kondusif kepada realisasi hak-hak anak.

 

Pasal 6

  1. Tiap Pihak Negara akan mengambil semua tindakan hukum, administratif atau tindakan lainnya untuk memastikan implementasi yang efektif dan pemberlakuan ketetapan-ketetapan Protokol ini di dalam yuridiksinya.
  2. Pihak-pihak Negara mengupayakan agar prinsip-prinsip dan ketetapan-ketetapan diketahui secara luas dan digalakkan dengan cara yang tepat, kepada orang dewasa dan anak-anak.
  3. Pihak-pihak Negara akan mengambil segala tindakan yang memungkinkan untuk memastikan bahwa orang-orang di bawah yuridiksi mereka direkrut atau digunakan dalam peperangan yang berlawanan dengan Protokol ini didemobilisasikan atau kalau tidak dibebaskan dari dinas.

 

Pasal 7

  1. Pihak-pihak Negara akan bekerjasama dalam implementasi Protokol ini, termasuk dalam pencegahan kegiatan yang berlawanan dengannya dan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial orang-orang yang merupakan korban tindakan-tindakan yang berlawanan dengannya, termasuk melalui kerjasama teknis dan bantuan dana. Bantuan dan kerjasama tersebut akan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan Pihak-pihak Negara yang bersangkutan dan organisasi-organisasi internasional yang relevan.
  2. Pihak-pihak Negara yang berada pada suatu posisi untuk melakukannya akan memberikan bantuan tersebut melalui program-program bilateral, multilateral atau program lainnya atau, inter alia, melalui dana sukarela yang dikumpulkan sesuai dengan aturan-aturan Majelis Umum.

 

Pasal 8

  1. Tiap Pihak Negara akan, di dalam dua tahun menyusul berlakunya Protokol ini untuk Pihak Negara itu, menyerahkan sebuah laporan yang mengandung informasi yang komprehensif tentang tindakan-tindakan yang telah diambil untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan Protokol tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan tentang partisipasi dan perekrutan kepada Komite Konvensi Hak-hak Anak.
  2. Menyusul penyerahan laporan yang komprehensif, tiap Pihak Negara akan mencantumkan informasi lebih lanjut mengenai implementasi Protokol ke dalam laporan-laporan yang diserahkannya kepada Komite Hak-hak Anak, yang selaras menurut pasal 44 Konvensi. Pihak-pihak Negara yang lain kepada Protokol tersebut akan menyerahkan sebuah laporan tiap lima tahun.
  3. Komite Hak-hak Anak bisa meminta dari Pihak-pihak Negara informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi Protokol ini.

 

Pasal 9

  1. Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh Negara yaitu suatu pihak kepada Konvensi atau yang telah menandatanganinya.
  2. Protokol ini harus diratifikasi dan dibuka untuk penambahan oleh Negara manapun. Instrumen-instrumen ratifikasi atau penambahan akan ditempatkan dengan Sekretaris Jenderal PBB.
  3. Sekretaris Jenderal, dalam kapasitasnya sebagai depositary  atau penyimpan dari Konvensi dan Protokol akan memberitahukan semua Pihak Negara kepada Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi dari tiap instrumen deklarasi menurut pasal 3.

 

Pasal 10

  1. Protokol ini akan berlaku tiga bulan setelah penempatan instrumen ratifikasi atau penambahan ke sepuluh.
  2. Untuk tiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau menambahkannya setelah pemberlakuan, Protokol tersebut akan berlaku satu bulan setelah tanggal penempatan dari instrumen ratifikasi atau penambahannya itu sendiri.

 

Pasal 11

  1. Pihak Negara akan mengadukan Protokol ini kapanpun dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan memberitahukan Pihak-pihak Negara lain kepada Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi. Pengaduan akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal. Namun, jika pada berakhirnya pada batas waktu tahun pengaduan Pihak Negara yang terlibat dalam konflik bersenjata, pelanggaran tidak akan berlaku sebelum akhir konflik bersenjata.
  2. Pengaduan tersebut tidak akan berdampak pada pelepasan Pihak Negara dari kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol sehubungan dengan tindakan yang terjadi sebelum tanggal pengaduan tersebut menjadi efektif. Tidak juga pengaduan seperti itu menjadi merugikan kelanjutan pertimbangan permasalahan yang telah dipertimbangkan oleh Komite Hak-hak Anak sebelum tanggal pengaduan tersebut menjadi efektif.

 

 

 

 

Pasal 12

  1. Pihak Negara manapun bisa mengajukan amandemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Karenanya Sekretaris Jenderal akan mengomunikasikan amandemen yang diajukan kepada Pihak-pihak Negara dengan menanyakan apakah mereka menginginkan diadakan konferensi Pihak-pihak Negara untuk tujuan pertimbangan dan pengumpulan suara tentang pengajuan itu. Dalam kasus seperti itu, dalam waktu empat bulan dari tanggal sejak pembicaraan tersebut, jika setidaknya satu pertiga dari Pihak-pihak Negara menginginkan konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal akan memanggil rapat di bawah naungan PBB. Amendemen manapun yang diadopsi oleh mayoritas Pihak-pihak Negara yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB untuk pengesahan
  2. Suatu amademen yang diadopsi menurut paragraf 1 pasal ini akan berlaku ketika telah disetujui oleh Majelis Umum dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Pihak-pihak Negara.
  3. Ketika suatu amandemen berlaku, ini akan mengikat Pihak-pihak Negara yang telah menyetujuinya, dan juga mengikat Pihak-pihak Negara lain masih terikat oleh ketetapan-ketetapan Protokol ini dan amandemen-amandemen sebelumnya yang telah mereka setujui.

 

Pasal 13

Protokol ini, yang mana dalam versi bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol setara keasliannya, akan ditempatkan dalam arsip-arsip PBB.

Sekretaris Jenderal PBB akan mengirimkan salinan yang disahkan dari Protokol ini kepada semua Pihak Negara Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: