Tinggalkan komentar

Konvensi Hak Anak sebagai dasar Gerakan Anak di Indonesia

KONVENSI HAK ANAK
SEBAGAI DASAR GERAKAN ANAK DI INDONESIA
(Odi Shalahuddin) 

Pembuka

Pertengahan tahun 90-an, Organisasi Non Pemerintah (Ornop) di Indonesia baru bersentuhan dengan Konvensi Hak Anak, walaupun instrumen internasional tersebut sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1990.

Di tengah gerakan ornop yang bekerja pada isyu anak yang tengah marak pada masa itu, khususnya untuk isu anak jalanan dan pekerja anak, KHA (sebagai bagian dari instrumen HAM) dinilai bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan program-program yang berperspektif hak dan juga sebagai dasar untuk melakukan perubahan kebijakan di tingkat lokal dan nasional, dengan menggunakan standar-standar yang berlaku secara universal.

Tentu saja, sangat disadari dalam konteks gerakan masyarakat sipil secara umum, gerakan anak masih terbilang baru dan belum menemukan bentuknya. Ornop yang bekerja pada wilayah advokasi, sudah terlebih dahulu menggunakan instrumen HAM sebagai kerangka kerja mereka.

Promosi atau diseminasi, dan uji coba dan pengembangan berbagai program yang menggunakan pendekatan hak anak mulai dilakukan. Serangkaian pertemuan berbagai ornop di Sumatra, Jawa dan NTB menilai adanya keterbatasan informasi mengenai situasi hak-hak anak dan tidak diketahuinya sejauh mana Negara telah melaksanakan kewajiban-kewajibannnya untuk melaksanakan KHA. Berdasarkan hal ini, lima orang aktivis[1] yang bergerak pada isu anak mendeklarasikan berdirinya Koalisi Nasional Pemantau Hak Anak (National NGO Coalition on CRC) pada tanggal 9 Maret 1999 di Jakarta.

Pada Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa “…kebutuhan untuk melakukan pemantauan secara insentif dan komperehensif atas situasi hak anak dan implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia, dirasakan sangat penting”. Oleh karena itu, dirumuskan dua tujuan utama koalisi, yaitu melakukan pemantauan dan advokasi.

Laporan Alternatif

Pada tahun 2003, Koalisi menyelenggarakan seminar dan Lokakarya untuk meriviu laporan Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB. Seminar ini ditindaklanjuti dengan penyusunan “Komentar terhadap Laporan Periodik Pertama Pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB (Periode 1993 – Juni 2000)”. Dokumen ini diserahkan kepada Komite Hak Anak PBB  sebagai dokumen dari masyarakat sipil di Indonesia.  Hal mana, ini dimungkinkan dalam mekanisme pelaporan yang memberikan ruang bagi Organisasi Non Pemerintah untuk memberikan saran atau laporan tentang implementasi KHA sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 45 (a) KHA.

Mencermati “Kesimpulan Pengamatan” (2004) dari Komite Hak Anak PBB yang berisi penilaian dan rekomendasi yang diberikan kepada Indonesia, Koalisi menilai bahwa komentar kritis yang disusun untuk merespon laporan negara mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Komite. Sebagian besar rekomendasi yang diberikan senada dengan keprihatinan dari Koalisi.

Salah satu rekomendasi dari Komite Hak Anak adalah mengenai periode pelaporan Indonesia berikutnya. Pada paragraf 95, dinyatakan bahwa tertundanya pelaporan Indonesia dan dalam upaya untuk membantu kembali ke jalur pelaporan yang benar dengan kepatuhan penuh terhadap kewajibannya di bawah Konvensi, Komite merekomendasikan Indonesia untuk menyusun laporan gabungan periodik ketiga dan keempat (periode 1997-2007) yang diserahkan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 4 Oktober 2007.

Indonesia telah menyusun laporan tersebut. Namun hingga saat tulisan ini dibuat, belum ada informasi bahwa laporan tersebut diserahkan kepada Komite Hak Anak PBB. Koalisi, yang menempatkan posisinya untuk melakukan advokasi di tingkat internasional dengan menggunakan mekanisme pelaporan, kembali menyusun program untuk membuat laporan alternatif melalui tiga strategi yaitu penelitian, riviu peraturan perundangan dan konsultasi anak. Terobosan yang dibuat oleh Koalisi adalah pelibatan anak-anak untuk menyampaikan situasi dan pandangannya yang mana hasilnya akan diintegrasikan ke dalam laporan alternatif. Mengingat bahwa laporan resmi pemerintah belum diserahkan, maka dokumen yang dihasilkan dari program tersebut berubah menjadi “Laporan Tinjauan Pelaksanaan KHA di Indonesia Periode 1997-2009” yang mana dokumen ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan alternatif.

Pemantauan Situasi Hak Anak 

Pada proses penyusunan laporan alternatif baik yang dilakukan pada tahun 2003 maupun yang dilakukan pada tahun 2008-2010, Koalisi menyadari kelemahan yang telah diidentikasikan pada proses awal didirikannya Koalisi, yaitu tidak tersistematisirnya data dan informasi mengenai situasi (pelaksanaan) hak-hak anak. Ornop untuk anak,  yang dikatakan oleh salah seorang deklarator Koalisi, memiliki kekuatan memahami dan memiliki data dan informasi situasi anak secara mikro, pada kenyataannya belum mampu untuk menghimpun dan mengolah secara baik. Salah satu indikator untuk melihat ini adalah Koalisi masih merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai situasi Hak Anak yang mana sesungguhnya dapat diatasi dengan hasil pemantauan oleh setiap anggota koalisi.

Pada proses penyusunan laporan alternatif periodik ketiga dan keempat yang didukung oleh Konsorsium INGO yang terdiri dari Save the Children, Terre des Hommes Netherlands, Plan International, Child Funds dan World Vision, lahir gagasan untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi oleh Koalisi. Untuk itulah, atas dukungan dari Save the Children, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) yang ditunjuk sebagai organisasi penyelenggara, melangsungkan program rintisan untuk mengembangkan instrumen pemantauan dan melakukan uji coba pemantauan. Sebagai proyek rintisan, tidak seluruh isu anak ditangani. Ada lima isu yang dipilih, yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Perdagangan Anak, Buruh Anak, Pendidikan dan Kesehatan. Pelaksanaan proyek ini melibatkan tujuh Ornop anggota Koalisi, yaitu SAMIN, SARI, Yayasan KAKAK,  KKSP, SETARA, YLPS Humana, dan LAHA.

Hasil penting dari proyek rintisan ini adalah berhasil disusunnya instrumen pemantauan untuk kelima isu. Instrumen ini dikembangkan oleh Mohammad Farid, seorang aktivis yang dikenal sangat menguasai hak-hak anak. Tujuan umum instrumen yang dikembangkan dinyatakan bisa digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai situasi hak-hak anak terutama menyangkut derajat pemenuhan serta pelamnggaran hak-hak anak yang juga dapat dijadikan sebagai bahan kampanye serta advokasi yang dapat dipertanggungjawabkan bagi upaya implementasi hak anak secara utuh. Instrumen yang disusun ini merujuk pada berbagai instrumen internasional yang terkait dengan hak-hak anak dan isyu yang menjadi perhatian.

Pada posisi ini, salah satu kelemahan sudah bisa teratasi. Tantangannya adalah mengembangkan instrumen serupa untuk seluruh isyu hak anak dan bagaimana menggunakannya di dalam pemantauan oleh ornop-ornop yang bekerja untuk anak. Pengalaman tujuh lembaga yang mengujicobakan instrumen tersebut bisa bermakna apabila di share ke berbagai ornop lainnya.

Penutup 

Adanya Konvensi Hak Anak (dan berbagai instrumen internasional terkait hak anak lainnya) memang tidak serta merta melahirkan perubahan yang lebih baik bagi kehidupan anak-anak. Namun instrumen yang merupakan norma-norma standar yang berlaku secara universal ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat sipil untuk mendesak atau menuntut kepada Negara untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dalam hal ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan pemenuhan hak-hak anak.

Anak, sebagai subyek dari “hak” tersebut, harus didorong pula sebagai aktor perubahan bagi diri dan realitasnya. Hal mana, anak-anak harus difasilitasi untuk menyadari realitas diri dan lingkungannya, memiliki kemampuan untuk mengekpresikan dan mengartikulasikan pandangan-pandangannya secara baik, memiliki akses untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan anak-anak itu sendiri.

Dengan kata lain, tantangan bagi Ornop adalah kemampuan untuk melakukan advokasi di tingkat nasional dan internasional dan pada saat yang bersamaan juga melakukan penguatan terhadap (kelompok-kelompok) anak agar bisa menjadi aktor perubahan.

Mampukah kita?

__________________

Catatan: Tulisan untuk Buku “30 tahun Gerakan Anak di Indonesia


[1]Para deklarator yaitu: Ahmad Taufan Damanik, Mohammad Farid, Didid Adidananta, Arist Merdeka Sirait dan Emmy L.Smith.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: