4 Komentar

Pengkhianat Bangsa ?

Pengkhianat Bangsa ?
Odi Shalahuddin  

Saya tertarik dan agak tersentak membaca sebuah postingan oleh seorang kompasioner yang menamakan dirinya Vampire1721, tertanggal 18 November 2010, pukul 15.46 yang berjudul “Munir Seorang Pahlawan di Hari Pahlawan” (Lihat di SINI).

Pada tulisan tersebut, penulisnya menyatakan keterkejutannya tatkala menonton acara Provocative Proaktive, sebuah acara diskusi di Metro TV ketika presenternya menyatakan “Munir PAHLAWAN…”

Penulis tersebut mempersoalkan Munir yang dianggapnya tidak layak disebut sebagai pahlawan bahkan disebutnya sebagai pengkhianat bangsa..Alasan yang dikemukakan adalah: “ Munir membawa ajaran asing yang ia sebut dengan HAM, bawa info-info penting ke Negara lain, pengkhianat bangsa dan Negara dan bla..bla..bla…, kok disebut pahlawan. Coba kalo kasus HAM dibocorkan di negara lain, pasti negara-negara yang punya power itu punya alasan ikut-ikutan ngobok-ngobok urusan dalam negeri NKRI. Sebenarnya apa yang dilakukan Munir itu? Sadar atau tidak dia melakukan itu? Apakah dia mau menggadaikan NKRI? Apakah dia mau menjual NKRI? Apakah dia ingin menghancurkan NKRI? (Huruf tebal miring dari saya).

Saya kira pernyataan dari Vampire terlalu gegabah dan asal bunyi, tidak memahami apa yang dinyatakannya. Okelah, Munir dinilai bukan seseorang yang dianggap layak sebagai pahlawan. Tapi menyatakan Munir sebagai pengkhianat bangsa?

Argumentasi yang dilontarkan lantaran Munir membawa ajaran asing yang disebut HAM, atau Hak Asasi Manusia, dan karenanya dianggap sebagai kesalahan, ini tampaknya perlu diluruskan.

Wacana Hak Asasi Manusia pada masa sekarang ini telah menguat, tidak saja di kalangan masyarakat sipil melainkan juga kepada aparat Negara. Aparat Negara dalam berbagai sektor, termasuk aparat keamanan juga telah dituntut untuk belajar mengenai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia telah menjadi bahasa yang bersifat global dalam tata pergaulan internasional. Penguatan wacana HAM ditandai juga dengan berdirinya Pusat studi-Pusat Studi HAM di berbagai universitas, lahir dan berkembangnya Fakultas atau Program Studi HAM.

Tonggak yang dikatakan sebagai titik awal gerakan HAM ditandai dengan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III). Ini kemudian diikuti dengan diadopsinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (1966). Ketiganya disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam corpus hukum Hak Asasi Manusia internasional. Dua Kovenan terakhir dibuat untuk menjawab masalah-masalah praktis berkaitan dengan perlindungan HAM.

Wacana HAM tidaklah berjalan di tempat. Ia senantiasa terus berkembang menjawab kebutuhan jaman. Berbagai instrumen HAM dalam bentuk deklarasi dan Konvensi lahir, diadopsi dan menjadi standar minimal yang berlaku secara internasional, seperti: masalah genosida, diskriminasi ras, apartheid, pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan, hak perempuan, perbudakan, perkawinan, anak-anak, pemuda, orang asing, suaka, penderita cacat fisik dan mental, penyiksaan, pembangunan dan kemajuan sosial.

Ada empat prinsip dari Hak Asasi Manusia, yaitu:

  • UNIVERSAL: hak asasi manusia berlaku sama bagi semua manusia tanpa pembedaan apapun.
  • INALIENABLE (tak terenggutkan): hak asasi manusia melekat dalam diri manusia, bukan pemberian Negara dan tak bisa dicabut oleh pemerintah.
  • INTER-DEPENDENT (saling bergantung): semua hak asasi saling bergantung dan tak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya.
  • INDIVISIBLE (tak terpilahkan): hak-hak ekonomi sosial dan budaya sama pentingnya dengan hak-hak sipil dan politik

Suatu negara bersifat sukarela untuk terlibat menyetujui deklarasi dan atau konvensi internasional mengenai HAM. Namun ketika suatu Negara menyetujui dengan meratifikasi instrumen tersebut, maka Negara yang bersangkutan telah menyatakan kesediaan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam instrumen HAM di wilayah yuridiksinya. Atau bisa dikatakan bahwa suatu negara akan menempatkan norma-norma HAM ke dalam hukum positif nasional.

Ada empat kewajiban dasar dari Negara, yaitu:

Kewajiban untuk menghargai (respect)

Negara tidak boleh melakukan tindakan yg melanggar hak asasi  (kewajiban negatif).

Misal:

  • Tidak membuat kebijakan yang bisa membuat anak tidak bisa menikmati pendidikan dasar.
  • Tidak mengijinkan penggunaan penyiksaan sebagai metode dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana.
  • Tidak mengenakan larangan secara semena-mena atas kebebasan berekspresi.

Kewajiban untuk melindungi (protect)

Negara wajib melakukan tindakan guna melindungi hak asasi dari potensi pelanggaran oleh aktor-aktor di luar Negara (kewajiban positif).

Misal:

  • Melarang sekolah menerapkan kebijakan mengeluarkan anak yang hamil.
  • Melarang penggunaan penyiksaan dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana dan menghukum pelaku penyiksaan.
  • Menghukum orang yg menghalangi hak orang lain atas kebebasan berekspresi.

Kewajiban untuk memenuhi (fullfil)

Negara wajib melakukan tindakan untuk merealisasikan hak asasi manusia  (kewajiban positif).

Misal:

  • Membangun gedung-gedung sekolah di tingkat pendidikan dasar.
  • Mengadakan pendidikan bagi aparat penegak hukum tentang teknik-teknik interogasi yang bebas penyiksaan.
  • Menjamin & melindungi kebebasan berekspresi.

Kewajiban untuk mempromosikan (promote)

Negara wajib melakukan promosi kepada masyarakat mengenai adanya HAM

Misal:

  • Melakukan kampanye melalui berbagai media tentang HAM
  • Melakukan pendidikan kepada masyarakat atau memasukkan ke dalam kurikulum sekolah mengenai HAM

Relasi yang diatur di dalam instrumen HAM adalah antara Negara sebagai pemangku kewajiban dan manusia sebagai pemegang hak. Berdasarkan konsep dasar relasi demikian, maka pihak yang bisa disebut sebagai pelaku pelanggaran HAM adalah hanya Negara. Tidak ada seseorang yang bisa dikatakan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Apabila ia melakukan sesuatu, misalnya membunuh, maka orang yang bersangkutan disebut sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Pelaksanaan dan pelaporan Negara atas pelaksanaan suatu instrumen HAM tertentu biasanya diserahkan kepada Badan-badan Pakta yang dibentuk berdasarkan pakta. Badan ini disebut komite, terdiri atas perorangan yang diusulkan dan dipilih oleh Negara Pihak pada pakta terkait. Sekalipun diusulkan oleh Negara Pihak dari antara para warganegara mereka, kandidat bertindak dalam kapasitas individu, tidak mewakili Negara.Anggota-anggota komite dipilih untuk jangka waktu tertentu dan  secara global digilir berdasarkan wilayah geografis tertentu. Komite diberi nama sesuai nama pakta, kecuali untuk ICCPR (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil & Politik)

Badan-badan yang ada, seperti:

  • CESCR = Committee on Economic, Social & Cultural Rights (Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial & Budaya).
  • HRC = Human Rights Committee (Komite Hak-hak Sipil & Politik).
  • CERD = Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).
  • CAT = Committee Against Torture (Komite Anti Penyiksaan).
  • CEDAW = Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).
  • CRC = Committee on the Rights of the Child (Komite Hak Anak).
  • CMW = Committee on the Rights of Migrant Workers (Komite Hak-hak Buruh Migran).

Mandat utama komite adalah untuk memantau pelaksanaan pakta oleh masing-masing Negara Pihak.  Untuk melaksanakan mandat tersebut, komite mendapat kewenangan antara lain:

  • Menerima laporan dari Negara Pihak mengenai implementasi pakta.
  • Menerima pengaduan individual (tidak semua pakta).
  • Membuat rules of procedure-nya sendiri, termasuk mengembangkan panduan pelaporan.
  • Membuat penafsiran (bersifat otoritatif) atas ketentuan-ketentuan pakta à disebut General Comments atau General Recommendations.
  • Melakukan komunikasi dengan Negara Pihak (menyangkut laporan maupun pengaduan individual).
  • Memberikan kesimpulan dan rekomendasi bagi Negara Pihak sehubungan laporan implementasi pakta à disebut Concluding Observations.
  • Memberikan rekomendasi kepada Negara Pihak sehubungan pengaduan individual.

Mengacu kepada kewenangan dari komite, kita bisa melihat ada ruang bagi kelompok masyarakat sipil, yaitu untuk melakukan pengaduan individual atas kasus pelanggaran HAM dan peluang untuk memberikan laporan alternatif yang merespon laporan resmi negara.

Dengan demikian, berdasarkan mekanisme yang ada di PBB, keterlibatan masyarakat sipil khususnya dimainkan oleh organisasi-organisasi non pemerintah merupakan keterlibatan yang legal atau dibenarkan dalam mekanisme tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai HAM tersebut dan kita kembali kepada pokok persoalan dari tulisan ini, maka seseorang atau sekelompok orang yang berjuang bagi penegakan HAM, bukanlah orang-orang atau organisasi yang merusak tatanan Negara. Justru mereka hendak meletakkan kekuasaan agar tidak berlaku sewenang-wenang dan tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia. Bukankah itu justru sikap terpuji?

Memang kita pernah mengalami suatu masa dipimpin oleh rejim otoriter Orde Baru dimana Hak Asasi Manusia ditempatkan sebagai ancaman terhadap stabilitas politik Orde Baru. Sehingga tidak tanggung-tanggung, mereka kerapkali melakukan Black Campaign terhadap isu HAM dengan mengatakan sebagai ”Komunis Generasi Keempat” atau ”antek-antek Barat”.

Oleh karena itu, saya kira Munir tidak mempersoalkan dirinya mau disebut pahlawan ataupun tidak. Yang jelas langkah-langkahnya yang berani untuk mempertanyakan keberadaan orang-orang yang hilang (masih 13 orang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya), dan karenanya harus berhadapan dengan kekuatan besar bersenjata (baca: militer), tentu merupakan sikap yang sangat berani.

Sekali lagi saya berani menegaskan bahwa Munir bukanlah Pengkhianat Bangsa!!!

19 November 2010

Iklan

4 comments on “Pengkhianat Bangsa ?

  1. penghianat memang

  2. tergantung dari sisi mana anda memandang … dia warga negara mana to?

  3. saya sangat setuju dia dsebut pnghianat whyyyyy?, karena bkan karna menggadaikan negara, tp siapa orang yg dia bntu smua orang brmaslah, hanya orang yg tdak.paham konspirasi yg blg munir pahlawan, drman dia dapat dana kalo ga jual rahasia negara, emua yg dia bntu adalah musuh negara dr jaman pak karno smp skrg, BEDAKAN DG URICO GUTERES SANG PAHLAWAN YANG DIPRNJARA DBLG KRIMINAL MIKIRRRRR

  4. kalo rumah tangga ada masalah apa anak boleh ngomong ama tetangga. Sejelek apapun ini negeri kita, mari kita selesaikan sendiri. Apa dikira amrik ato belanda fine2 aja… ya pastinya nggak lah. Mereka bilang wright or wrong is my country

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: