Tinggalkan komentar

Desa-desa Mengepung Kota

Oleh: Odi Shalahuddin

Angka putus sekolah yang tinggi, ketiadaan kepemilikan akta kelahiran, anak-anak yang bekerja, pernikahan dini, anak-anak yang mudah dibawa ke luar daerah untuk mencari penghidupan yang lebih baik (yang berpotensi besar menjadi korban perdagangan manusia), merupakan sebagian dari persoalan anak yang biasa terjadi di daerah pedesaan.

Bagi masyarakat setempat, awalnya hal-hal semacam di atas dianggap bukanlah persoalan. Ini merupakan kenyataan yang sudah lama ada, sehingga dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Beberapa diantaranya bahkan disebut sebagai tradisi.

Upaya untuk mengatasi “persoalan” yang dianggap bukan suatu “persoalan” merupakan tantangan yang memerlukan perjuangan yang panjang. Mengabarkan bahwa itu sebagai suatu “persoalan” tidaklah bisa diucapkan hanya pada satu kali pertemuan. Harus terus dilakukan secara berulang, dengan pendekatan dan taktik yang bisa diterima oleh masyarakat. Salah memilih pendekatan bisa membuyarkan perjalanan.

Kehadiran Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990, merupakan instrumen hak asasi manusia yang meletakkan anak sebagai subyek hak. Ini merupakan sejarah baru yang memaksa adanya perubahan pandangan dari yang bersifat charity menjadi berbasis hak.

Beruntunglah Indonesia, dengan segala kelemahan yang ada, memiliki respon yang sangat tinggi terhadap perubahan paradigma tersebut. Berbagai peraturan perundangan dan kebijakan mulai memberikan sensitivitas yang tinggi terhadap kebutuhan dan memperhatikan hak-hak anak.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak-hak anak menjadi acuan utama bagi penegakan hak anak. UU inilah yang disosialisasikan ke seluruh masyarakat tanpa pengecualian termasuk masyarakat di pedesaan. Kerja keras dari berbagai pihak baik aparat pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat sipil, setidaknya telah membawa perubahan kepada masyarakat.

Perubahan menonjol terjadi di daerah pedesaan. Tampaknya hal ini dipengaruhi oleh kehidupan sosial masyarakat yang masih guyub, masih sering berinteraksi, dan sering bertemu dalam pertemuan-pertemuan desa, menjadi salah satu faktornya, dibandingkan masyarakat kota yang lebih individualis dan frekuensi pertemuannya sangatlah jarang.

Pengalaman saya ke beberapa daerah pedesaan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang telah mendapatkan intervensi baik dari organisasi non pemerintah lokal ataupun organisasi-organisasi non pemerintah internasional, menunjukkan adanya kemajuan luar biasa bagi masyarakat di dalam memandang dan mensikapi persoalan-persoalan anak. Termasuk pula dalam hal ini, lahir dan tumbuhnya berbagai organisasi anak di tingkat desa dan Kabupaten yang telah mampu memainkan peran untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka.

Saya merasakan seakan mendapatkan hadiah di hari yang baik dan menjadi kebahagiaan tersendiri bahwa saya berkesempatan bertemu dengan perwakilan masyarakat yang telah mengorganisir dirinya ke dalam wadah yang bernama Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) dari 11 desa di kabupaten Rembang. Saya berkegiatan bersama dengan mereka yang dimulai pada tanggal 10 Desember (Hari Hak Asasi Manusia) dan berakhir pada tanggal 12 Desember (Hari Anti Perdagangan Manusia).

Sayangnya, saya yang berharap mendapat kesempatan ke Rembang dan telah berjanji sejak lama dengan beberapa kawan untuk pergi ke sana, harus sedikit kecewa lantaran acara pertemuan berlangsung di Kudus. “Di Rembang, tidak ada tempat pertemuan yang cukup baik,” alasan dari seorang panitia.

Selama tiga hari, kami berdiskusi tentang masalah-masalah anak, peraturan perundangan, dan berbagi pengalaman tentang penanganan terhadap kasus-kasus anak.

Di luar acara yang berlangsung, ketertarikan saya sangat tinggi terhadap keberadaan KPAD. Organisasi ini dikelola oleh pengurus yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan perangkat desa, antara lain tokoh agama, aparat pemerintah desa, guru, pemuda, perempuan dan hal paling penting adalah adanya perwakilan anak-anak yang juga duduk dalam kepengurusan. Mereka bekerja di basis nyata yang dekat dengan keseharian mereka. Organisasi ini aktif melakukan kampanye mengenai perlindungan anak, mensosialisasikan Hak-hak Anak dan UUPA.

Kedekatan dengan basis menyebabkan berbagai masalah anak dapat segera terdengar dan direspon. Terlebih ketika masyarakat juga aktif memberikan laporan.

“Saya sangat mendukung keberadaan KPAD. Mereka aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan anak. Di desa kami, kekerasan orangtua terhadap anak sudah menurun, demikian juga pernikahan dini sudah sangat jarang. Saya sendiri tidak mau memberikan rekomendasi bagi pernikahan bila melibatkan anak-anak. Saya akan selalu siap membantu, termasuk saya sudah membangun untuk sekretariat KPAD walaupun kecil, yang sudah bisa digunakan tahun depan,” demikian dinyatakan oleh Pramono (59 tahun), Kepala Desa Sendangmulyo, Kragan, Rembang, ketika ditanyakan tentang penilaiannya terhadap KPAD di sela istirahat.

”Anak-anak adalah harapan kita di masa mendatang. Mereka adalah generasi penerus kita. Saya berharap bahwa mereka akan mampu membawa desa kami agar dapat lebih maju lagi. Ini harus disiapkan dari sekarang dengan cara kita memberikan perlakuan yang baik, dan kesempatan bagi mereka untuk berkembang,” tambah Pramono.

Kehadiran sebuah institusi baru tentulah tidak akan berjalan mulus. Tentu ada yang menyambut baik, ragu-ragu untuk mensikapinya, tapi juga kadang mendapatkan penolakan. Kegigihan untuk mendapatkan dukungan warga sebanyak mungkin dengan mempromosikan tujuan organisasi haruslah dilakukan tanpa henti. Mengenai perubahan sikap seseorang menjadi tertarik, dialami oleh Zaenal Arifin, seorang tokoh agama dari desa Sendang Mulyo.

Zaenal Arifin (45 tahun) yang mengelola sebuah pesantren secara terus-terang menyatakan awalnya ia sama sekali tidak mau terlibat di KPAD. Beberapa kali ketua KPAD dan kepala Desa membujuknya agar bersedia terlibat menjadi pengurus. Pada suatu hari ketika ada pertemuan yang membahas KPAD yang melibatkan KPAD-KPAD dari desa lain, ia diminta untuk hadir. Setelah mendengar penjelasan tentang KPAD, ia baru tertarik dan menyatakan dirinya terlibat. Pada saat ini ia menduduki posisi sebagai Koordinator Advokasi. ”Saya berpikir tentang kehidupan anak-anak pada 10-20 tahun mendatang dalam situasi kemiskinan, tidak peduli dengan pendidikan, dan telah dinikahkan sejak kecil. Belum lagi pengaruh dari televisi yang cenderung berpengaruh buruk pada anak-anak. Karena itulah saya mau terlibat. Ini menjadi tantangan untuk menciptakan generasi yang lebih baik,”

M Sofyan, seorang guru, yang pada akhir tahun 90-an pernah berhimpun bersama para aktivis mahasiswa di Jakarta yang aktif melakukan aksi-aksi menurunkan rejim Soeharto, dan kini kembali ke desa asalnya di Desa Lemah Putih Kecamatan Sedan, Rembang menyatakan: ”KPAD kami harapkan bisa tumbuh dengan cepat. Melalui komite ini, saya berharap ada pembenahan bagi kehidupan anak-anak agar dapat menjadi generasi baru yang lebih hebat dibandingkan kita sekarang. Kita harus bekerja keras mewujudkan kehidupan yang baik. Maklum, kami hidup di desa yang masuk dalam kategori sebagai desa tertinggal. Kasus pernikahan dini dan anak-anak yang putus sekolah sangat tinggi. Kami senang hal ini sudah berkurang,”

Nurul Fadillah, perempuan muda yang masih berumur 21 tahun, seorang mahasiswi semester III di STAIKA, adalah perempuan yang sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di desanya. Ia aktif di dalam kegiatan Posyandu, PKK, Karang Taruna, Forum Kesehatan Desa, dan juga di KPAD. Ketika ditanya harapannya terhadap kehidupan anak-anak ia menyatakan, ”saya berharap bahwa pola pikir anak di desa saya bisa berubah. Mereka harus dibangkitkan semangat belajarnya. Semangat untuk melanjutkan sekolah. Melalui KPAD inilah kami mensosialisasikan hak-hak anak kepada masyarakat, kepada orangtua agar lebih memperhatikan anak-anaknya,”

Ditanya mengenai keaktifannya di dalam berbagai kegiatan sosial, perempuan muda ini sambil tersenyum mengatakan, ”Saya suka membantu orang lain. Ada kepuasan dan kenikmatan yang saya rasakan,”

Ya, gerakan untuk melindungi anak-anak yang sering dikumandangkan oleh pemerintah dan organisasi di tingkat nasional, telah dirintis pula di tingkat basis, khususnya di daerah pedesaan. Tidak hanya di Rembang, ada di berbagai kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa dan di luar Jawa. Plan Indonesia adalah salah satu organisasi yang telah merintis membangun dan mengembangkan organisasi-organisasi yang berbasis di pedesaan sejak puluhan tahun.

Ketika desa-desa mulai bergerak, mereka siap untuk mengepung kota-kota. Kota sebagai pusat tempat segala kebijakan diputuskan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Kota sebagai pusat bekerjanya jaring-jaring kejahatan yang seringkali mencari mangsanya di berbagai daerah pedesaan. Bila anak dan masyarakat desa mulai pintar, maka orang kota harus mulai berbenah juga menata dirinya.

Semarang, 12 Desember 2010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: