Tinggalkan komentar

Merdeka Tidak 17, tapi 18

Odi Shalahuddin 

17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI. Saat banyak orang dengan beragam pemaknaannya turut merayakan. Hal pasti, ada tirakatan malam 17-an, upacara, lomba-lomba. Masa kini, ketika jejaring sosial dan blog-blog menjadi bagian dari kehidupan, maka pemaknaan terlahirkan melalui status-status ataupun tulisan. 

Saat mengenang para pejuang kemerdekaan, mengangkat pejuang yang terlupakan, peristiwa-peristiwa heroik, pemaknaan tentang kemerdekaan, merdeka yang dirasakan dengan bercermin pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini. Ya ada berjuta warna dan rasa untuk merdeka.

Menjelang hari kemerdekaan, tiba-tiba saja ingatan saya melayang terhadap anak-anak yang berada dalam penjara. Ingin menuangkan dalam tulisan selalu saja gagal. Pada tanggal 17, kebetulan saya berbincang dengan mantan Anak Negara. Ini yang menggerakkan saya untuk kembali menuangkan dalam tulisan.

Kemerdekaan, tentu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan didamba oleh anak dan orang-orang yang setiap hari berada di balik terali dan kehidupannya terbatasi oleh tembok-tembok tinggi dengan kawat berduri yang selalu teraliri listrik. Suara-suara di luar, hanya bisa terbayang dalam angan.

Hari kemerdekaan, bagi sebagian anak/orang di dalamnya, dinanti dengan tegang, berharap mendapatkan pengurangan hukuman. Remisi. Tapi tidak bagi anak negara.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak-anak disebut sebagai anak didik. Ada tiga kategori anak didik, yaitu anak sipil, anak negara dan anak pidana (lihat UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 2).

Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik oleh negara. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan hakim diserahkan pada Negara untuk dididik. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan hakim menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Ketika seorang anak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, yang disebut sebagai anak nakal, tindakan yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah (lihat UU No. 3 tahun 1997, pasal 24):

  1. mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh;
  2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
  3. menyerahkan kepada Depsos atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Ketika seorang anak yang melakukan tindakan pidana dan orangtua/wali dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh dengan baik agar anak tidak mengulangi tindakan pidana, maka hukuman yang diberikan biasanya adalah menjadikan anak tersebut sebagai anak negara. Sebagai anak negara, anak akan dibebaskan ketika sudah berumur 18 tahun.

Sayangnya, anak negara juga ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan perlakuan yang sama dengan anak pidana lainnya. Sehingga, apabila seorang anak melakukan tindakan pidana pada umur 13 tahun, maka ia akan berada dalam penjara selama lima tahun. Bukankah ketika anak divonis sebagai anak negara, justru ia akan mengalami kehidupan yang lebih buruk dibandingkan divonis hukuman tertentu sebagai anak pidana?

”Merdeka bukan 17, tapi 18” seloroh kawan saya itu. Ya, pada umur 18 tahunlah, ia baru bisa terbebas dari jeruji dan dinding tinggi yang menjadi kawan sehari-hari.

Yogyakarta, 18 Agustus 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: