Tinggalkan komentar

Ketika Anak Direnggut Kemerdekaannya

Odi Shalahuddin

Kenyataan memprihatinkan bila mencermati berbagai kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindakan pidana. Beragam tindakan pidana yang dilakukan diantaranya seperti kekerasan, pengeroyokan, pencurian, penjambretan, pencabulan dan perkosaan hadir silih berganti dalam pemberitaan media massa.

Anak-anak yang diduga atau disangka,  didakwa dan dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum (children in conflict with the law).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah narapidana anak (anak didik permasyarakatan) meningkat dari 5.630 anak pada Maret 2008 menjadi 6.308 anak pada awal tahun 2010. (Kompas, 6 April 2010). Berdasarkan data tersebut, maka jumlah sebenarnya pasti lebih besar mengingat tidak semua kasus berakhir dengan pemenjaraan terhadap anak.

Mengacu kepada Konvensi Hak Anak (KHA) seasungguhnya telah dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterafkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan (pasal 37.b). Data di atas secara jelas menunjukkan ribuan anak justru melewati tahapan yang sebaiknya dihindari bagi anak-anak.

Kita sering mendengar kisah bahwa para pelaku tindak kriminal yang dipenjarakan, justru menjadi sekolah bagi mereka untuk lebih meningkatkan ketrampilannya. Bila sekarang terpenjara lantaran mencuri ayam, setelah bebas bisa lebih ahli mencuri motor, misalnya.  Jelas terbayang kemungkinan yang akan terjadi bila anak-anak harus mengalami kehidupan semacam itu.

Seseorang yang direnggut kebebasannya, secara prinsip kehilangan hak atas kebebasan bergerak, tapi tidak kehilangan hak-hak lainnya. Bagi anak, hak ini seperti hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak mendapatkan perlakuan kejam, hak untuk bertemu oleh orangtua/keluarganya dan sebagainya. Pada prakteknya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak sering terjadi dalam keseluruhan proses hukum yang berlangsung hingga pada pemenjaraan.

Sebagai gambaran, pada proses penangkapan dimungkinkan terjadinya pelanggaran seperti anak tidak mendapatkansuratpenangkapan (bila tidak tertangkap tangan) yang memberikan keterangan mengenai pelanggaran yang dilakukannya. Pada proses penahanan, masih dijumpai anak dikumpulkan bersama orang dewasa. Pada proses dimintai keterangan (interogasi) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan, tindakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan anak masih sering terdengar. Belum lagi ketika masa hukuman pemenjaran dijatuhkan sebagai vonis terhadap anak. Kita bisa membayangkan kehidupan macam apa yang akan dilalui oleh anak-anak.

Berbagai potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi menyebabkan banyak prosedur yang secara ketat mengatur bagaimana memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Di tingkat internasional  hal ini terkandung dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM); Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Harkat dan Martabat Manusia; Konvensi Hak Anak (KHA); Aturan Standar Minimum PBB bagi Penyelenggaraan Pengadilan Anak (dikenal dengan istilah Beijing Rules atau Aturan Beijing); Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (Pedoman Ryad). Sedangkan di tingkat nasional dikenal Undang-undang tentang Pengadilan Anak (No. 3 tahun 1997), Undang-undang tentang Perlindungan Anak (Nomor 23 tahun 2002); KUHP dan sebagainya.

Mengingat bahwa proses hukum yang sering berlangsung diIndonesiamasih belum ramah anak, maka sebaiknya sesuai dengan semangat hak anak, ini merupakan langkah terakhir. Pihak kepolisian sesungguhnya memiliki hak untuk menghentikan penyidikan sebuah perkara atau mengadakan tindakan lain menurut hukum. Kewenangan menggunakan hak ini disebut sebagai diskresi yang berarti sesuatu yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinan penyidik dan lebih mementingkan pertimbangan moral daripada hukum. Kewenangan ini diatur dalam KUHP, UU tentang Kepolisian, Konvensi Hak Anak, UU tentang Pengadilan Anak. Penyidik disarankan agar menghindarkan anak dari proses hukum formal dengan menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, dengan melakukan pengalihan diversi) dari hukum formal ke hukum non-formal.

Kita semua tentunya berharap bahwa anak-anak dapat dicegah agar tidak melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana. Namun bila terjadi, kita selayaknya turut mendorong agar ada proses penyelesaian di luar kerangka hukum formal dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada proses penyelesaian ini, tentu saja dilakukan langkah-langkah untuk melakukan upaya pemulihan dan re-integrasi sosial anak sehingga bisa kembali dalam kehidupan did alam keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Mengapa bila ini merupakan langkah terbaik tidak menjadi pilihan untuk dilakukan?

Yogyakarta, 22 Juni 2011

 
 
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: