Tinggalkan komentar

Sekali Lagi Yogya, Memang Istimewa

Oleh:  Odi Shalahuddin

Sekali lagi jogja menunjukkan keistimewaannya. Beberapa hari yang lalu seorang kawan mengirimkan kepada sayadraft Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Email ini sempat terabaikan, dan baru hari ini saya melirik, membuka, dan mencermatinya. Ini hal yang sangat menarik.  Membaca judulnya saja, saya spontan berkomentar: Jogja memang istimewa.

Saya kira ini merupakan satu-satunya Raperda dari pemerintahan daerah yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dan mengaturnya secara mendalam. Perda-perda yang ada di tingkat propinsi dan kota/kabupaten di berbagai wilayah Indonesia sejauh ini hanya menyelipkan pengaturan tentang anak jalanan dalam bingkai yang lebih luas, utamanya terkait dengan ketertiban umum. Ini-pun menempatkan anak-anak jalanan bukan sebagai subyek yang harus dilindungi melainkan ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana.

Paradigma berbeda digunakan oleh tim penyusun Raperda di DIY yang terdiri dari sembilan orang mewakili empat instansi pemerintah dan lima organisasi masyarakat sipil, yaitu paradigma pendekatan berbasis hak (right based approach). Ini merupakan perubahan sangat radikal mengingat apa yang berlangsung selama ini paradigma yang digunakan adalah pendekatan keamanan (security approach).

Raperda yang isinya terbagi ke dalam tujuh BAB dengan 38 pasal ini sangat kental berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh (penyelenggara) Negara dengan melibatkan partisipasi dari kelompok masyarakat sipil.

Secara garis besar isi dari Raperda tersebut:

Bab I,    Ketentuan Umum

Bab II,  Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Bab III, Pemenuhan Hak-hak Anak yang Hidup di Jalan

Bab IV, Upaya Penjangkauan Anak-anak yang Hidup di Jalan

Bab V,   Forum Perlindungan Anak-anak Yang Hidup di Jalan

Bab VI,  Pembiayaan

Bab VII, Ketentuan Penutup

Pada bab III yang mengatur langkah-langkah pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan, ini berisi tentang :

a.       hak atas kebutuhan dasar;

b.      hak identitas;

c.       hak kesehatan;

d.      hak pendidikan;

e.       hak atas pengasuhan; dan

f.        hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Direktur Pelayanan Sosial Anak Kementrian Sosial, Harry Hikmat, pada hari Jum’at yang lalu (24/12) dalam sebuah pertemuan terbatas di Kantor Dinas Sosial Propinsi DIY menyatakan bahwa setelah anggota tim mensosialisasikan Raperda tersebut ke beberapa institusi di tingkat nasional, Kementrian Sosial menyambut positif dan akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengesahan Raperda.

”Memang, security approach harus ditinggalkan. Cara-cara mengkriminalisasikan anak dan razia-razia terhadap mereka tidak terbukti ampuh untuk mengatasi persoalan anak jalanan. Anak-anak jalanan tetap memiliki hak-haknya yang harus dipenuhi,” demikian dinyatakan oleh Harry Hikmat.

Dimulai hari ini (29/12) , bertempat di hotel Garuda, diselenggarakan workshop untuk memfinalisir Raperda dengan melibatkan anggota Tim penyusun Raperda, tim dari Kementrian Sosial, Kepala-kepala Dinas terkait, dan perwakilan kelompok masyarakat sipil. Acara yang digelar selama dua hari ini menghadirkan narasumber diantaranya adalah seorang aktivis Hak Anak yang juga pernah menjadi Komisioner di Komnas HAM periode lalu, Mohammad Farid dan Ketua Komisi D DPRD Propinsi DIY.

”Workshop ini penting untuk meneliti dan mempertajam kembali isinya dari pendekatan berbasis hak sebelum diserahkan ke DPRD, dan juga untuk mendapatkan dukungan dari segenap komponen, termasuk dari DPRD Propinsi DIY sendiri,” demikian Harry Hikmat menyatakan kepada penulis seusai pertemuan terbatas.

Jogja memang istimewa. Bila Raperda ini benar-benar bisa disahkan menjadi Perda, maka ini adalah Perda pertama yang memberikan tugas kepada pemerintah selaku pemegang kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dari kelompok anak yang selama ini disingkirkan dan dianggap sebagai pelaku kriminal.

Yogyakarta, 29 Desember 2010

_____________________________

Catatan: pada akhirnya telah disahkan Perda tersebut, yaitu Perda No. 6 tahun 2001. Bisa diliha di SINI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: