Tinggalkan komentar

Pendekatan Keamanan? Ah, Kuno

Oleh:  Odi Shalahuddin

Seharusnya belum lepas dari ingatan kita mengenai anak-anak jalanan yang menjadi korban sodomi dan setelahnya para korban dibunuh dengan cara keji: Dimutilasi.

Robot Gedhek dan Babe, misalnya, adalah contoh dari pelaku yang melakukan kekejaman terhadap anak jalanan.  Sebelum isu Bank Century meledak dan menjadi isu yang menghangatkan atau bahkan menjadi bola panas yang terus menggelinding, tengah terungkap kasus hampir serupa dengan yang dilakukan oleh Robot Gedhek dan babe, yaitu tewasnya 14 anak jalanan korban sodomi yang kemudian dimutilasi. Proses hukum yang berlangsung hanya menemukan bukti untuk tujuh korban saja.

Menguak sejarah panjang perjalanan kehidupan anak jalanan, kita akan menemukan catatan-catatan tentang anak-anak jalanan yang tewas. Sayang catatan-catatan ini masih tersebar dan lebih banyak berada dalam ingatan para anak jalanan dan orang-orang yang bersentuhan langsung dengan mereka seperti para pekerja sosial yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berproses, belajar, dan bekerja bersama mereka.

Tewasnya anak-anak jalanan bisa terjadi akibat kelengahan yang mengakibatkan kecelakaan, pertarungan sesama anak jalanan dan komunitas jalanan termasuk dengan para preman, juga bisa terjadi akibat orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Mobilitas anak jalanan yang terjadi hingga akhir tahun 90-an menggunakan kereta sebagai pilihan transportasinya. Banyak anak yang meninggal akibat terjatuh dari kereta, dimana mereka naik di atap gerbong. Peristiwa ini juga dimunculkan dalam film Garin ”Daun di atas Bantal”. Tewas akibat pertarungan, baik dalam tawuran massal ataupun pengeroyokan juga kerap terjadi. Sedangkan untuk kepentingan orang lain, ini misalnya yang dialami oleh Nasib widodo, seorang anak jalanan Yogyakarta yang ditemukan terapung di perairan Aru. Terungkap bahwa kasus tersebut dilakukan oleh sekelompok mafia asuransi.

Selain kasus kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa, tentu banyak pula kasus-kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh anak jalanan dengan pelaku bisa oleh siapapun termasuk oleh aparat negara.  Razia-razia terhadap anak jalanan misalnya, banyak disoroti lantaran sangat kental dengan tindakan kekerasan. Panti-panti tempat anak ditempatkan setelah tertangkap rasia, juga sarat dengan perlakuan yang tidak manusia seperti penyitaan barang-barang berharga, makanan yang tidak layak, kekerasan fisik hingga kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual dengan korban puluhan anak yang dilakukan justru oleh pendamping atau oleh Ketua sebuah organisasi non pemerintah (atau disebut juga LSM) juga pernah terjadi.

Situasi-situasi buruk yang dialami, seakan tertutup dengan sikap dan tindakan para anak jalanan yang dinilai oleh masyarakat umum bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan sosial yang ada. Masyarakat merasa sangat terganggu dengan kehadiran mereka yang seakan meneror setiap langkah di dalam perjalanan.  Hal ini kerap menjadi alasan bagi aparat negara untuk bertindak atas nama laporan dari masyarakat.

Menyedihkan memang dalam mensikapi persoalan anak jalanan, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pendekatan keamanan. Anak-anak, yang berada di jalanan, dengan beragam kegiatannya, telah ditempatkan sebagai kegiatan yang ditempatkan sebagai pelanggaran hukum. Karenanya menjadi sah bila anak jalanan diburu oleh satpol PP sebagai pelanggar Perda dan diburu oleh kepolisian dalam operasi-operasi pemberantasan preman. Perburuan yang sudah menjadi rahasia umum penuh dengan perlakuan tidak manusia.

Berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan keji terhadap anak jalanan, pada akhirnya mendapat perhatian dan memberikan kesadaran baru pula dari pejabat pemerintah. Direktur Pelayanan Sosial Anak Kementrian Sosial, Harry Hikmat,  dalam acara pembukaan Workshop Penyusunan Raperda Perlindungan Anak Jalanan Propinsi DIY, dengan tegas menyatakan ”Cukup sudah kejadian-kejadian semacam itu.. Semua pihak harus bangkit dan bergerak bersama untuk mencegah dan melindungi anak-anak. Kami dari Kementerian Sosial RI berpikir ulang mengenai strategi penanganan anak jalanan.”

Selama ini diakui oleh Harry Hikmat bahwa mindside dari pemerintah adalah mengkriminalisasi anak jalanan sehingga harus diberantas dengan razia-razia.  Anak jalanan karena keberadaannya diruang publik dianggap sebagai pengganggu keamanan dan ketertiban, mengganggu keindahan kota. Hal yang dilupa adalah anak-anak jalanan itu berada pada situasi yang penuh resiko. Resiko dari kekerasan, penelantaran, kekejaman yang tidak manusiawi, resiko dari eksploitasi,  dan perlakuan yang diskriminatif. ”Hak-hak mereka tidak terpenuhi yang seharusnya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasarnya.”

Kementerian Sosial, menurutnya telah melakukan langkah-langkah untuk menentukan strategi baru yang lebih memberikan perlindungan terhadap anak jalanan. Awalnya dirumuskan konsepsi perlindungan anak itu seperti apa. Kementerian Sosial telah memfasilitasi berbagai pertemuan, rapat-rapat koordinasi, workshop-workshop, untuk membahas respon negara terhadap anak jalanan. Di sini telah ditetapkan visi dan misi bersama.

Pada awal tahun 2010, Kementerian Sosial telah mengirimkan surat edaran ke Gubernur di seluruh Indonesia mengenai langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk melindungi anak-anak jalanan. Salah satu butir surat edaran itu berisi himbauan untuk menghindarkan tindakan razia/penertiban terhadap anak jalanan, karena akan semakin mempersulit pengungkapan fakta korban kekerasan pada anak jalanan selain beresiko terjadinya pelanggaran hak asasi anak. Respon daerah diakui memang sangat beragam. Ada yang mendistribusikan surat edaran tersebut ke berbagai kota/kabupaten, ada yang hanya masuk ke laci.

Situasi tersebut menurut Harry Hikmat, menilai bahwa Surat Edaran dinilai tidak cukup sehingga upaya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian lainnya sehingga lahirlah kesepakatan bersama tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan yang melibatkan tujuh Mentri dan Kepolisian RI yang ditandatangani pada tanggal 16 November 2010.

Pada kesepakatan bersama ini, masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab di dalam penanganan anak jalanan sesuai dengan wilayah kewenangan dari kementrian yang bersangkutan. Adapun Kementerian yang menandatangani kesepakan bersama adalah: Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sangat diharapkan bahwa kesepakatan bersama ini menjadi strategi nasional yang bisa diimplementasikan di seluruh wilayah di Indonesia. ”Tapi, di era otonomi daerah ini, belum tentu Kesepakatan Tujuh Menteri dan Kepolisian RI ini bisa diimplementasikan di tingkat Daerah.”

Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang tengah disusun oleh tim dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang isinya menggunakan paradigma baru yaitu pendekatan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak-hak Anak, dimana ketentuan-ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang fungsi dan tanggung jawab dari berbagai instansi pemerintah di dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, Harry Hikmat menyatakan, ”Terus terang kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiasi dari Pemprov DIY. Inilah kesempatan untuk menunjukkan secara nasional bahwa ada pemerintah daerah yang memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap anak jalanan. Setelah membaca isinya, kami melihat ada perubahan paradigma yang awalnya mengkriminaliasasi anak jalanan menjadi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak. Inilah yang memang seharusnya dilakukan.”

Pembicara lain, Mohammad Farid, yang dikenal sebagai aktivis hak-hak anak terkemuka dan pernah menjadi komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), juga memberikan penilaian positif atas draft Raperda. Menurutnya Raperda telah secara komprehensif memasukkan keseluruhan elemen hak-hak anak sebagaimana terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Namun, ia menyatakan karena diminta untuk memberikan tanggapan atau penilaian terhadap Raperda tersebut dilihat dari sisi Hak Anak dan Hak Asasi Manusia, maka ia memberikan penilaian kritis terhadap Raperda tersebut.

Kesan saya kalimat-kalimat Raperda dibuat secara tergesa-gesa atau dibuat dengan perasaan was-was, sehingga beberapa detil yang dibutuhkan tidak muncul. Misalnya saja hak atas identitas. Di dalam Raperda dinyatakan bahwa anak jalanan bisa mendapatkan identitas atas rekomendasi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Persoalannya, bagaimana caranya LKSA bisa memberikan rekomendasi yang dapat diterima oleh Dinas Pencatatan Sipil? Harus ada kepastian hukumnya mengingat ini pengaturan di dalam Perda,” demikian dikatakan oleh Farid.

Farid menyampaikan persoalan lain seperti otonomi daerah yang seringkali membeda-bedakan antara anak yang memiliki status kependudukan di kota tersebut dan yang berasal dari luar kota. Kecenderungannya, pemerintah daerah hanya memfasilitasi dan membiayai hanya anak-anak yang merupakan penduduk kota tersebut.

Mengenai perlindungan khusus, Raperda hanya mencantumkan tentang perlindungan terhadap ”anak yang berhadapan dengan hukum”. Istilah ini mengacu kepada UU No. 3 tahun 1997. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ada dua kategori, yaitu anak yang disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana dan anak yang menjadi korban. Bila digunakan istilah itu, implikasinya adalah bila ada anak jalanan yang menjadi korban kejahatan maka harus mendapatkan bantuan hukum. Sedangkan tradisi hukum di Indonesia, korban tersebut  telahdiwakili oleh jaksa dan aparat penegak hukum. ”Maka harus tegas mana yang akan disasar? Apakah hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau memang mau meliputi keduanya?”

Hal lain yang disoroti oleh Farid adalah ketentuan pidana yang ada dalam Perda tersebut. Ketentuan pidana berisi satu pasal yang mengancam setiap orang yang menyuruh, menganjurkan, atau membiarkan anak di bawah pengasuhannya melakukan pengemisan akan dikenai ancaman hukuman dan denda. Sedangkan di pasal lain, ada ketentuan tentang pencabutan kuasa asuh.  ”Ini sesungguhnya merupakan ketentuan perdata di mana seseorang melakukan penelantaran. Di dalam hukum perdata dikenal sanksi pencabutan kuasa hukum dengan asumsi bahwa pengasuhnya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pengasuh. Jadi ada tabrakan dalam Perda ini. Ada dua ketentuan yang mengatur berbeda. Apakah harus dicabut kuasa hukumnya atau dipidanakan. Bila sanksi adalah keduanya, ini double penghukuman. Maka harus dipilih, mana yang akan digunakan”.

Sedangkan Nanang Sri Roekmadi, wakil Ketua Komisi B Propinsi DIY menyambut baik Raperda yang telah disusun atas inisiatif Pemerintah Provinsi. ”Kami telah memasukkannya ke dalam Prolegda untuk tahun 2011. Bila Pemerintah Propinsi tidak menyusun Raperda, dalam rapat kami telah memutuskan, Komisi D sendiri akan berinisiatif menyusunnya. Tapi, sekarang sudah ada Raperdanya.Kami akan menunggu hasilnya diserahkan kepada Dewan”

Bola memang telah digulirkan. Yogyakarta telah memulai inisiatifnya menyusun kebijakan yang menempatkan anak sebagia subyek hak. Penanganan anak jalanan akan dilakukan dengan mendorong instansi pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak (jalanan) yang akan didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil.

Pendekatan keamana? Ah, itu kan dulu. Tidak membuahkan hasil apa-apa kecuali catatan-catatan panjang yang berpotensi dinilai sebagai pelanggaran Hak Anak.

Bagaimana dengan wilayah lain? Semoga gema Yogyakarta akan menular bagaikan virus ke berbagai Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/kabupaten lainnya untuk merubah paradigama mereka dengan menempatkan anak-anak jalanan sebagai korban yang harus difasilitasi untuk keluar dari dunia jalanan dan dilindungi serta dipenuhi hak-haknya. Sejahteralah seluruh anak Indonesia….!!!

Yogyakarta, 31 Desember 2010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: