Tinggalkan komentar

Penanganan Anak Jalanan Memang Harus Berubah

Oleh:  Odi Shalahuddin

Di akhir tahun 2010, saya pernah menulis tiga tulisan mengenai anak jalanan berangkat dari informasi yang saya terima mengenai Rancangan Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang menarik perhatian adalah bahwa Raperda ini disusun dengan perspektif yang sama sekali berbeda dengan kecenderungan dari berbagai pemerintah Daerah (propinsi ataupun kabupaten) yang selalu menempatkan anak jalanan sebagai pelaku tindak kriminal. Sehingga keberadaan mereka untuk melakukan kegiatan untuk mendapatkan uang dan atau sekaligus tinggal di jalanan haruslah dioperasi atau di razia. Pendekatan keamanan, itulah kata lainnya. Sedangkan Raperda di DIY ini berkebalikan dari kecenderungan tersebut. Paradigma yang digunakan adalah Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak anak.

Pada akhir Mei saya membaca di Koran bahwa Raperda ini telah disahkan oleh Gubernur DIY. Saya mencoba menghubungi beberapa kawan yang kebetulan terlibat dalam proses penyusunannya. Sayang, mereka mengatakan belum mendapatkan Perda yang telah disahkan. Mereka juga tidak tahu apakah ada perubahan-perubahan dari draft yang diajukan ke DPRD.

Barulah pada tanggal 18 Juli 2011 Saya berhasil mendapatkan Perda tersebut yang telah disahkan pada tanggal 30 Mei 2011. Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan (Lihat Perda di SINI). Hal ini karena saya (bersedia) dilibatkan dalam workhop untuk menyusun Peraturan Gubernur terkait dengan mandat dari Perda tersebut yaitu menyusun Standar Prosedur Operasi-nya, yang dilangsungkan di hotel Santika Yogyakarta tanggal 18-20 Juli 2011.  Ini merupakan langkah yang lebih maju yang prosesnya berjalan sangat cepat.

Pada kesempatan ini, saya memfokuskan tulisan untuk meriviu secara ringkas kandungan Perda tersebut. Walaupun Perda mengatur tentang anak yang hidup di jalan, namun ini bukan berarti hanya terbatas pada anak-anak yang tinggal di jalanan. Pada pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabsikan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Berdasarkan pengertian ini, maka lingkup anak yang dimaksud telah mengakomodir seluruh kriteria dari kategorisasi anak jalanan yang ada selama ini.

Sedangkan perlindungan yang dimaksud (pasal 1 ayat 3) adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan jalanan. Pada pengertian ini, maka tujuan akhir yang hendak dicapai adalah anak jalanan bisa keluar dari situasinya tanpa mengabaikan hak-haknya yang harus dilindungi dan dipenuhi. Sungguh ini merupakan terobosan baru bagi kebijakan dan program pemerintah diIndonesia.

Ada empat komponen Utama yang diatur dalam pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan (lihat Bab III), yaitu, upaya perlindungan, upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak-hak, upaya re-integrasi sosial. Pada bagian ini, terutama pada upaya pemenuhan hak-hak anak, setiap instansi/dinas diatur kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi hak anak jalanan. Persoalan yang selama ini selalu menjadi perjuangan bagi berbagai kelompok anak alanan, yaitu hak atas identitas, diatur dengan tegas, yaitu setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas, yang meliputi surat keterangan orang terlantar, kartu tanda penduduk; dan atau akta pencatatan sipil (pasal 16) dan dinas sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Nah, dengan demikian, maka dasar tidak adanya identitas bagi anak jalanan sehingga selama ini bisa terjaring razia dan tidak dapat mengakses berbagai fasilitas pelayanan public dimungkinkan untuk dapat teratasi. Anak jalanan tidak diposisikan sebagai warganegara tanpa kependudukan.

Perda ini juga memberikan aturan mengenai pelarangan kepada orangtua, wali, pengasuh dan setiap orang yang menganjurkan menyuruh, mengajak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan di jalanan (pasal 43). Pelanggaran atas pasal ini dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Aturan pidana lain ditujukan kepada setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak diancam pidana kurungan 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta (pasal 47). Hal ini mengacu kepada tindakan menghalangi dalam bentuk a) menolak mengeluarkansuratketerangan atau rekomendasi, b) menolak melakukan tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundag-undangan harus dilakukan oleh orang tersebut (lihat pasal 44). Artinya, orang-orang yang dimaksud lebih ditujukan kepada aparat pemerintahan yang tentunya memiliki kewenangan untuk itu tapi tidak menggunakannya untuk kepentingan anak jalanan.

Memang diatur pula tentang pelarangan  pada setiap orang untuk memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak yang hidup di jalanan. Namun larangan ini tidak memiliki konsekuensi ancaman pidana ataupun denda. Jadi lebih bersifat himbauan, bukan kriminalisasi seperti yang diatur dalam Perda di berbagai daerah, seperti Jakarta.

Lahirnya Peraturan Daerah di Yogyakarta, memang semakin mengukuhkan DIY sebagai daerah yang istimewa, berani membuat terobosan baru dengan menggunakan perspektif baru di dalam kebijakan dan program yang akan dilangsungkan. Ini bisa sebagai awal yang dapat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan dan program lainnya, yang berpihak pada masyarakat yang terpinggirkan.

Bagaimana dengan daerah lain? Semoga ini bisa menginspirasi agar ada perubahan di dalam perda-perda mereka untuk menghilangkan stigmatisasi terhadap anak jalanan dan upaya kriminalisasi, termasuk kepada para orang yang memberi sumbangan terhadap mereka. Dunia sudah berubah, maka pandangan juga harus berubah menjadi lebih baik dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak atau manusia.

Yogyakarta, 18 Juli 2011

__________

Gambar 1 : Dari SINI

Gambar 2 : Dari SINI 

Update tulisan mengenai isu anak dapat dilihat di SINI. Beberapa tulisan terkait anak jalanan:

    • Perda No. 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalanan di DIY, Klik di SINI
    • Penanganan Anak Jalanan Memang Harus Berubah, Klik di SINI
    • Pendekatan Keamanan, Ah, Kuno, Klik di SINI
    • Kreativitas Selalu Lahir dari Keterjepitan, Klik di SINI
    • Perjalanan Malam: Kenangan Bersama Anak Jalanan Semarang (seri 1-6) Klik di SINI
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: