1 Komentar

Mengenal Konvensi Hak Anak

MENGENAL KONVENSI HAK ANAK 
Oleh  :  Odi Shalahuddin

Pada masa sekarang tampaknya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah hak-hak anak. Istilah ini sering digunakan oleh pejabat negara, aktivis organisasi anak (seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia – Komnas Anak – dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia – KPAI – dan berbagai Organisasi non pemerintah), para pemerhati anak, terutama di dalam pembahasan persoalan-persoalan yang menyangkut anak, seperti anak yang ditelantarkan, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual, korban perdagangan manusia dan sebagainya.

Adanya hak-hak anak merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang. Eglantyne Jebb, seorang aktivis perempuan yang prihatin terhadap situasi buruk yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat perang dan bencana, pada tahun 1919 mendirikan Save the Children. Ia mengembangkan draft pertama  mengenai lima butir hak anak yang kemudian diadopsi oleh Save the Children pada tanggal 23 Pebruari 1923. Pada tanggal 26 November 1924, pernyataan tersebut diadopsi dalam Sidang Umum Liga Bangsa-bangsa sebagaithe World Child Welfare Charter. Pada 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya menjadi sepuluh butir dengan nama “Deklarasi Hak-hak Anak” (Dokumen: A/4354), . Tanggal tersebut juga diadopsi sebagai Hari Anak Internasional.

Pada persiapan Hari Anak Internasional 1979, ada usulan untuk merumuskan Konvensi dari Pemerintah Polandia. Pada tahun tersebut dimulailah diskusi tentang rancangan konvensi. Perancangan Konvensi berlangsung dalam suatu Kelompok Kerja yang didirikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Wakil-wakil Pemerintah membentuk inti kelompok perancang ini, akan tetapi perwakilan badan-badan PBB dan badan-badan khususnya, termasuk Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Buruh Internasional (ILO), Dana Bantuan bagi Anak-Anak PBB (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebagaimana juga sejumlah organisasi non-pemerintah, mengambil bagian dalam perbincangan mengenai hal ini. Rancangan pertama yang disampaikan oleh Pemerintah Polandia kemudian diubah dan diperluas secara ekstensif melalui diskusi yang panjang.

Penetapan Konvensi secara aklamasi oleh Majelis Umum telah membuka jalan pada tahap berikutnya: ratifikasi oleh Negara-negara dan pembentukan komite pengawasan.

KHA diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989. Dibandingkan dengan instrumen HAM lainnya, KHA merupakan instrumen yang banyak diratifikasi oleh berbagai negara. Sedikitnya 192 Negara telah meratifikasinya, termasuk Indonesia.

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. Oleh karena itu, Hak Anak berarti Hak Asasi Manusianya untuk Anak. Dalam kaitan ini KHA berarti

  1. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia
  2. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak
  3. Mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak-anak

Indonesia meratifikasi KHA melalui keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, tertanggal 25 Agustus Dokumen ratifikasi telah diserahkan dan diterima oleh Sekretaris Jendral PBB pada tanggal 5 September 1990. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 49 KHA dinyatakan: “… Konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan oleh Negara bersangkutan, …”. Dengan demikian, KHA mulai berlaku di Indonesia terhitung sejak tanggal 5 Oktober 1990 atau tiga puluh hari setelah dokumen ratifikasi diterima oleh Sekretaris Jendral PBB.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi KHA, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak  yang diakui di dalam KHA. Pada pasal 4, KHA dinyatakan bahwa Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lainnya, guna pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Dalam hal yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah hingga batas maksimal sesuai sumberdaya yang ada dan, jika diperlukan, dalam kerangka kerjasama internasional.

Pada konteks HAM, relasi yang diatur di dalam KHA adalah antara NEGARA dan ANAK, dimana NEGARA (maksudnya adalah organisasi penyelenggara Negara) sebagai pemangku kewajiban dan ANAK sebagai pemegang hak. Dalam relasi yang demikian, maka yang bisa melakukan pelanggaran terhadap hak anak adalah (penyelenggara) NEGARA.

KHA berisi 54 pasal. Ada berbagai pengelompokkan yang digunakan untuk memudahkan memahami kandungan isi KHA. Pengelompokkan yang sekarang banyak digunakan adalah yang dikembangkan oleh Komite Hak Anak PBB, yang mengelompokkan KHA ke dalam delapan (8) kluster, yaitu:

  1. Langkah-langkah Implementasi Umum
  2. Definisi Anak
  3. Prinsip-prinsip Umum
  4. Hak-hak Sipil dan Kemerdekaan
  5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti
  6. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
  7. Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
  8. Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Tiga kelompok pertama (yakni Langkah-langkah Implementasi UmumDefinisi Anak dan Prinsip-prinsip Umum) tidak eksplisit menyebut hak-hak substantif, namun berkaitan sangat erat dengan substansi hak-hak anak. Sedangkan Lima kelompok terakhir (yakniHak-hak Sipil dan KemerdekaanLingkungan Keluarga dan Pengasuhan PenggantiKesehatan dan Kesejahteraan DasarPendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus) mengandung ketentuan mengenai substansi hak-hak anak.

Pada pasal 46 (d) menyatakan bahwa Komite Hak Anak dapat memberikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan pasal 44 dan 45 dari Konvensi ini. Hal ini menjadi dasar bagi Komite yang kemudian merumuskannya di dalam Provisional Rules Procedure bagi Komite Hak Anak (CRC/C/4/Rev.1), pada Aturan 73, yaitu Komite dapat mempersiapkan Komentar Umum pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan maksud untuk mempromosikan pelaksanaan lebih lanjut dan membantu Negara-negara Peserta. Selanjutnya Komite akan memasukkan Komentar Umum tersebut dalam laporan kepada Majelis Umum PBB.

Komentar umum dapat membantu para pemangku kepentingan untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan KHA. Mereka dapat membantu dalam memperkuat advokasi nasional dan dapat digunakan sebagai kerangka kerja bagi akuntabilitas. Mereka dapat juga digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan-perubahan dalam perundang-undangan.

Pengadilan nasional dapat merujuk kepada komentar umum untuk memperjelas ketentuan legislatif. Dalam beberapa kasus, pengadilan nasional berdasarkan perjanjian penilaian pada yurisprudensi, termasuk komentar umum. Selain itu, mereka dapat mendorong Negara Pihak, badan-badan PBB dan LSM untuk bekerja pada isu-isu spesifik dibahas dalam komentar umum sambil bergerak menuju pelaksanaan penuh KHA.

Pada status saat ini, Komite telah membuat 12 Komentar Umum, meliputi:

  1. Komentar Umum Nomor 1 (2001) tentang The Aims of education (Tujuan Pendidikan Pasal 29 (1)
  2. Komentar Umum Nomor 2 (2002) tentang The role of independent national human rights institutions in the promotion and protection of the rights of the child (Pengaturan Lembaga Nasional Independen Hak Asasi Manusia dalam promosi dan Perlindungan Hak-hak Anak)
  3. Komentar Umum Nomor 3 (2003) tentang HIV/AIDS and the rights of the child (HIV/AIDS dan Hak-hak Anak)
  4. Komentar Umum Nomor 4 (2003) tentang Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child (Penelantaran Kesehatan dan pembangunan dalam kontek KHA)
  5. Komentar Umum Nomor 5 (2003) tentang General Measures of Implementation (Langkah-langkah Implementasi Umum)
  6. Komentar Umum Nomor 6 (2005) tentang Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin (Penanganan Anak-anak yang tidak didampingi dan terpisah di luar negara asalnya)
  7. Komentar Umum Nomor 7 (2005) tentang Implementing child rights in early childhood (Melaksanakan hak-hak anak pada usia dini)
  8. Komentar Umum Nomor 8 (2006) tentang The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia) (Perlindungan dari penghukuman fisik dan bentuk-bentuk hukuman yang kejam atau merendahkan martabat)
  9. Komentar Umum Nomor 9 (2006) tentang The rights of children with disabilities(Hak-hak anak cacat)
  10. Komentar Umum Nomor 10 (2007) tentang Children’s rights in juvenile justice (Hak-hak anak dalam system peradilan)
  11. Komentar Umum Nomor 11 (2009) tentang Indigenous children and their rights under the Convention (Anak-anak etnis dan hak-hak mereka dalam Konvensi)
  12. Komentar Umum Nomor 12 (2009) tentang the rights of the child to be heard (Hak-hak Anak untuk didengar)

Konvensi Hak Anak memiliki dua protokol pilihan , yaitu:

  1. Protokol Pilihan mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
  2. Protokol Pilihan mengenai keterlibatan Anak-anak di dalam Konflik Bersenjata

Berbicara tentang hak-hak Anak, selain mengacu kepada KHA, kita juga dapat menghubungkan dengan berbagai instrumen yang terkait dengan anak, seperti Konvensi ILO, Deklarasi, dan sebagainya yang juga merupakan perjanjian-perjanjian internasional.

Keseluruhan perjanjian yang ada (deklarasi ataupun konvensi) sering disebut mengatur ketentuan-ketentuan yang menjadi standar minimal. Artinya, para Negara Peserta (yang menyepakati perjanjian tersebut) harus melakukan perubahan dalam peraturan perundangannya untuk mengacu setidaknya sesuai dengan standar minimal tersebut.

Memang disadari, adanya KHA (dan instrumen internasional mengenai HAM lainnya) tidak serta merta bisa merubah situasi dan kondisi kehidupan anak-anak di dunia. Namun dengan adanya instrumen tersebut, yang menjadi standar minimal, setidaknya ada acuan yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang lebih baik bagi anak-anak.

Sudahkah anda menjaga hak-hak anak anda?

Yogyakarta, 2 Oktober 2010

One comment on “Mengenal Konvensi Hak Anak

  1. Mas Odi …
    apakah mempunyai dokumen komentar2 umum tersebut yang berbahasa indonesia? kalau mempunyai dapatkah disharingkan mas? mengenai kewajiban negara untuk melindungi dan perlunya mekanisme perlindungan anak itu tertuang dimana selain dipasal 19 KHA mas ?
    Irene Koernia Arifajar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: