Tinggalkan komentar

Dokumentasi Tulisan tentang Tim Kemanusiaan Merdeka untuk Merapi #7

MASIH SAJA KISAH DUKA

layar monitor-pun telah tergetar
ketika kata-kata terketik hanya deretan kisah duka
bencana, dalam irama alam dan ulah manusia
banjir, tsunami, gempa, letusan gunung berapi, kebakaran
penggusuran, penyiksaan, perkosaan, perampokan
korupsi, penyalahgunaan kekuasaan

mata terantuk batu dalam kantuk
telinga ditulikan oleh perdebatan tanpa ujung
deretan kata-kata aturan perundangan
menggigil kedinginan di tengah sengatan matahari
angin berlalu, tumpahkan air mata

layar monitor-pun telah tergetar
bersama jemari yang tiba-tiba kaku
tak bisa menari-nari lagi
listrik tiba-tiba padam
semakin sempurnalah segenap dendam

23 November 2010

__________________________________

KEKACAUAN PENGUNGSIAN 

HL di Kompasiana

Tiga hari ini, setiap malam, dalam evaluasi harian para relawan, yang masih terus ke lapangan, laporan-laporan mereka mengabarkan, tentang para pengungsi yang kebingungan, dalam pergerakan perpindahan.Adayang telah menempati pos pengungsian awal yang berada tidak jauh dari desa tempat tinggal mereka.Adayang berpindah, tapi dipindah lagi. Dan tiga hari ini memang menjadi membingungkan.

Pemberitaan mengabarkan, adanyasuratedaran dari Bupati Sleman tentang instruksi pos pengungsian Utama di tiga tempat. Stadion Maguwo, Youth Centre dan GOR Pangukan.Parapengungsi di beberapa perguruan tinggi seperti UNY dan UGM telah mengosongkan kampusnya dari para pengungsi.

Anehnya, dua tiga hari belakangan, para pengungsi di GOR Pangukan telah berpindah tempat. Juga di beberapa pos pengungsian lainnya. Sampai sore tadi, berdasarkan laporan relawan yang diminta untuk memantau , GOR masih kosong, tenda-tenda relawan juga telah dibongkar. Pos di Youth Centre juga telah banyak ditinggalkan pengungsinya. Kemarin sore, para pengungsi di Bumi Perkemahan Babarsari pun telah berpindah ke pengungsian awal.

YEU dalam pemberitaannya telah menurunkan relawannya bersama para pengungsi untuk menilai tiga pos pengungsian tersebut. Hasilnya, ketiga tempat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengungsi. Terlalu jauh. Berdasarakn koordinasi dengan camat ngaglik dan kepala desa Sinduharjo, mereka bisa memindahkan para pengungsi dari Wisma Nazaret – Paroki Banteng ke balai desa Sinduharjo. (beritanya lihat di: http://disasteroasis.posterous.com/pemindahan-pengungsi)

Ya, ketika para relawan mendatangi tiga pos pengungsian didapatkan informasi bahwa para pengungsi akan dikelompokkan sesuai dengan kedekatan wilayah di setiap pos pengungsian Utama. Misalnya di GOR Maguwo akan ditempati oleh para pengungsi yang berasal dari wilayah Cangkringan. Di Youth Centre untuk pengungsi dari wilayah Pakembinangun, sedangkan di GOR Pangukan tidak ada informasi karena tidak dijumpai adanya pengelola pos tersebut. Di pos Utama tersebut para pengungsi harus mendaftarkan diri. Bila tidak mendaftar maka tidak akan tercatat sehingga tidak mendapatkan bantuan, demikian yang dinyatakan oleh salah seorang petugas di salah satu pos pengungsian.

Maka bisa dibayangkan, bila ada pengungsi di luar wilayah Cangkringan yang berada di Stadion Maguwo, maka ia harus dipindahkan. Demikian juga bila ada pengungsi di Youth Centre yang bukan warga dari Pakembinangun, maka ia harus dipindahkan ke pos pengungsian yang sesuai dengan wilayahnya. “Ya, gak tega juga sebenarnya,”

Bincang-bincang dengan para pengungsi yang telah menempati pos pengungsian yang berada dekat tempat tinggal mereka, rata-rata mereka berkeberatan untuk dipindah lagi. “Biar tidak mendapat bantuan tidak masalah,” kata seorang pengungsi yang dituturkan oleh relawan.

Mencermati laporan-laporan tersebut, saya menjadi penasaran tentang isisuratedaran tersebut. Kami mencoba menghubungi beberapa wartawan, termasuk yang menulis pemberitaan mengenai pemindahan untuk memenuhi instruksi dalamsuratedaran ini untuk mengetahui isi sebenarnya. Sayangnya, merka menyatakan tidak memiliki dan hanya berdasarkan keterangan dalam wawancara dengan narasumbernya.

Saya jadi teringat dalam pemberitaan di harian local di Yogyakarta yang memberitakan adanyasuratBupati Kabupaten Sleman untuk aparat pemerintah di Kabupaten Gunung Kidul yang menghimbau agar para pengungsi kembali ke Sleman.

Ada persoalan besar pada kebijakan ini. Selain para pengungsi yang selama ini berkali-kali berpindah tempat, yang tentunya akan mempengaruhi psikologis mereka, terlebih bagi anak-anak yang harus selalu beradaptasi dengan tempat baru dan teman baru, dan juga akses terhadap pendidikan mereka, juga harus diperhatikan para pengungsi mandiri yang tinggal di pos-pos pengungsian atau di rumah-rumah penduduk di wilayah Yogyakarta, Bantul dan Gunung Kidul, serta di Kabupaten Klaten. Mereka harus dikumpulkan dan ditempatkan di pos pengungsian yang belum tentu lebih baik dari tempat pengungsian mereka sekarang ini. Juga bagi penduduk yang telah menempati pos pengungsian yang berada di dekat tempat tinggal mereka, harus berpindah lagi ke tempat pengungsian utama yang jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan sejauh ini, banyak penduduk pada siang hari kembali ke rumah masing-masing, membersihkan rumah-rumah mereka, memberikan makanan pada ternak-ternak mereka, dan malamnya kembali ke pos pengungsian, bisa dibayangkan bila perjalanan mereka semakin jauh.

Memang pemusatan pada pos pengungsian utama dengan pembagian di tiap pos ada peruntukan bagi warga dari wilayah tertentu, ini akan memudahkan aparat pemerintah untuk mendesain penanganan para pengungsi. Tapi menyebarkan informasi bila tidak berada di pos pengungsian tersebut dan tidak mendaftarkan diri maka akan berakibat tidak akan mendapatkan bantuan, bukanlah informasi yang tepat. Memang perlu melacak kebenaran informasi tersebut.

Hal yang perlu disadari, masyarakat sendiri bisa memiliki keputusan terbaik bagi mereka. Mereka tidak akan peduli dengan bantuan yang dijanjikan bila harus menghadapi situasi yang tidak nyaman bagi kehidupan mereka dan keluarganya serta menghambat aktivitas harian mereka untuk memulai hidup baru.

Kami sendiri akan berusaha mencari bukti tertulis untuk mengetahui isi dari surat edaran yang ada dan informasi yang valid mengenai hal ini. Setidaknya bisa membantu memberikan informasi yang sesuai kepada masyarakat yang sudah lelah menghadapi situasi akibat bencana ini. Tentu kebijakan yang ada dilandasi niat baik untuk membantu. Tapi perlu diperhatikan agar tidak  bertambah lagi beban kepada mereka. Bukankah begitu?

Yogyakarta, 26 November 2010

____________________________

NASIB PENGUNGSI KORBAN LETUSAN MERAPI 

Headline suratkabar lokal menarik perhatian saya: “Pulang ke Rumah, Pengungsi Kesulitan Pangan: Pemprov DIY tak beri Jadup”. Pada kalimat pertama, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan jatah hidup (jadup) atau living Cost bagi para korban letusan Gunung Merapi. Namun pemerintah akan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga mereka tetap punya penghasilan.

Pernyataan ini seakan menutup peluang bagi pemerintah Kabupaten Sleman yang beberapa waktu lalu memutuskan akan memberikan jadup sebesar Rp. 3,000 di luar kebutuhan pangan para pengungsi yang pernah dilontarkan oleh Wakil Bupati Sleman. Pada pernyataan itu juga diharapkan ada dukungan dari Pemprov DIY dan Pemerintah pusat.

Berita lain yang menarik perhatian saya adalah berita yang dilansir oleh Vivanews.com tertanggal 27 November 2010, pukul 14.38, berjudul “Bupati Bantul Tak Akan Usir Pengungsi”, berisi tentang pernyataan dari Bupati Bantul Sri Suryawidati bahwa tidak akan menyuruh warga korban letusan Gunung Merapi dari Kabupaten Sleman pindah ke barak pengungsian yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sleman. Ia menyatakan “Meski ada surat edaran dari Bupati Sleman, saya tidak bisa memaksa atau mengusir mereka dari Bantul. Kalau ternyata pengungsi ingin pindah sendiri, kami akan fasilitasi,”

Lebih lanjut ia menyatakan ““Jika permasalahannya karena proses pendataan penduduk, maka kami sudah punya data lengkap yang dibutuhkan pemerintah Sleman atau Klaten tentang identitas pengungsi,”

Pernyataan Bupati Bantul ini terkait surat edaran Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulonprogo, agar memulangkan warga Sleman dengan alasan untuk memudahkan pendataan penduduk sebagai upaya percepatan recovery pascabencana alam.

Pemkab Sleman menurunkan timnya untuk membujuk agar pengungsi di luar daerah dapat kembali ke Sleman. Di Gunung Kidul mereka gagal sehingga meminta bantuan dari Camat dan Kepala Desa dari wilayah asal pengungsi untuk turut membujuk pulang ke Sleman (lihat KR, 26/11/2010, halaman 3)

Selain itu ada instruksi yang dikeluarkan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman yang berwenang untuk pemusatan para pengungsi di tiga pos Utama Pengungsian, yaitu Stadion Maguwoharjo, Youth Centre dan GOR Pangukan. Dari tiga pos pengungsian tersebut, GOR Pangukan yang semula ramai dengan pengungsi, pada pengamatan kemarin sudah kosong karena para pengungsi sudah berpindah ke pos pengungsian lama yang berada dekat dengan desa tempat tinggal mereka. Belum ada pengungsi baru dari wilayah lain yang dipindahkan ke pos pengungsian ini. Sedangkan di Youth Centre, masih ada sedikit orang yang masih bertahan, sedangkan lainnya telah kembali.

Perguruan Tinggi di Yogyakarta, yang semula menyediakan ruang untuk para pengungsi, telah mengosongkan kampusnya dari para pengungsi untuk memenuhi instruksi tersebut. Hal ini seperti di kampus UPN yang sejak Kamis, 24/11 seluruh pengungsi yang tersisa sudah dilepas (KR, 26 November 2010, halaman 2). Kampus UGM telah secara bertahap memulangkan pengungsi, dan membuatsuratedaran pos pengungsian harus sudah dikosongkan (KR, 24/11) Dan berita pada hari ini memberitakan UGM membantu perpindahan 14 KK yang masih tersisa di UGM ke pos pengungsian Utama di Stadion Maguwo Harjo dan Youth Centre (lihat KR, 27/11 2010,  halaman 2).

Suratedaran dan instruksi tersebut, saya nilai membuat kekacauan pada para pengungsi. Mengenai hal ini saya sebelumnya telah menulis dan memposting ke kompasiana tentang kekacauan pengungsi (lihat di SINI). Berdasarkan pengamatan dan dialog dengan para pengungsi yang dilakukan Tim Kemanusiaan Merdeka, mereka merasa telah lelah dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tiga pos pengungsian utama yang tersedia, tiap posnya diperuntukkah khusus bagi pengungsi yang dibedakan berdasarkan wilayah asal. Tentu saja, pengungsi yang ada di wilayah Stadion Maguwoharjo yang bukan berasal dari Cangkringan akan dipindah ke pos pengungsian lain.

Persoalan, adalah pengungsi yang sudah terlanjur pindah ke pos pengungsian lama, yang sebenarnya juga sudah merupakan keputusan dari Pemkab Sleman, ketika status daerah bahaya telah diturunkan. Apakah mereka harus ditarik lagi ke pos pengungsian utama?

Informasi yang diberikan kepada para pengungsi, mereka harus mendaftarkan diri di pos utama. Apabila tidak mendaftar maka tidak akan menerima bantuan. Bila informasi yang disebarkan ke masyarakat memang demikian, maka ini adalah kekonyolan yang dilakukan oleh pemerintah kabupatan Sleman.

Terkait dengan kutipan berita di atas, maka pernyataan Bupati Bantul sangat menohok pemerintah Kabupaten Sleman.

Pada situasi emergency, maka pertimbangan kemanusiaan tentunya harus lebih dikedepankan dibandingkan prosedur-prosedur yang bersifat administratif yang dapat menghambat proses dukungan dan bantuan kepada para korban.

Beberapa pengungsi yang telah kembali ke pos pengungsian lama ketika ditemui menyatakan tidak perduli dengan bantuan. Mereka menganggap pos pengungsian sekarang lebih nyaman. Mereka bisa melakukan kegiatan untuk membersihkan rumah dan memberi makan ternak mereka dengan jarak yang lebih dekat.

Suatu persoalan, ketika masyarakat harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan menjadi pengungsi, tidak ada kegiatan ekonomi yang dijalankan. Hal ini mengakibatkan

Mereka tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitan di atas, para pengungsi yang tidak berada di posko utama, bisa luput dari bantuan logistik. Beberapa pos pengungsian di kecamatan Turi yang sempat didatangi TKM misalnya, bahan-bahan logistik yang ada mereka dapatkan dari pos pengungsian sebelumnya. Di satu tempat, bahan logistik tersedia, namun tidak ada peralatan untuk memasak sehingga saat relawan TKM  datang ke pos pengungsian tersebut, seluruh pengungsi belum mendapatkan makan hingga pukul 16.00.

Kebutuhan tidak hanya makan saja, pastilah ada kebutuhan-kebutuhan lain. Maka jaminan terhadap kebutuhan hidup mereka melalui dukungan jatah hidup menjadi penting. Apalagi situasi masih terjadi dalam masa tanggap darurat yang semula dibatasi hingga tanggal 24 November 2010, telah diperpanjang hingga tanggal 9 Desember 2010. Status Merapi-pun masih Awas.

Bagaimana kebijakan pemerintah selanjutnya?

 ___________________________

PINDAH NGUNGSI

Waktu terus berjalan, sudah sebulan

 Peringatan “Awas” masih saja ada

daerah bahaya memang berkurang,

ada yang telah kembali, ada yang tak bisa kembali

hanya mendekati pos pengungsi

dekat desa tempat tinggalnya

desa asal telah hancur, seakan menjadi padang pasir

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: