Tinggalkan komentar

Kasus AAL Cermin Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum #1

KASUS AAL CERMIN PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

 

Pengantar 

AAL (15 tahun) yang dituduh melakukan pencurian sandal milik petugas kepolisian di Palu yang terjadi pada akhir bulan Mei 2011, kasusnya diproses secara hukum melalui persidangan di Pengadilan Negeri Palu. Pada persidangan 4 Januari 2012, ketukan Palu Hakim Tunggal Rommel F Tampubolon dengan tegas menyatakan AAL bersalah dan divonis dengan mengembalikan ke orang tua.

Kasus AAL yang beberapa waktu ini menjadi fokus perhatian masyarakat luas dan telah menjadi isu nasional telah mendorong lahirnya gerakan dan solidaritas masyarakat sipil termasuk penggalangan sandal jepit yang berlangsung di beberapakotadan mengundang pernyataan-pernyataan dari para tokoh masyarakat dan pejabat di tingkat nasional.

Ketukan palu hakim atas vonis yang diberikan kepada AAL dinilai terasa sebagai pisau hukum hanya tajam bagi rakyat kecil tapi tumpul bagi aparat Negara. Banyak pihak menyayangkan bahwa kasus “kecil” semacam itu diselesaikan secara hukum, dan sorotan tajam dialamatkan kepada pihak kepolisian, hal mana korban pencurian adalah petugas kepolisian. Ini dinilai tidak sebanding dengan berbagai persoalan “besar” yang melanda negeri ini tapi tidak mendapatkan penanganan secara memadai.

Sandal jepit pada akhirnya menjadi symbol ketidakadilan. Media luar negeri juga marak memberitakan tentang kasus ini.

Selintas Kasus 

Kasus ini bermula pada tanggal 27 Mei, di salah satu Rumah kontrakan Briptu Rusdi dan Briptu Simson kehilangan sandal. Dari keterangan salah satu anak, pelaku yang mengambil sandal ada tiga orang, AAL (17), FD (14), MSH (16).

AAL yang dituduh mencuri sandal pada pukul 20.00-23.00 WITA, datang ke kos Brimob atas perintah penghuni kos. AAL pulang ke rumah pukul 23.00 WITA diantar JUL, salah seorang anggota Brimob. Bapak AAL akan mengganti dengan uang tapi Briptu Rusdi tidak mau. Mereka meminta saat itu juga harus ada sandalnya. Tetapi malam itu sandal tidak bisa didapatkan karena toko sudah tutup. Saat itu keluarga AAL belum sadar bahwa AAL dianiaya oleh anggota Brimob Briptu Simson dan Briptu Ahmad Rusdi.

Pada tanggal 28 Mei, ketika keluarga menyadari adanya penganiayaan, Keluarga AAL lapor ke Propam Polda Sulteng di Palu. Briptu Amhad Rusdi marah hingga akhirnya langsung melapor balik ke Polsek setempat. Di Polsek, AAL hanya 2 kali diperiksa dan langsung jadi tersangka.

Pada saat kasus ini mengemuka secara nasional dan menarik perhatian berbagai pihak, para petinggi Mabes Polri turun tangan. Kadiv Humas Polri  Irjen Pol. Saud Usman Nasution dalam jumpa pers-nya (3/1)  menyampaikan kronologi kasus AAL yang berlanjut hingga proses persidangan lantaran dipicu oleh orangtua AAL yang ngotot untuk dibuktikan secara hukum.  “Orang tua anak tetap bersikeras minta diproses hukum. Kemudian pengacara atas nama Elvis minta dibawa ke pengadilan,” kata Saud. (lihat di SINI

Namun keterangan dari Kejaksaan Agung memberikan versi yang berbeda dari yang disampaikan oleh kepolisian. Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, menegaskan, kasus pidana pencurian sandal jepit bekas yang menyeret AAL (15) ke meja hijau terjadi karena pemilik sandal jepit bekas itu, Briptu Anwar Rusdi Harahap, menghendaki membawa kasus tersebut ke pengadilan. “Berdasarkan data dari Kejari setempat, korbanlah (polisi) yang menghendaki persoalan ini tetap dibawa ke pengadilan. Tindak pidana pencurian ini sebenarnya bukan tindak pidana berat. Saya bukan bilang (korban) berkeras, tapi memang menghendaki untuk dibawa ke pengadilan,” ujar Noor dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/1/2012).  (lihat di SINI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melakukan investigasi atas kasus tersebut menemukan kronologis yang berbeda dari yang disampaikan oleh Kepolisian.

Perbedaan versi mengakibatkan adanya tudingan bahwa kepolisian telah melakukan kebohongan publik atas kasus tersebut.

Pengertian

AAL (15 tahun) yang mengalami kasus sebagaimana dinyatakan di atas, bisa dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana atau divonis bersalah melakukan tindak pidana.

Pada hukum nasional, istilah yang digunakan pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah anak nakal. Ini sebagaimana terkandung pada pasal 1 ayat 2 (a dan b) yang menyatakan:

Anak nakal adalah:

  1. anak yang melakukan tindakan pidana; atau
  2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengacu kepada Undang-undang Perlindungan Anak (No. 23 tahun 2002) istilah yang digunakan adalah anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak yang melakukan tindak pidana dan anak korban tindak pidana.  Pada UU ini istilah anak yang berkonflik dengan hukum terkandung pada pasal 64 ayat 1.  (Bersambung)

Yogyakarta, 6 Januari 2012

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: