Tinggalkan komentar

Perlindungan terhadap Trafficking

Oleh Noeryati, Sabtu, 27 September 08
http://gender.jogja.go.id

Korban Perdagangan Anak Wajib Diberikan perlindungan Khusus

Gerakan global menentang pedagangan manusia (trafiking) semakin kuat sejak disepakatinya “Protocol to Prevent, Suppress and Punnish  Traficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United nations Convention against Transnational Organized Crime and other relevant conventions and treaties” atau lebih populer dengan nama protokol Palermo, pada tahun 2000. Protokol ini menjadi acuan utama untuk merespon isu trafiking, baik dalam hal pencegahan, kriminalisasi terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, pemulihan psiko-sosial dan re-integrasi sosial bagi korban. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu Negara yang menandatangani protokol ini.

Menurut Odi Shalahuddin (Koordinator Program SAMIN), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kasus perdagangan manusia. Pada tahun 2000, Indonesia dikelompokkan sebagai negara tersier ketiga yang berarti memiliki banyak kasus perdagangan manusia namun tidak memiliki keseriusan untuk mengatasinya. Berangkat dari penilaian ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk mengesahkan Undang-Undang no.21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Hal mana upaya-upaya ini mendapatkan apresiasi Internasional sehingga status Indonesia dinaikkan ke peringkat dua.

Standar Perlindungan Berbasis Hak Asasi Manusia

Perdagangan manusia merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia. sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan yang memiliki posisi sangat lemah. Sejauh ini, telah banyak pihak, baik ditingkat Internasioanal, Regional, dan Nasioanal, berupaya mengembangkan standar dan prosedur penanganan kasus-kasus perdagangan manusia dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia sebagai hal utama.

Indonesia Against Child Traffiking Sebuah jaringan NGO yang telah berdiri pada tahun 2000 dan beranggotakan 16 NGO di 10 provinsi telah mengadopsi ” Panduan Bagi Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan di Indonesia “. Panduan ini menurut Hening Budiyawati ( Presidium Indonesia Act’s ) dikembangkan dari dokumen serupa yang disusun di tingkat regional oleh ASIA ACTs, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Panduan diharapkan menjadi acuan semua pihak; penegak hukum, LSM dan pekerja sosial dalam menangani anak korban traffiking di Indonesia.

Sosialisasi Standar Perlindungan di Yogyakarta

Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) Yogyakarta yang merupakan anggota dari Indonesia ACTs, melakukan sosialisasi standar perlindungan bagi anak korban traffiking kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung untuk masalah tersebut. Menurut Bagus Wicaksono (Ketua Panitia) acara yang dilangsungkan pada tanggal 22-23 september 2008, diikuti oleh elemen pemerintah terkait, Non-Goverment Organization (NGO) dan beberapa media di Yogyakarta.

Muatan yang terkandung di dalam standar perlindungan bagi anak Korban Traffiking berbasis Hak Asasi Manusia meliputi :

1. Pendeteksian dan pengidentifikasian anak,
2. Sistem Rujukan, Koordinasi, Kolaborasi dan Kerjasama,
3. Perawatan dan perlindungan sementara,
4. Manajemen kasus anak korban traffiking
5. Akses ke pengadilan,
6. Perawatan dan perlindungan bagi penyedia layanan kesejahteraan sosial,
7. Peningkatan kemampuan.

Berdasarkan kandungan standar perlindungan tersebut, diharapkan para penyedia layanan dari berbagai elemen mempunyai pandangan yang sama dalam menangani anak korban Traffiking.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: