Tinggalkan komentar

‘Sex education’ dalam Bingkai Reproduksi Sehat

RESTU memang bocah yang benar-benar masih lugu dan tidak pernah tahu ataupun diberitahu apa yang dimiliki tubuh adalah miliknya. Apalagi diberitahu mengenai fungsi reproduksinya. Tidak di sekolah apalagi di rumah. Tak aneh jika bocah kelas 4 SD itu belum memahami benar perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh apalagi kemudian perubahan dalam fungsi reproduksinya.

Ketika Restu menjadi korban pemerkosaan terungkap bila bocah berusia 13 tahun itu sebenarnya dalam kondisi hamil 3 bulan. Apa sebenarnya yang terjadi pada anak perempuan tersebut karena pemerkosaan yang terungkap itu baru terjadi 4 hari sebelumnya?

Tentu spontan muncul pertanyaan, siapa yang telah menanamkan benih di bocah tersebut? Bukan hanya itu. Pertanyaan-pertanyaan berikut yang kemudian muncul, mengapa Restu-yang namanya telah disamarkan-tidak tahu kalau dirinya hamil? Apakah ia belum pernah menstruasi atau tidak tahu-walau mungkin pernah-mendapatkan menstruasinya? Mungkinkah sebelumnya ia pernah di perkosa tapi takut memberitahu orang tua karena takut diancam? Pertanyaan berikut, bagaimana ‘nasib’ dan masa pendidikan yang baru dilalaui bocah yang baru duduk di kelas 4 SD tersebut?

Berbagai pertanyaan pastilah bergalau di benak siapapun yang memiliki keperdulian pada nasib korban. Tapi jawab dari semua pertanyaannya pun hampir semua belum pasti. Yang hampir pasti dalam wancana kesehatan produksi perempuan, Restu termasuk mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Sebuah kehamilan yang tidak pernah diharapkan bahkan tidak diketahui keberadaanya.

Restu memang bukan satu-satunya korban. Tentu, masih cukup banyak Restu yang lain ataupun anak-anak perempuan yang mengalami persoalan seperti itu. Yang perlu dipahami, persoalan-persoalan kekerasan terhadap anak perempuan terutama yang juga berakhir dengan KTD, tentu bukan persoalan sederhana yang bisa diselesaikan dengan dengan ‘cara’ sederhana pula. Misal kemudian mencoba ‘menyelesaikan’ dengan menikahkan anak yang sudah hamil tersebut baik dengan pelaku ataupun dengan orang lain. Apalagi-karena dia seorang pelajar-‘penyelesaian’ itu dengan melakukan memecat siswa yang hamil tersebut. Alasannya, sekolah sudah memiliki peraturan yang tidak membolehkan siswanya hamil.
***
TENTU kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi pada anak-anak itu adalah ‘nasib buruk’ yang memang harus diterima. Apalagi kemudian menyalahkan anak-anak perempuan yang menjadi korban itu mulai dari cara berpakaiannya hingga perilaku keseharian, serta pergaulannya. Dengan bahasa yang bisa diterima, anak-dan juga orang tua dan masyarakat-perlu diberi perhatian bahwa anak perempuan tersebut menjadi korban yang perlu mendapat perlindungan.

Perlu ada perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Dan ini sudah mendapat jaminan sebagai hak anak sebagai mana tertuang dalam konvensi PBB tentang Hak-hak anak di mana Indonesia juga sudah ikut mengaktifikasinya Walaupun kita harus akui, isu kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak perempuan atau perkosaan, relatif kurang terangkat kepermukaan dibanding isu lain mengenai maka seperti masalah trafficking atau perdagangan anak, pedifillia, pornografi dan lainnya. Yang kian memprihatinkan kemudian ialah hukuman bagi pemerkosa anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga lebih ringan dibanding kepada pemerkosa perempuan dewasa.

Padahal anak dan juga perempuan adalah kelompok yang rentan kekerasaan seksual-khususnya -dalam arti yang sebenarnya. Dan anak mereka perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai persoalan seks termasuk apa yang disebut dengan kekerasan seksual tersebut.

Tidak salah lagi jika Child Protection Officer Unicef, Julie Lebegue dalam pertemuan dengan wartawan di Sahid Hotel Yogya belum lama ini mengatakan perlunya ada sex education perlu dilihat sebagai sesuatu pengetahuan yang penting diberikan kepada pelajar tertentu bukanlah sebagai cara mengajari siswa untuk melakukan hubungan seks.

Selama ini terlebih di Indonesia, Sex education seperti disebut Julie, selalu dianggap tabu. Karena anak dianggap akan tahu dengan sendirinya. Dan kemudian orang pun menunjuk dalam pelajaran-pelajaran yang lain seperti biologi dan agama, masalah seperti itu sudah diberikan, sehingga tidak perlu diberikan secara khusus. “Reaksi yang selalu muncul selama ini janganlah sex education diberikan pada pelajar. Sebab dikhawatirkan lebih memotivasi anak melakukan hubungan seks lebih awal,” papar Julie sembari tersenyum.

Pengalama Julie bersama Unicef di pelbagai negara menunjukan, sek education diberikan kepada anak di sekolah, mereka tidaklah kemudian mencari tahu dan mencoban mendapatkan informasi secara sembunyi-sembunyi. Tak lagi mereka mencari informasi di tengah gempuran informasi dan teknologi di internet yang telah dikatakan semua orang bisa mengakasesnya sekali pun melalui warnet menurut Julie. “Sek education” membuat para pelajar bagaimana melakukan hubungan seks justru pada umur dan tatanan nilai yang diserahkan baik agama, masyarakat maupun negara. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dikawatirkan,’ lanjutnya.

Kenyataan kekerasan terhadap anak perempuan yang harus diakui angkanya cukup tinggi, tentu membuahkan keprihatinan tersendiri. Dan UNICEF sebagai organisasi PBB yang memberikan perhatiannya pada anak, tentu tidak bisa diam. “Kota Solo akan menjadi Pilot Project untuk sex education ini, disamping Indramayu. Tentu saja tidak perlu menghawatirkan, karena UNICEF akan tetap mempertimbangkan masalah muatan lokal dan sejenisnya. Juga tentu membungkus sex education ini dalam bingkai reproduksi sehat. Kalau ini berhasil, mungkin akan di berikan di seluruh Indonesia,” tambah Julie Lebegue.
***
WALAU tidak ada data yang pasti , kekerasan terhadap anak perempuan atau pemerkosaan anak, tapi semua pihak cenderung meyakini bila masalah tersebut sudah semakin berkembang. Mungkin bisa dikatakan berita ‘kurang sedap’, ketika diakui dan disebutkan bila di jajaran Polwil Surakarta, Klaten berada di rangking tertinggi dalam kasus pemerkosaan. Ironisnya, pelaku bukan hanya kalangan pemuda tapi juga anak-anak bahkan orang yang sudah sangat tua. Sementara yang lebih memprihatinkan korban juga tidak sedikit adalah anak-anak di bawah umur.

Apa atinya semua ini? Anak perempuan memiliki resiko lebih tinggi daripada orang dewasa, untuk menjadi korban kekerasan kesual. Berita-berita di media masa, paling tidak menunjukkan hal itu. Meski tidak diklasifikasikan apakah korban di berusia di bawah 18 tahun-batas yang disebut anak menurut hukum-tapi catatan Komnas Perempuan tahu 2001 menunjukkan adanya 3.167 kasus kekerasan pada perempuan di mana 1.023 kasus berupa kasus perkosaan, 543 penganiayaan, 208 pelecehan seksual. Sementara di DIY angka yang dihimpun Rifka Anisa Women Crisis Centre selama Januari hingga April 2002, terjadi 36 kekerasan dalam pacaran, 3 pelecehan seksual dan 14 perkosaan.

Dampak dari kekerasan terhadap anak perempuan atau perkosaan anak ini sungguh luar biasa. “ironisnya, dampak lebih jauh dari mereka yang ketika kecil mengalami kekerasan ini kurang diperhatikan,” ujar aktifis Yayasan SAMIN Odi Shalahuddin. Padahal mereka yang sudah mengalami kekerasaan di masa kecil seperti disebut Odi yang mengutip kajian WHO cenderung menjadi prilaku. Penelitian Who sebut Odi menemukan sekitar 60-61 persen dari pekerja seks komersial (PSK) jalanan mengalami kekerasan-eksploitasi seksual semasa kecilnya. “Ketika ia menjadi pelaku kemudian sebagai germo atau mami ia akan misal melakukan rekrutmen seperti dulu bagaimana di direkrut,” paparnya.

Dampak jangka panjang ini tidak bisa dibiarkan apalagi diabaikan seperti sekarang. Indonesia adalah juga penandatangan konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan World summit for children. Keikut sertaan menandatangi tentu memiliki konsekuensi dalam mewujudkan hak semua anak untuk dilindungi dan eksploitasi dan perlakuan salah serta menangani akar permasalahan yang mengarah pada situasi tersebut. Apalagi kekerasan seksual/perkosaan pada anak perempuan juga membuat mereka rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS)/HIV/AIDS. Akankah kita diam saja terhadap permasalahan yang mengancam generasi penerus bangsa ini, setelah kita bisa di katakan kehilangan satu generasi akibat kerusuhan?

Sumber: Kedaulatan Rakyat, 6 Juni 2002

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: