INSTRUMEN HAM/HAK ANAK
Instrumen HAM
- (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
- International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2005
- International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005
Instrumen Hak Anak
- Declaration of the Right of the Child (1959): A4354
- CRC-Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak), Diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.
- CRC-OP-AC-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (CRC-OP-AC – Protokol Opsional pada KHA mengenai pelibatan anak dalam konflik bersenjata), Indonesia baru menandatangani (24 September 2011), belum meratifikasi.
- CRC-OP-SC-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children child prostitution and child pornography (Protokol Opsional pada KHA mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak) Indonesia baru menandatangani (24 September 2011), belum meratifikasi.
- Protokol Tambahan
Dokumen CRC Committee:
- skask
General Comment/Komentar Umum
*
CRC (Konvensi Hak Anak)
- CRC/C/GC/13 (General Comment 13:
- CRC/C/GC/12 (1 July 2009): General Comment No. 12: The Rights of the Child be Heard
- CRC/C/GC/11 (General Comment No. 11:
- CRC/C/GC/10 (25 April 2007): General Comment No. 10: Children’s Rights in Juvenille Justice
- CRC/C/GC/9 General Comment No.9:
- CRC/C/GC/8 (21 August 2006): General Comment No.8: The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia)
- CRC/C/GC/7 General Comment 7:
- CRC/C/GC/6 General Comment 6:
- CRC/C/GC/5 General Comment 5:
- CRC/C/GC/4 (1 July 2003): General Comment No. 4: Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child (CRC/GC/2003/4),
- CRC/C/GC/3 (17 March 2003): General Comment No.3: HIV/AIDS and the Rights of The Child
- CRC/C/GC/2 (15 November 2002): General Comment No. 2: The Role of Independent National human Rights Institution in the Promotian and Protection of the Rights of the Child
- CRC/C/GC/1 (17 April 2001) : General Comment No. 1: The Aim of Education
Laporan, Laporan alternatif dan Concluding Observation (Indonesia)
- CRC/C.4/WP.2. (01/07/93): List of issues to be taken up in connection with the consideration of the initial report of Indonesia (CRC/C/3/Add.10), Klik di SINI
- CRC/C/3/Add.26 (8 March 1994) : Initial Reports of States parties due in 1992: Addendum (Klik di SINI)
- CRC A/49/41 : Preliminary Observation. Klik di SINI
- CRC/C/15/Add.25 (24 October 1994): Concluding Observation (Klik di SINI) atau Kesimpulan Pengamatan (Klik di SINI)
- CRC/C/15/Add.223 (30 JanuarI 2005): Concluding Observation (Klik di SINI) atau Kesimpulan Pengamatan (klik di SINI)
***
INSTRUMEN DAN PERUNDANGAN DI INDONESIA
Undang-undang
- Undang-undang Perlindungan Anak
- Undang-undang
- Undang-undang Pengadilan Anak
Hak Sipil dan Kemerdekaan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Perlindungan Khusus
Anak dalam konflik bersenjata
Pengungsi Anak
Eksploitasi
Peraturan/Kebijakan/SKB
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak , Klik di SINI
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak, Klik di SINI
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak, Klik di SINI
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak Klik di SINI
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
Peraturan Daerah Kota/Kabupaten dan Propinsi
- DIY: Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan
