Tinggalkan komentar

Menyoal Kekerasan dan Penghukuman Fisik di Sekolah (4)

Menyoal Kekerasan dan Penghukuman Fisik di Sekolah (4)

STUDI PBB TENTANG KEKERASASN TERHADAP ANAK

Peserta Jambore Anak Merdeka

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak memang tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Banyak negara masih melakukan praktek-praktek kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di sekolah-sekolah.

Pada persidangan ke 61, Majelis Umum PBB telah menerbitkan dokumen A/61 tertanggal 23 Agustus 2006 mengenai Laporan Pakar Independen untuk Studi mengenai Kekerasan Terhadap Anak PBB. Laporan ini, didasarkan pada Studi mendalam oleh Paulo Sérgio Pinheiro, pakar independen yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan resolusi Majelis Umum no. 57/90 tahun 2002, yang memberikan gambaran global mengenai kekerasan terhadap anak dan mengusulkan rekomendasi untuk mencegah dan merespons masalah ini.

Gambaran mengenai situasi Kekerasan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan pendidikan terumuskan pada butir ke 48-52, yaitu: 

48. Di sebagian besar negara, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dalam perawatan orang dewasa dalam lingkungan pendidikan dibanding dengan tempat lain manapun di luar rumahnya. Sekolah memiliki peranan yang penting  untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Orang-orang dewasa yang mengawasi dan bekerja dalam lingkungan pendidikan memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan yang aman yang mendukung dan mempromosikan/ mengedepankan martabat dan perkembangan anak.

49. Bagi banyak anak, lingkungan pendidikan menjadi tempat mereka  bersentuhan dengan kekerasan dan mungkin juga mengajarkan kekerasan kepada mereka. Persepsi umum terdapat kekerasan di sekolah telah diwarnai oleh fokus media pada peristiwa-peristiwa luarbiasa yang melibatkan penembakan dan penculikan anak sekolah. Kendatipun demikian, cedera serius dan kematian akibat kekerasan lebih kecil kemungkinannya terjadi pada anak –anak di lingkungan sekolah di banding dengan di rumah atau lingkungan masyarakat yang lebih luas.

50. Kekerasan yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah lainnya, dengan atau tanpa persetujuan yang secara diam-diam ataupun tertulis dari kementrian pendidikan dan otoritas lain yang mengawasi sekolah, mencakup hukuman fisik, bentuk-bentuk hukuman psikologis yang kejam dan merendahkan martabat, kekerasan berbasis jender dan seksual, dan penggertakan. Hukuman badan seperti pemukulan dan penggunaan rotan dalam hukuman merupakan praktek standar di sekolah pada sejumlah besar negara. Konvensi Hak-hak Anak memperrsyaratkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan konvensi itu. The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children melaporkan bahwa 102 negara telah melarang hukuman fisik di sekolah, namun penegakan aturan itu masih belum nyata.

51.Kekerasan di sekolah dalam bentuk perkelahian dan penggertakan (plonco) juga terjadi. Di beberapa lingkungan masyarakat, perilaku agresif, termasuk perkelahian, dipandang sebagai masalah disiplin yang tidak penting. Penggertaan atau bullying lebih sering diasosiasikan dengan dikriminasi terhadap anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok-kelompok etnis yang terpinggirkan, atau mereka yang memiliki kepribadian tertentu. (misalnya penampilan, atau ketidakmampuan fisik atau psikologis). Penggertakan yang paling umum bersifat verbal, namun  secara fisik juga terjadi. Sekolah juga terkena dampak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang lebih luas, misalnya, meningkatnya insidensi budaya gangster dan kegiatan-kegiatan kriminal yang terkait dengan geng  khususnya yang terkait dengan Narkoba.

52. Kekerasan berbasis jender dan seks juga terjadi dalam lingkungan pendidikan. Banyak diantaranya yang tertuju pada anak perempuan, dan dilakukan oleh guru laki-laki dan teman sekelas. Kekerasan juga semakin diarahkan pada lesbian, kaum gay, biseks, dan waria muda usia di banyak negara dan kawasan. Kekerasan berbasis jender dan seks ditunjang oleh kegagalan pemerintah untuk memberlakukan dan menerapkan undang-undang yang memberikan perlindungan jelas dan tegas bagi siswa terhadap diskriminasi.

Pada dokumen itu, salah satu rekomendasi adalah mendorong tiap negara untuk merespon kekerasan terhadap anak, yang diintegrasikan dalam proses perencanaan nasional (lihat butir 92)

Di Indonesia, rekomendasi tersebut dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak No. 02 tahun 2010 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Pada RAN PPKA (pasal 1 ayat 3), kekerasan terhadap anak didefinisikan: setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya.

Berdasarkan Permeneg inilah dalam rangka pencegahan, dikenal istilah yang sekarang tampaknya tidak asing lagi bagi kita, yaitu, SEKOLAH RAMAH ANAK.

(Bersambung)

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: