1 Komentar

Berkurangnya Kekuasaan Mucikari

Kampanye Anti ESKA yang dilakukan Yayasan Setara

Pengetahuan  masyarakat terhadap isu perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak dan Perempuan, telah menumbuhkan kewaspadaan masyarakat untuk berusaha melakukan pencegahan. Seiring dengan itu, para penegak hukum terlihat aktif  untuk membongkar kasus-kasus perdagangan manusia. Dua situasi itu menyebabkan banyak mucikari tidak leluasa lagi untuk bergerak.

Berbagai kasus yang mengemuka,  para mucikari tersandung kasus sebagai salah satu pelaku perdagangan manusia, yaitu sebagai penerima (kendati banyak dipahami mereka juga sering menjadi otak untuk mengorganisir jaringannya guna melakukan perekrutan). Tindakan hukum atau dalam banyak kasus justru diselesaikan secara damai, telah memaksa para mucikari harus mendekam dalam sel, merogoh sakunya dalam-dalam, dan harus gigit jari pula kehilangan modal yang telah dikeluarkan untuk merekrut anak buah.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, banyak mucikari   bertindak ekstra hati-hati. Jelas, pasti tak akan ada seorangpun yang mau direpotkan dengan persoalan hukum, yang akan disusul dengan serangkaian kewajiban untuk melaksanakan sesuatu yang menguras waktu, tenaga dan uang, serta mungkin “rasa malu”. Tidak   dipungkiri bahwa masih ada mucikari yang mencoba untuk terus bergerak mempertahankan kekuasaan dan rejekinya melalui cara kerja baru, membangun jaringan sel yang rapi, praktik prostitusi yang tesembunyi, dan dengan kehati-hatian yang tinggi.

Sebagai contoh, Indonesia ACTS dalam penelitiannya mengenai Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual di daerah Batam dan Surabaya pada tahun 2010, mengungkapkan satu kasus di mana korban direkrut dan menempuh perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain dengan dipandu oleh pesan singkat melalui HP.  Pada satu titik, ia akan bertemu dengan seseorang yang akan memberi petunjuk dan tiket. Pada kasus yang diungkap ini, terbuka kemungkinan menjadi pola baru yang berkembang pada saat ini.

Perkembangan teknologi utamanya alat komunikasi seperti penggunaan HP  dan akses internet yang mudah digunakan dan dimiliki dengan harga yang terjangkau oleh siapapun,  telah melahirkan bentuk praktik prostitusi yang berbeda.

Berdasarkan kategorisasinya, praktik prostitusi masih tetap dibedakan menjadi dua, yaitu yang melakukan kegiatan bersama mucikari dan yang melakukan kegiatan secara individual atau bersifat freelance. Hanya pola dan modusnya saja yang mengalami perbedaan.

Sstudi yang saya lakukan di empat provinsi pada tahun 2011, hubungan dengan mucikari, tidak berada di bawah penguasaan penuh. Para Pekerja Seksual Komersial (PSK) bisa datang sendiri, dan bila merasa tidak cocok atau ada perselisihan, mereka bisa berganti ke mucikari lain tanpa khawatir ada dampak buruk terhadap mereka. Dengan demikian, para PSK lebih memiliki kebebasan untuk memilih. Pembagian rejeki pun dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak hanya ditentukan oleh sang mucikari. Hal ini, terjadi pada praktek prostitusi di kelas menengah ke bawah yang bertempat di lokasi bekas Rehabilitasi social yang walau sudah ditutup, namun kenyataannya praktik prostitusi masih berlangsung atau pelacuran terselubung di tempat karaoke, panti pijat, salon, atau yang berkedok bisnis jasa lainnya.  (tidak termasuk pada jaringan terorganisir yang benar-benar tersembunyi dengan konsumen kalangan terbatas).

Pada PSK yang bekerja secara individual ataupun freelance, selain yang berada di tempat mangkal tertentu (di jalanan) atau berpindah-pindah tempat, mulai banyak yang berkomunikasi dengan klien menggunakan media internet atau komunikasi HP, sehingga hubungan bersifat langsung, tanpa perantara. Pada kasus di kota ”B” ada kesadaran untuk menghindari penggunaan hotel. Mereka lebih memilih memiliki beberapa tempat kost dengan alasan bisa terhindar dari razia.

PSK yang melakukan kegiatan secara freelance terkadang juga menjalin kerjasama dengan pihak lain, dengan menitipkan nomor kontaknya kepada sopir taksi, satpam hotel, office boy, dan juga mucikari. Di kota ”S” ketika razia sangat intens dilakukan pada awal tahun 2000-an, para PSK menggunakan jasa perantara untuk mangkal di satu tempat untuk mencarikan mereka klien. Istilah yang digunakan adalah Anjelo (Antar Jemput Lonthe). Istilah ini sekarang juga dikenal di kota ”P”.

Prostitusi, sebagaimana sering dikatakan banyak orang, adalah persoalan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Ia telah hadir hampir seumur manusia. Pandangan ini, bagaimanapun jangan sampai menjebak kita untuk mengabaikannya. Terlebih bila terkait dengan anak, yang layak untuk dilindungi dari segala bentuk kejahatan seksual. Apapun alasannya, menggunakan anak untuk kepentingan seksual adalah kejahatan!

Yogyakarta, 8 Juli 2012, menjelang pergantian hari.

Tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan Eksploitasi Seksual bisa dilihat di SINI

About these ads

One comment on “Berkurangnya Kekuasaan Mucikari

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: