Tinggalkan komentar

Definisi atau Pengertian Perdagangan Anak dan Penjualan Anak

DEFINISI ATAU PENGERTIAN PERDAGANGAN ANAK DAN PENJUALAN ANAK

Istilah perdagangan manusia, perdagangan perempuan dan perdagangan anak tampaknya sudah menjadi sesuatu istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua. Tampaknya hampir setiap hari istilah tersebut hadir dalam berbagai pemberitaan di media cetak ataupun elektronik juga menyangkut kasus-kasus yang terjadi.

Mengemukanya persoalan perdagangan manusia di Indonesia setidaknya sejak awal tahun 2000-an yang juga dipicu oleh ditempatkannya Indonesia sebagai salah satu negara tertier ketiga, yang berarti sebagai suatu negara yang memiliki persoalan besar menyangkut perdagangan manusia tapi belum mengambil langkah-langkah apapun untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengelompokkan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2001 diikuti oleh ancaman seperti pencabutan fasilitas GPS terhadap negara-negara yang tidak berupaya untuk mengatasi persoalan perdagangan manusia.

Diadopsinya Protokol Tambahan untuk Mencegah, membasmi, dan menghukum perdagangan manusia, Khususnya Perempuan dan anak-anak, sebagai tambahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang melawan Kejahatan Trans-nasional Terorganisir pada tanggal 12 Desember 2010, telah memberikan sandaran kuat bagi gerakan internasional untuk melawan perdagangan manusia. Protokol diadopsi oleh PBB di Palermo, Italia, sehingga sering juga disebut sebagai protokol Palermo ini.

Pada saat  konferensi tingkat tinggi untuk menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi, dari 148 negara yang hadir, 121 di antaranya menandatangani Konvensi PBB tersebut dan lebih dari 80 negara menandatangani salah satu protokol suplemennya, yaitu Protokol Palermo. Indonesia termasuk yang turut menandatangani protokol itu.

Pada Protokol Palermo terumuskan pengertian tentang perdagangan manusia sehingga ada pengertian yang berlaku universal. Hal ini tercantum pada pasal 3 protokol ini yakni:

a. Perdagangan manusia sebagai “Rekruitmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan penculikan, muslihat, atau tipu daya, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan-sadar (Consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi.

      Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh”

b. Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini akan menjadi tidak relevan dimana segala cara yang disebutkan dalam sub paragraph (a) telah digunakan;

c. Rekruitmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap “perdagangan Orang” walaupun tidak melibatkan cara-cara seperti yang ditetapkan dan sub-paragraf (a) dari pasal ini”

d. “Anak” berarti setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

Berdasarkan pengertian di atas, maka perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eskploitasi seksual baik yang masih berada di dalam wilayah suatu negara ataupun lintas batas negara, kendati tidak digunakan cara-cara yang dirumuskan pada point (a).

Pada berbagai kasus, ada kerancuan antara perdagangan anak dan penjualan anak. Penjerumusan anak ke dalam prostitusi tidak serta merta bisa dikatakan sebagai kasus perdagangan anak. Ini harus dilihat apakah unsur-unsur perdagangan anak sudah terpenuhi. Penjerumusan anak ke dalam prostitusi yang masih berada dalam satu wilayah, lebih tepat dikatakan sebagai kasus penjualan anak untuk tujuan seksual karena tidak memenuhi unsur transportasi atau pemindahan anak dari satu wilayah ke wilayah lain.

Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain (Protokol KHA mengenai Penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, pasal 2)

Elemen consent, tidak diperhitungkan karena anak-anak tidak mempunyai kapasitas legal untuk bisa memberikan (atau menerima) informed consent. Merupakan fakta dalam sistem hukum di seluruh dunia bahwa anak karena umurnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya. Dengan demikian, anak-anak harus ditempatkan sebagai korban, bukan sebagai pelaku.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: