Tinggalkan komentar

Pelacuran Anak

Oleh: Odi Shalahuddin

Beberapa waktu lalu kita sering dikejutkan oleh terbongkarnya praktek-praktek jaringan kerja prostitusi yang menyediakan orang-orang muda dan anak-anak yang dikelola oleh orang-orang muda. Pada akhir September 2010 misalnya, ada berita tentang terbongkarnya praktek prostitusi yang dilakukan dua orang Perempuan muda (21 tahun) oleh Kepolisian resot Kota Besar (Poltabes) Surabaya. Mereka juga berani menyediakan Perempuan-perempuan yang masih perawan. Sedikitnya tercatat 25 perempuan menjadi korban dan mayoritas adalah anak-anak. Keduanya berbagi tugas, satu mencari korban dan satunya lagi mencari konsumen. Para konsumen mereka dapatkan dengan menyambangi Mall, Café dan diskotik. Komunikasi juga mereka lakukan melalui komunikasi seluler.

Di kota yang sama, pada awal tahun 2010, pihak kepolisian juga berhasil membongkar jaringan praktek prostitusi dengan menggunakan media jaringan sosial Facebook. Dua orang pelaku – yang pertemuannya juga berawal dari jejaring sosial Facebook – yang berhasil ditangkap masih berumur muda (perempuan, 20 tahun; laki-laki 21 tahun). Pembagian tugas hampir serupa dengan kasus di atas, yaitu satu orang (perempuan) mencari korban, dan satunya lagi (laki-laki) mencari konsumen melalui internet. Cara yang digunakan adalah konsumen mentransfer dana terlebih dahulu baru akan dikirim (anak) perempuan.

Pada dua kasus di atas (kita juga tahu di beberapa kota lainnya terbongkar praktek dengan modus hampir serupa), kita bisa melihat adanya modus-modus baru yang dijalankan dalam praktek prostitusi, yaitu dengan menggunakan media teknologi (HP dan internet).

Pada masa-masa sebelum reformasi, praktek pelacuran anak bersifat tersembunyi. Ia berada pada rumah-rumah bordil yang terselubung atau berada pada jaringan-jaringan yang tertutup. Tidak sembarang orang bisa mengakses informasinya apalagi bisa berkomunikasi atau mendapatkannya tanpa adanya rekomendasi dari para konsumen yang sudah menjadi pelanggan. Namun terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 yang disusul dengan pergantian kekuasaan di Indonesia pada tahun 1998, telah banyak melahirkan perubahan. Himpitan beban ekonomi menyebabkan banyak orang mengambil jalan pintas yang paling mudah untuk mendapatkan uang. Salah satunya adalah ke dunia prostitusi.

Setelah reformasi, pada awal tahun 2000-an,  tuntutan masyarakat untuk membubarkan lokalisasi-lokalisasi merebak di berbagai kota, dan berhasil. Hampir seluruh lokalisasi yang ada secara resmi sudah ditutup. Namun, penutupan lokalisasi yang tidak diimbangi dengan upaya untuk menyalurkan para penghuninya, menyebabkan mereka berpindah ke ruang-ruang publik, terutama di jalan-jalan utama sebuah kota. Akibatnya, justru praktek prostitusi menjadi sangat tampak. Pada proses ini, penjerumusan anak-anak ke dunia prostitusi menjadi marak karena ketiadaan kontrol terhadap mereka.

Keberadaan prostitusi anak di berbagai wilayah terutama ditandai dengan munculnya istilah atau panggilan khusus yang menunjuk kepada mereka, seperti ciblek, yang diambil dari nama sebuah burung kecil yang senang berkicau, menjadi kependekan dari cilik-cilik betah melek. Istilah ini yang awalnya populer di Semarang menyebar ke berbagai kota di Jawa Tengah. Istilah lain, misalnya balak kosong, durian, cilikan, rendan, dan sebagainya.

Sebuah analisis situasi yang dilakukan oleh seorang aktivis Hak Anak yang juga pernah menjadi Komisioner Komnas HAM, Mohammad Farid (1998) memperkirakan jumlah anak yang dilacurkan sekitar 30% dari keseluruhan PSK yang ada. Perkiraan ini didasarkan dengan memperhatikan berbagai faktor yang sering kali terlewatkan di dalam melihat atau memperkirakan jumlah anak yang dilacurkan seperti seseorang yang sudah menikah di usia berapapun secara legal dan kultural tidak lagi dianggap anak, keberadaan ABG yang seringkali luput dari perhitungan, dan dugaan terjadinya pemalsuan umur. Selain itu juga didasarkan dengan mencermati informasi – informasi yang tersedia. Dengan mengacu kepada perkiraan dari Jones, Sulistyaningsih & Hull bahwa jumlah seluruh PSK di Indonesia mencapai sekitar 140.000-230.000, maka Farid memperkirakan jumlah prostitusi anak di Indonesia mencapai angka 40.000 – 70.000.

Gerakan-gerakan global untuk menghapus Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA), yang diidentifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak yang  dimulai sejak Konggres Dunia Pertama Penghapusan ESKA yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1996 dan telah menghasilkan deklarasi dan agenda aksi, serta gerakan untuk menghapus perdagangan manusia khususnya perdagangan anak dan perempuan, hal ini turut mempengaruhi lahirnya gerakan-gerakan masyarakat sipil dan negara untuk mengupayakan penghapusan dan penanganannya.

Produk Peraturan Perundangan dan kebijakan penting telah disahkan seperti Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan ESKA dan Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Walaupun efektivitas pelaksanaan dari undang-undang dan kebijakan ini masih diragukan, namun setidaknya aparat penegak hukum telah memiliki sandaran untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak (dan perempuan) dari eksploitasi seksual.

Di beberapa daerah seperti Purwokerto, Semarang dan Surabaya misalnya, seringkali pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap mucikari yang menyediakan anak-anak.

Adanya tindakan tegas, setidaknya membuat para pelaku kejahatan seksual terhadap anak lebih berhati-hati dan lebih canggih untuk melakukan praktek-praktek prostitusi agar tidak mudah terendus oleh kepolisian. Dua kasus di atas adalah sebagian kecil dari modus yang dilakukan. Tentunya akan ada beragam modus yang pada saat ini belum terungkap.

Karena itulah, kita semua memang dituntut untuk bersikap waspada agar anak-anak tidak menjadi korban yang dijerumuskan ke prostitusi. Kondisi ekonomi yang sulit, iming-iming tawaran pekerjaan yang bisa mendapatkan uang banyak, terpengaruh akan gaya hidup, merupakan sebagian kecil dari celah yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk menjerat dan menjerumuskan anak-anak ke dalam prostitusi.

Kita jangan cepat mudah menyalahkan anak-anak yang telah menjadi korban. Para aktivis hak anak menempatkan anak-anak ini sebagai korban dan menyebutnya sebagai anak-anak yang dilacurkan. Mengenai hal ini, Farid (1998) menjelaskan Istilah anak yang dilacurkan merupakan terjemahan dari prostituted children, yang digunakan sebagai pengganti istilah pelacur anak atau child prostitutes. Istilah ini diperkenalkan sejalan dengan berkembangnya kampanye internasional anti pelacuran anak dalam pariwisata Asia (ECPAT) yang dicanangkan tahun 1990. Istilah ini merujuk pada subyek—yakni anak-anak yang terlibat dalam prostitusi—dan sengaja dipilih untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis dimana seorang anak, berbeda dari orang dewasa, harus dianggap tidak punya kemampuan untuk memilih prostitusi sebagai profesi. Dengan demikian, istilah ini menegaskan posisi anak sebagai korban, bukan pelaku; sekaligus menegaskan bahwa tindakan menjerumuskan anak kedalam pelacuran merupakan suatu kejahatan. Sejauh tidak menunjuk kepada subyek, namun kepada situasinya, istilah pelacuran anak (child prostitution) tetap digunakan.

Sekarang, mari jangan ragu-ragu untuk bergandeng tangan, bergerak bersama, menyelamatkan anak-anak kita!!!

29 September 2010: 00:00

_________________________________

Tulisan-tulisan terkait dengan Pelacuran/Prostitusi Anak:

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: