2 Komentar

Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Oleh: Odi Shalahuddin

Menjelang akhir tahun 2000, publik Semarang dikejutkan dengan terungkapnya kasus kekerasan dan ekploitasi seksual terhadap anak jalanan yang diduga dilakukan oleh seorang ketua LSM yang menangani anak Jalanan di Semarang.

Kasus ini – yang telah menjadi bahan pemberitaan media massa lokal dan nasional – tergolong sebagai kejahatan seksual terhadap anak yang sangat berat. Terlebih dugaan sang pelaku adalah pekerja ”LSM anak” yang tentunya harus memiliki kesadaran penuh untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak jalanan yang didampinginya dari berbagai bentuk pelanggaran atas hak-hak anak.

Hingga saat ini publik belum mengetahui hingga sejauh mana proses penanganan kasus tersebut. Maka, penyelenggaraan acara Gelar Kasus oleh Aliansi Anti Kekerasan dan ekploitasi seksual pada tanggal 6 Februari 2001 menadi peristiwa penting bagi piblik untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut. Kita tentunya berharap acara tersebut melahirkan solusi-solusi terbaik yang muncul demi terwujudnya dan tegaknya perlindungan bagi anak dari ekploitasi seksual.

Berkenan dengan kasus ini, informasi terakhir yang dilansir oleh Aliansi (2005) mencatat ada 15 anak dan dua perempuan sebagai korban. Tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi, pelecehan secara fisik seperti meraba-raba dan menciumi korban, merayu anak agar bersedia diajak bergubungan seksual, meminta anak untuk melakukan hubungan seksual di depan pelaku, dan perkosaan. Dari para korban, dua diantaranya telah melaporkan diri ke kepolisisan kota besar semarang pada tanggal 12 september 2000.

Peristiwa ini tentu saja menambah keprihatinan yang mendalam terutama di tengah situasi dan kondisi anak jalanan perempuan yang sangat buruk. Bila peristiwa ini terbukti benar, maka ini merupakan tragedi hitam, bukan saja bagi anak-anak jalanan Semarang melainkan juga bagi anak-anak Indonesia!

Pengertian

Penting kiranya sebelum membicarakan lebih lanjut, dikemukaan mengenai pengertian kekerasan dan ekploitasi seksual. Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan oleh Departemen Kesehatan dan Jaminan Sosial di Inggris sebagai ”penggunaan anak serta remaja yang masih dependen, belum matang tingkat perkembangannya, dalam kegiatan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka, untuk mana mereka tidak mampu melakukan secara sukarela, atau yang melanggar norma sosial dari peran keluarga”. Sedangkan ekploitasi seksual mengacu pada pemanfaatan anak (dibawah 18 tahun) demi pemuasan nafsu seksual orang dewasa. Ekploitasi ini berdasar pada hubungan seksual dan ekonomi yang tidak seimbang antara si anak dan sang orang dewasa, dimana anak dieskploitir kemudahan dan seksualnya … (Ireland dalam Farid, 1997).

Farid (1997) menjelaskan bahwa para aktivis hak-hak anak sering menggunakan istilah kejahatan seksual terhadap anak yang mencakupi tindakan kekerasan dan ekploitasi seksual yang dilakukan oran dewasa untuk lebih memberikan tekanan pada bobot kriminal atas tindak semacam itu. Upaya mengkriminalisasikan tindak Ekploitasi Seksual (komersial) terhadap Anak serta menghukum semua pelaku yang terlibat namun menjamin agar anak yang menjadi korban tidak dihukum telah diterima sebagai deklarasi dari Kongress Dunia Menentang Ekploitasi Seksual Komersial terhadap Anak yang berlangsung di Stockholm-Swedia pada agustus 1996.

Keterbatasan Hukum

Gerakan bersama untuk menentang segala bentuk ekploitasi seksual terhadap anak sesungguhnya telah terbangun di tingkat internasional. Hadirnya Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan lahirnya Konvensi ILO No. 182 pada tahun 1999 mengenai ”Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Pekerjaan-pekerjaan Terburuk untuk Anak – yang telah diratifikasi Indonesia – serta agenda aksi dari Konggres Dunia Menentang Ekploitasi Seksual Komersial terhadap Anak merupakan dasar-dasar yang dapat digunakan oleh berbagai negara untuk memperbaiki atau melahirkan peraturan perundangan baru dan menjadi dasar untuk melakukan berbagai upaya penanganannya.

Di beberapa negara seperti Philipina dan Thailand telah diberlakukan peraturan yang memberikan hukuman berat bagi pelaku seperti hukuman mati bagi orang dewasa yang menggunakan anak untuk tujuan seksual. Di Philipina misalnya, hukuman mati yang semula telah dihapus pada tahun 1987, kembali diterafkan pada tahun 1994. Leo Echegaray pelaku perkosaan terhadap anak tirinya merupakan orang pertama yang menjalani hukuman mati sejak hukuman ini diberlakukan kembali dan orang pertama dalam kurun waktu 23 tahun terakhir. Ia menjalani hukuman ini pada tanggal 5 Pebruari 1999 setelah melalui perdebatan panjang (Kompas, 6/2/00). Selama tahun 1999 setidaknya ada tiga pelaku perkosaan yang dihukum mati dan tiga orang yang dihukum seumur hidup (Kompas, 5/1/00). Adanya hukuman mati ternyata belum menjamin berkurangnya kasus perkosaan di negeri ini. Pada enam bulan pertama di tahun 1999 terjadi 1509 kasus perkosaan. Hal ini tidak berbeda jauh dalam periode yang sama di tahun sebelumnya dimana terjadi 1510 kasus (Solopos, /10/00).

Kenyataan di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi di Philipina. Selama ini kasus kejahatan seksual yang diatur dalam hukum Indonesia dinilai hanya memberikan hukuman yang ringan yaitu berkisar antara 5-12 tahun. Pada KUHP, kasus perkosaan hanya ditegaskan pada perempuan dengan syarat dakwaan adanya tindakan penetrasi penis-vaginal secara paksa dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun (Pasal 285). Melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur (dalam KUHP batasan umurnya di bawah 15 tahun) yang ditegaskan sebagai delik aduan, kecuali bagi anak yang berumur di bawah 12 tahun diancam hukuman 9 tahun penjara (Pasal 287). Memaksa atau membujuk anak umur di bawah 15 tahun untuk melakukan tindakan cabul atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain diancam hukuman 7 tahun penjara (pasal 290). Hukuman yang sama ditujukan bila pelaku pencabulan adalah orangua/wali yaitu 7 tahun penjara (pasal 294 – 1 – ). Pencabulan homoseksual dengan orang yang belum dewasa diancam hukuman 5 tahun penjara (pasal 292 & 294 – 1- ).

Memperhatikan pasal-pasal di atas terlihat bahwa pencabulan dan perkosaan terhadap anak hukumanya justru lebih ringan dibandingkan terhadap perempuan dewasa. Banyak pihak yang meyakini hal ini salah satu faktor pendorong bagi pelaku untuk menjadikan anak-anak sebagai korbannya.

Data korban perkosaan Yayasan Kalyana Mitra tahun 1994-1996 yang dihimpun dari media massa menunjukkan sekitar 48% korban adalah anak berumur di bawah 14 tahun (Farid, 1999). Menyimak pemberitaan media massa sekitar dua tahun belakangan ini, kasus perkosaan terhadap anak (terlebih jika menggunakan batasan umur sesuai KHA, yaitu di bawah 18 tahun) diyakini semakin tinggi.

Ancaman hukuman yang dinilai masih rendah di dalam persidangan kasus-kasus kejahatan seksual sangat-sangat jarang memberikan vonis maksimal. Seringkal kita dibuat geram bahwa hakim hanya memberikan hukuman ringan yang terkadang hanya beberapa bulan saja. Pada beberapa kasus, sang pelaku justru dibebaskan demi hukum karena kurangnya pembuktian dalam persidangan meski pihak kepolisian merasa yakin bahwa sang terdakwa benar-benar telah melakukan tindakan kejahatan seksual. Hal ini sangat tidak seimbang dibandingkan derita para korban yang tidak jarang menimbulkan trauma psikologis sepanjang hidupnya. Hal ini semakin memicu kejahatan seksual terhadap anak?

“Perkosaan” Kedua

Ribuan anak Indonesia telah menjadi korban kejahatan seksual dalam berbagai bentuknya. Tentu saja ini merupakan realitas yang sangat memprihatinkan mengingat bahwa dampak terhadap anak yang menjadi korban sangat buruk dan menghamat perkembangan anak secara fisik, mental dan sosial serta menimbulkan trauma sepanjang hidupnya. Hanya sayangnya, persoalan ini belum menjadi perhatian dan kerperduliaan yang serius dari pemerintah dan berbagai elemen kemasyarakatan untuk mengatasinya.

Oleh karenanya, tidak mengherankan bila kerapkali dijumpai adanya pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan yang justru menyudutkan anak-anak yang telah menjadi korban. Pada kasus perkosaan misalnya, ini masih dianggap sebagai aib bagi keluarga atau komunitas tempat tinggalnya sehingga anak tersebut terpaksa harus diungsikan atau justru diusir oleh warga desanya sendiri. Terkadang muncul tuduhan menyakitkan bahwa perkosaan terjadi diakibatkan oleh perilaku korban sendiri yang mengundang. Di dalam proses hukum yang berjalan apabila anak melaporkan diri sejak proses di kepolisian hingga pengadilan berdasarkan banyak pengalaman belum menunjukkan sebagai tempat yang nyaman bagi korban. Situasi-situasi yang dialami, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, perlakuan dan suasana, seolah-olah ”memperkosa” korban untuk kedua kalinya.

Keseluruhan situasi yang tidak mengenakkan bisa jadi merupakan faktor penghambat bagi korban untuk tidak melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian atau tidak meneruskan proses hukumnya. Hal ini sebagaimana diyakini banyak pihak bahwa kasus ekploitasi seksual terhadap anak (dan perempuan) yang terjadi bisa lebih besar dibandingkan yang terlaporkan.

Pengusutan Tuntas

Tentunya kita semua berharap kejahatan seksual terhadap anak tidak terjadi. Salah satunya melalui peraturan perundangan yang memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Walaupun masih terdapat pandangan yang pesimistis bahwa hukum belum tentu dapat memperbaiki keadaan, setidaknya ini sebagai ujian bagi upaya penegakan hukum. Untuk hal ini dibutuhkan peranan besar dari pihak legislatif dan eksekutif untuk melahirkan peraturan perundangan yang dimaksud. Sejauh ini peraturan perundangan yang ada dinilai belum banyak yang mencerminkan perspektif hak anak.

Di tengah belum memadainya hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak, pihak kepolisian, hakim dan jaksa sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk berperan aktif di dalam memproses kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan mempertimbangkan martabat dan kepentingan terbaik bagi anak selaku korban. Di tangan merekalah, cermin penegakan dan pemenuhan hak-hak anak dan HAM yang menjadi kewajiban negara ditentukan.

Kembali kepada kasus yang dikemukakan di awal tulisan, tentunya kita mengharapkan adanya pengusutan tuntas atas kasus ini untuk mengetahui kebenarannya. Penyelesaian atas kasus ini merupakan salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

Keberanian korban untuk melaporkan kasus ini di tengah persoalan kejahatan seksual yang belum dirasakan sebagai masalah besar dan masih dominannya stigmatisasi terhadap anak jalanan perempuan yang cenderung berkonotasi terlibat dalam prostitusi merupakan suatu keputusan yang patut dihargai.

Pada proses ini tidak tertutup kemungkinan munculnya tanggapan-tanggapan negatif yang mencela para korban atau ditujukan kepada Aliansi sebagai pihak yang aktif melakukan advokasi atas kasus ini. Untuk hal ini: Anggaplah sebagai bagian dari perjuangan.

Yogyakarta, 4 Pebruari 2001

(Tulisan ini terhimpun dalam buku: Anak Bukan Pemuas Nafsu, 2004, Yayasan Setara)

_________________

Update tulisan-tulisan saya mengenai isu anak, Jangan Segan untuk Mengklik ANAK DUNIA

About these ads

2 comments on “Kejahatan Seksual Terhadap Anak

  1. sebenarnya menyebalkan sekali mendengar isu2 tentang trafficking ataupun kekerasan seksual terhadap anak jalanan.seperti ditampar berkali-kali,berusaha menutup mata dan telinga, tapi inilah kenyataan.saya belum melakukan apa-apa, baru sekedar memaki didalam hati ketika melihat anak usia 2 tahun dibiarkan berkeliaran dijalanan-berpanas-panas,berhujan-hujan- sedangkan orangtua atau wali yang seharusnya bertanggungjawab begitu asik terlelap dalam rindang pepohonan.
    siapa yang harus disalahkan?anak-anak telah begitu kehilangan hak-haknya,mereka tak mengerti apa yang mereka lakukan,mereka tetap ceria meski tubuh telah kuyup.apa yang bisa kita lakukan dengan realitas seperti ini, aku menyayangi mereka. bagaimanapun harus ada yang dilakukan,terimakasih telah kembali mengingatkan.

    • Memang, dan hingga saat ini masih saja terjadi. Menyedihkan, tragis, harusnya berbagai langkah dan dana yang telah terhabiskan untuk mengentaskan memiliki pengaruh besar. Nyatanya? Ah.. sayang sekali.. Dibutuhkan ekrja keras bagi seluruh komponen, termasuk pula pelibatan komunitas dan anggota keluarga….. salam hangat selalu Emas…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: