Tinggalkan komentar

Kejahatan Seksual Terhadap Anak Implementasi Konvensi Hak Anak (di Indonesia) dan Agenda Aksi dari Stockholm

Oleh: Mohammad Farid

Disampaikan pada “Lokakarya Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Remaja”, diselenggarakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia (YPSI) di Jakarta, 20 Maret 1997

Pengantar

Tahun 1996 ditandai dengan beberapa peristiwa penting menyangkut tindak kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Di tingkat internasional, pada 27-31 Agustus lalu telah diselenggarakan World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children di Stockholm, Swedia, yang dihadiri oleh lebih dari 1.300 peserta dari lebih 130 negara, dan melibatkan wakil pemerintahan dari 122 negara termasuk dari Indonesia.

Pada tahun itu juga, dilaporkan terjadinya beberapa kasus kejahatan seksual yang menonjol di Indonesia, antara lain mengenai penganiayaan (homo) seksual disertai pembunuhan terhadap beberapa anak (laki-laki) jalanan di Jakarta – yang kemudian dikenal sebagai “kasus Robot Gedhek”. Juga beberapa berita lain menyangkut kasus sejenis, diantaranya kasus di Lombok Tengah yang melibatkan seorang mantan diplomat Australia untuk Indonesia bersama 4 rekan senegaranya. Kasus yang dilaporkan telah berlangsung selama setidaknya 2 tahun ini diperkirakan memakan korban lebih dari 40 anak (laki-laki) setempat yang rata-rata berusia sekolah dasar, yang selain mengalami penganiayaan oral & anal seks juga diduga dimanfaatkan untuk memproduksi film pornografi anak. Kasus ini mendapat tempat pada pemberitaan nasinal (Tiras, 2 Mei 1996, Forum Keadilan 20 Mei 1996) dan menjadi bahan pemberitaan yang luas di Australia (West Australian, 18/04/96; The Sun Herald, 21/04/96; Herald Sun, 22/04/96). Kasus lain dilaporkan oleh D&R serta Sinar, 19 Oktober 1996 dan Forum Keadilan, 4 November 1996, semuanya mengenai kejahatan (hetero) seksual oleh seorang turis Amerika dan seorang turis Perancis di Bali, terhadap anak-anak perempuan yang rata-rata berumur antara 10-15 tahun, ada dugaan beberapa diantaranya telah diselundupkan ke luar negeri. Korban diberitakan mencapai 180 anak.

Kedua kasus yang disebut terakhir dengan sendirinya telah memberikan ilustrasi yang menolak anggapan bahwa Indonesia mempunyai “kekebalan budaya” bagi kejahatan seksual berskala internasional terhadap anak. Sejak beberapa tahun yang lalu, Indonesia memang telah diramalkan sebagai salah satu sasaran alternatif yang ideal bagi jaringan pedofilia internasional untuk menjalankan operasi mereka, setidaknya karena 2 alasan eksternal; penyebaran virus HIV/AIDS yang terjadi secara pesat di negara-negara yang dikenal sebagai sasaran tradisional (terutama Thailand dan Filipina), serta semakin kerasnya ancaman sangsi hukum di negara-negara tersebut akibat gencarnya kampanye yang dilancarkan oleh para aktivis di sana. Kedua hal tersebut, yang dianggap belum terjadi di Indonesia, ditambah dengan tingkat kewaspadaan masyarakat yang relatif masih sangat rendah serta peluang yang diberikan oleh promosi pariwisata yang agresif, cukup lengkap untuk menduga bahwa Indonesia bisa menjadi alternatif yang menarik. Tambahan lagi, jika disimak dari berbagai laporan mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang seratus persen domestik – dengan pelaku orang Indonesia sensidir – sebenarnya telah sangat cukup memberi dasar bagi kita untuk bertindak segera.

Seperti dikatakan oleh seorang aktivis ECPAT (waktu itu: End Child Prostitution in Asian Tourism) pada lokakarya mengenai prostitusi anak di Yogyakarta, Juni 1996, bahwa saat ini kiranya hanya ada dua pilihan yang bisa ditempuh bagi pihak yang perduli (atas masalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak) di Indonesia; menunggu hingga masalahnya berkembang ke tingkat yang akan semakin sulit untuk dikendalikan, atau segera bertindak guna mencegah meluasnya masalah.

Pengertian

Anak, bisa diartikan berbeda-beda sesuai tujuan yang berbeda. Namun dalam konteks topik yang sedang dibicarakan, ukuran paling relevan untuk membedakan seorang anak dari seorang dewasa tentunya adalah usia kematangan seksual – yaitu usia dimana seseorang dianggap, oleh perundang-undangan nasional, telah cukup mampu untuk melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Di Indonesia, yang tidak melegalisir hubungan seks diluar nikah ataupun hubungan seks sejenis, batas kedewasaan seseorang adalah 16 tahun (wanita) dan 19 tahun (pria), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan (i) . (Batas usia kematangan seks untuk hubungan sejenis bisa ditetapkan lebih tinggi jika kelak terpaksa didefinisikan bagi anak yang menjadi korban kejahatan homoseksual). Namun begitu, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA), ada banyak alasan bagi kita untuk mengadopsi batas usia sebagaimana ditetapkan dalam KHA (ps. 1), terutama bagi kasus yang melibatkan warganegara lain seperti kedua contoh di atas, yaitu 18 tahun – baik bagi pria maupun wanita.

Istilah kekerasan seksual dan eksploitasi seksual (terhadap anak), disebut secara eksplisit dalam KHA (ps. 34). Mengacu pada La Fountain, Ireland (1993) menjelaskan bahwa kedua istilah tersebut bisa mencakupi tindak seksual yang lebih luas, termasuk, misalnya, eksibisionisme.

Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan oleh Departemen Kesehatan dan Jaminan Sosial di Inggris sebagai “Penggunaan anak serta remaja yang masih dependen, belum matang tingkat perkembangannya, dalam kegiatan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka, untuk mana mereka tidak mampu melakukannya secara sukarela, atau yang melanggar norma sosial dari peran keluarga” (Ireland, 1993). Definisi ini mungkin akan lebih ‘keras’ jika kita tambahkan unsur pemaksaan kedalamnya. Pemaksaan menjadi unsur yang niscaya kalau kita beranggapan bahwa anak, berhubung tingkat perkembangannya, belum mampu melakukan tindak seksual atas dasar suka sama suka. Istilah “penganiayaan” atau “pelecehan” seksual sering dipakai sebagai pengganti istilah “kekerasan” seksual.

Eksploitasi seksual terhadap anak mengacu pada pemanfaatan anak (dibawah 18 tahun) demi pemuasan nafsu seksual orang dewasa. Eksploitasi ini berdasar pada hubungan kekuasaan dan ekonomi yang tidak seimbang antara si anak dan sang orang dewasa, dimana anak dieksploitir kemudaan dan seksualitasnya … (Ireland, 1993).

Eksploitasi seksual komersial terhadap anak ialah penggunaan anak untuk tujuan-tujuan seksual dengan imbalan baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk lain sesuai kesepakatan antara si anak sendiri, konsumen, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapat keuntungan dari penjualan (seksualitas) anak untuk tujuan dimaksud. (World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children: Background Paper).

Kejahatan seksual terhadap anak mencakupi segala bentuk ekploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, sering digunakan oleh para aktifis untuk lebih memberi tekanan pada bobot kriminal atas tindak semacam itu (ii).

Gambaran Masalah

Sangat sulit untuk memperoleh data mengenai kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak karena sifatnya yang pada dasarnya dimanapun ilegal dan bertentangan dengan moralitas umum, apalagi jika definisinya mencakupi tindak yang sangat luas seperti deskripsi di atas – dengan ketidakmemadaian cakupan peraturan/perundangan, tingkat sensitifitas masyarakat yang relatif masih rendah serta berbagai faktor lainnya.

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial yang dewasa ini telah diidentifikasi, sebagai bagian dari kekerasan atau eksploitasi seksual yang lebih luas, setidaknya akan bisa membantu memberi sedikit gambaran kuantitatif, setidaknya di tingkat internasional. Ada tiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak, yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak (untuk maksud seksual). Perdagangan bisa terjadi baik dalam satu wilayah yurisdiksi maupun lintas batas antar negara – melibatkan negara pengirim, negara penerima, dan kadang-kadang melalui negara transit.

Di Asia, estimasi paling mutakhir menyangkut jumlah anak yang menjadi korban, disampaikan oleh Ron O’Grady (ECPAT) pada pidato pembukaan World Congress, “By our estimates there will be tonight upwards of a million children in Asia alone who will spend the evening providing sexual services for adults…” Jumlah tersebut jelas hanya menunjuk pada prostitusi anak. Sementara sangat sulit untuk mencari rujukan mengenai jumlah anak yang digunakan dalam pornografi, di Asia atau di manapun. Sedang mengenai perdagangan anak, sejauh ini, hanya bisa dijumpai satu laporan yang menyebut estimasi jumlah anak dari Cina (Daratan) yang diselundupkan ke Thailand, sebesar lebih dari 5.000 anak. Diperkirakan sebagian dari mereka diperdagangkan lebih lanjut ke Hongkong, Taiwan dan Singapura untuk melayani pelanggan di sana (tidak diberikan spesifikasi mengenai periodenya, jenis kelamin dan usia anak-anak yang diperdagangkan) (iii).

Di Indonesia, data mengenai kekerasan seksual terhadap anak mungkin bisa diperoleh dari sumber di kepolisian. Namun perlu diingat bahwa banyak kasus yang biasanya tidak dilaporkan, terutama jika kasus dipandang “ringan” atau “tidak serius” (karena rendahnya sensitifitas masyarakat maupun standar perundangan yang ada).

Sedang mengenai eksploitasi seksual komersial terhadap anak, khususnya dalam bentuk prostitusi anak, sejauh bisa diketahui juga belum pernah ada, walaupun ada banyak survey mengenai prostitusi (dewasa) umumnya. Upaya yang pernah dilakukan oleh SAMIN pada 1996 lalu, memberikan pelajaran bahwa teknik representasi melalui sampling kiranya tidak akan bisa memberikan gambaran kuantitatif secara akurat karena, tidak seperti pekerja seks dewasa, prostitusi anak cenderung terkonsentrasi secara eksklusif pada kantung-kantung operasi tertentu (iv). Alhasil, tidak ada angka yang bisa dirujuk sehubungan prostitusi anak di Indonesia (setidaknya yang saya ketahui), apalagi menyangkut pornografi dan perdagangan anak.

Sehubungan perdagangan anak (untuk tujuan seksual), ada beberapa indikasi yang bisa menumbuhkan kecurigaan bahwa Indonesia mungkin sudah terlibat – dalam skala terbatas – dalam jaringan perdagangan anak internasional, bukan cuma sebagai negara pengirim tapi sangat mungkin juga penerima (lihat laporan Sinar edisi 13 Januari 1997). Sinyalemen ini tentu harus dibuktikan; namun andaikata benar, toh keadaan kita masih belum separah Thailand misalnya, yang dalam hal perdagangan perempuan dan anak memperoleh predikat sebagai negara pengirim, penerima dan transit sekaligus.

Sedang mengenai gejala penggunaan anak dalam produksi bahan-bahan pornografi, belum ada tanda-tandanya di Indonesia dan mudah-mudahan kasusnya memang tidak ada. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak (jalanan) di beberapa kota besar dimanfaatkan dalam usaha mengecerkan bahan-bahan pornografi. Apakah situasi ini bisa dikategorikan sebagai eksploitasi seksual terhadap anak, masih belum begitu jelas.

Eksploitasi Seksual terhadap Anak dan KHA

Seperti telah disinggung di depan, eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak diatur secara khusus dalam ketentuan KHA, tepatnya pada pasal 34, sebagai berikut;

Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan seksual Untuk tujuan ini, Negara Peserta secara khusus akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat guna mencegah:

(a) Penjerumusan atau pemaksaan anak kedalam setiap kegiatan seksual tidak sah;

(b) Penggunaan anak yang eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual tidak sah lainnya;

(c) Penggunaan anak yang eksploitatif dalam (semua) penampilan dan bahan pornografi.

Klausul perdagangan anak, karena bisa mencakup tujuan yang lebih luas dari sekedar maksud untuk dieksploitasi secara seksual, ditentukan terpisah pada pasal 35: “Negara Peserta akan mengambil semua langkah … untuk mencegah … perdagangan anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun”. Anak kalimat “untuk tujuan … apapun” di sini berarti meliputi juga tujuan (eksploitasi) seksual.

Selain pada pasal 34, kekerasan seksual (terhadap anak) juga disinggung pada pasal 19, hanya, pasal 19 (ayat 1) diarahkan secara khusus untuk melindungi anak dari kekerasan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya:

Negara Peserta akan mengambil semua langkah … untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan … termasuk kekerasan seksual, selama (anak) dalam pengasuhan salah satu atau kedua orangtuanya, wali atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak.

Tidak seperti pasal 32 (2.a) tentang buruh anak atau pasal 38 (2) tentang konflik bersenjata, baik pasal 34 maupun pasal 19 tidak memberi dispensasi batas usia khusus. Karena itu, definisi anak dalam konteks ini harus dikembalikan kepada ketentuan pada pasal 1: “Yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini, ialah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun …”

Melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual, berarti tidak hanya mencegahnya (seperti eksplisit pada pasal 34), namun juga, seperti disebut dalam pasal 19 (ayat 2):

… melibatkan tindakan efektif bagi pengembangan program-program sosial guna memberikan dukungan yang perlu … serta untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, penyidikan, penindakan dan penentuan tindak lanjut … termasuk, bilamana perlu, guna penindakan hukum (bagi pelaku).

Atau sebagaimana diatur pada pasal 39 mengenai perawatan rehabilitasi:

Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk mempromosikan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak yang menjadi korban dari segala bentuk … eksploitasi, atau kekerasan …

Seperti telah diketahui, Indonesia termasuk diantara negara pertama yang meratifikasi KHA, dengan Keppres No. 38/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 dan tercatat resmi sebagai Negara Peserta pada 05 September 1990, dan karenanya terikat secara yuridis (dan politis) pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHA (kecuali pada ketentuan yang direservasi (v). Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan hak dalam KHA termasuk, dalam konteks ini, ketentuan mengenai eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak.

Implementasi KHA serta Kaitannya dengan Eksploitasi & Kekekarasan Seksual terhadap Anak (di Indonesia)

Telah dikemukakan bahwa Indonesia, sebagai Negara Peserta, berkewajiban melaksanakan ketentuan hak yang terkandung dalam KHA. Sehubungan hal ini, salah satu kelebihan KHA jika dibanding dengan kebanyakan Konvensi lainnya ialah bahwa Negara Peserta diwajibkan untuk menyerahkan laporan pelaksanaan – pertama dalam 2 tahun sesudah ratifikasi dan selanjutnya setiap 5 tahun sekali – yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Komite Hak Anak (PBB) untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai oleh Negara Peserta dalam upaya memenuhi Hak Anak.

Ketentuan mengenai laporan diatur dalam pasal 44, yang pada dasarnya mewajibkan Negara Peserta untuk memberikan laporan mengenai:
• Langkah-langkah yang diambil (dalam memenuhi hak);
• Kemajuan yang dicapai (dalam pemenuhan hak);
• Berbagai faktor dan kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban.

Sebagai tambahan, Komite Hak Anak menambahkan – dalam pedoman pelaporan – agar Negara Peserta menyebutkan juga
• Tujuan (bagi langkah-langkah implementasi yang diambil).

Untuk mengetahui bagaimana implementasi KHA yang ideal, berikut akan dipaparkan secukupnya Pedoman Umum mengenai Bentuk dan Isi Laporan Pertama… (vi) yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak (diadopsi pada 15 Oktober 1991). Pedoman ini, sebagaimana pedoman pelaporan lainnya, bisa secara efektif memberikan inspirasi mengenai kerangka implementasi KHA secara komprehensif. Namun sehubungan dengan topik pembahasan kali ini, fokus kajian nantinya hanya akan diarahkan pada kaitan khusus dengan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam Pedoman tersebut, Komite mengelompokkan semua ketentuan yang harus diimplementasikan kedalam 8 seksi pelaporan sebagai berikut.

1. Langkah-langkah implementasi umum:
• (Langkah-langkah) pelaksanaan pasal 4 mengenai langkah-langkah legislatif dan administratif bagi implementasi KHA, meliputi penyelarasan perundangan dan kebijakan nasional terhadap ketentuan Konvensi dan mekanisme bagi koordinasi kebijakan yang berhubungan dengan anak dan untuk memantau implementasi KHA;
• Pelaksanaan pasal 42 mengenai penyebar-luasan KHA;
• Pelaksanaan pasal 44 (6) mengenai penyebarluasan laporan.

2. Definisi anak:
• Informasi mengenai batas usia minimum untuk berbagai keperluan termasuk, diantaranya, … kedewasaan seksual (sexual consent), perkawinan, … (Sesuai pasal 1).

3. Prinsip umum:
• Langkah-langkah.., faktor dan kesulitan yang dihadapi serta kemajuan yang dicapai dalam implementasi ketentuan Konvensi… sehubungan dengan prinsip Non-diskriminasi (ps. 2); Yang terbaik bagi anak (ps. 3); Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (ps. 6); Penghargaan atas pandangan anak (ps. 12).
• Sebagai tambahan …, juga mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam semua pasal yang terdaftar pada Pedoman ini.

4. Hak dan kemerdekaan sipil:
• … sehubungan Nama dan kewarganegaraan (ps. 7); Pelestarian identitas (ps. 8); Kebebasan berekspresi (ps. 13); Akses terhadap informasi yang memadai (ps. 17); Kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (ps. 14); Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai (ps. 15); Perlindungan atas kehidupan pribadi (ps. 16); Hak untuk dihindarkan dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusia dan menurunkan martabat (ps. 37.a).

5. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif:
• … sehubungan Bimbingan orangtua (ps. 5); Tanggungjawab orangtua (ps. 18 ayat 1-2); Terpisah dari orangtua (ps. 9); Berkumpul kembali dengan keluarga (ps. 10); Pemulihan pemeliharaan anak (ps 27 ayat 4); Anak yang kehilangan lingkungan keluarga (ps. 20); Adopsi (ps. 21); Pemindahan ilegal dan terdampar di luar negeri (ps. 11); Kekerasan dan penelantaran (ps. 19), termasuk pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial (ps. 39); Peninjauan periodik atas penempatan (ps. 25).
• Sebagai tambahan, Negara Peserta diminta memberi informasi mengenai jumlah … gelandangan anak, anak yang mengalami kekerasan atau yang terlantar yang ditempatkan di bawah perlindungan (protective custody), anak yang ditempatkan dalam pengasuhan pengganti (foster care), dalam perawatan institusi, yang ditempatkan melalui adopsi, yang masuk dan keluar melalui adopsi antar negara.
• Informasi statistik dan indikator berkaitan dengan anak yang tercakup dalam seksi ini.

6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar:
• … sehubungan Kelangsungan hidup dan perkembangan (ps. 6 ayat 2); Anak penyandang cacat (ps. 23); Kesehatan dan pelayanan kesehatan (ps. 24); Jaminan sosial serta pelayanan dan fasilitas perawatan (ps. 26 & 18 ayat 3); Standar kehidupan (ps. 27 ayat 1-3).
• Sebagai tambahan …, Negara Peserta diminta merinci sifat dan cakupan kerjasama dengan organisasi lokal & nasional, pemerintah atau non-pemerintah … Juga informasi statistik dan indikator berkaitan dengan anak yang tercakup dalam seksi ini.

7. Pendidikan, waktu senggang dan kegiatan budaya:
• … sehubungan Pendidikan, termasuk latihan dan bimbingan kejuruan (ps. 28); Tujuan pendidikan (ps. 29); Waktu senggang, rekreasi dan kegiatan budaya (ps. 31).
• Sebagai tambahan …, Negara Peserta diminta merinci sifat dan cakupan kerjasama dengan organisasi lokal & nasional, pemerintah atau non-pemerintah … Juga informasi statistik dan indikator berkaitan dengan anak yang tercakup dalam seksi ini.

8. Langkah-langkah perlindungan khusus:
• … sehubungan Anak dalam situasi darurat [Pengungsi anak (ps. 22) dan Anak dalam konflik bersenjata (ps. 38), termasuk pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial (ps. 39)]; Anak yang melakukan pelanggaran hukum [Administrasi pengadilan anak (ps. 40); Anak yang direnggut kebebasannya, termasuk segala bentuk penahanan, pemenjaraan atau penempatan dibawah pengawasan (ps. 37. a, b & c); Penetapan hukuman terhadap anak, khususnya pelarangan hukuman mati atau penjara seumur hidup (ps. 37. a); pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial (ps. 39)]; Anak dalam situasi eksploitasi, termasuk pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial (ps. 39) [Eksploitasi ekonomi termasuk pekerja anak (ps. 32); Penyalahgunaan obat bius (ps. 33); Eksploitasi dan kekerasan seksual (ps.34); Bentuk eksploitasi lainnya (ps. 36; Penjualan, perdagangan dan penculikan (ps. 35)]; Anak kelompok minoritas dan masyarakat adat (ps. 30).
• Sebagai tambahan, Negara Peserta dimintan memberi informasi statistik yang spesifik dan indikator yang relevan (mengenai anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus).

Dari pedoman tersebut dan dalam kaitannya dengan implementasi hak anak (sekali lagi: yang ideal), ada beberapa langkah perlindungan yang bisa kita rekonstruksikan:

1. Menetapkan batas usia kematangan seksual anak (seksi 2), atau kalu perlu, menyelaraskannya dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi (seksi 1), dalam hal ini karena Konvensi tidak memberi dispensasi khusus bagi batas usia pada pasal 34 (dan pasal 19), maka batas usia yang dipakai adalah yang menjadi rujukan umum Konvensi – yaitu 18 tahun. Jika usia kematangan seksual ditetapkan berbeda (antara pria & wanita), maka mau tidak mau hal itu akan bisa menimbulkan pertanyaan sehubungan prinsip Non-diskriminasi (lihat seksi 3).
Selain itu, perlu juga ditetapkan batasan atau indikator mengenai eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak.

2. Melakukan pemetaan atas tingkat incidence dari setiap batasan (seksi 5 dan seksi 8 poin ke dua).

3. Menetapkan tujuan dari langkah-langkah programatis atas perlindungan terhadap (anak) korban eksploitasi dan kekerasan seksual (penetapan tujuan sebagaimana diminta oleh Komite pada dasarnya memang bertujuan mendorong Negara Peserta agar menerapkan langkah-langkah programatis)  (vii).

4. Meimplementasikan semua langkah (legislatif, administratif, dll) yang tepat guna melindungi (anak) korban eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk tindakan hukum bagi pelaku serta upaya rehabilitasi bagi korban (seksi 8). Langkah serupa juga perlu diterapkan jika eksploitasi/kekerasan seksual terjadi dalam lingkungan keluarga, dengan kemungkinan memisahkan anak dari orangtua atau walinya (seksi 5) – perlu diingat prinsip Yang terbaik bagi anak dan prinsip Penghargaan terhadap pandangan anak.

5. Mendorong dan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi baik di tingkat lokal maupun nasional, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah (LSM) – dalam upaya perlindungan dimaksud.

6. Mendeteksi faktor dan hambatan pelaksanaan (program) perlindungan dimaksud.

Agenda Aksi dari Stockholm

Telah dikemukakan di muka bahwa Indonesia ikut mengirimkan delegasi resmi (dipimpin oleh Dr. Suyono Yahya selaku Sekretaris Eksekutif pada Kantor Menko Kesra) dalam World Congress against Commercial Sexual of Children yang dilaksanakan di Stockholm pada 27-31 Agustus 1996 lalu, dan bahwa Kongres tersebut telah mengadopsi dengan suara bulat suatu “Deklarasi dan Agenda Aksi”.

Walaupun agenda aksi ini – sebagai “deklarasi” – tidak sekuat Konvensi (Hak Anak) dalam mengikat para (Negara) Pesertanya, begitu pula, walaupun agenda aksi ini hanya mencakupi sebagian dari masalah eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak (yaitu hanya pada masalah eksploitasi seksual komersial), namun sama sekali tidak ada salahnya untuk mengimplementasikannya, malah sebenarnya kita juga terikat secara moril untuk melaksanakan agenda aksi tersebut. Terlebih karena agenda aksi yang dicanangkan memang dirancang begitu rupa sehingga sangat erat kaitannya dengan implementasi Konvensi (Hak Anak). Lebih jauh, agenda aksi ini bisa memberikan inspirasi bagi upaya terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang lebih luas.

Agenda aksi ini dirumuskan dalam 6 butir pernyataan, ringkasnya sebagai berikut (Deklarasi dan agenda aksi selengkapnya terlampir):

1. Agenda aksi bertujuan memperkuat komitmen internasional yang telah ada, guna mengidentifikasi prioritas tindakan serta untuk membantu pelaksanaan instrumen internasional yang relevan (termasuk, antara lain, KHA). Diserukan tindakan agar dilakukan oleh Negara, semua sektor masyarakat, serta orhanisasi-organisasi nasional, regional dan internasional, (dalam upaya) pemberantasan eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

2. Koordinasi dan Kooperasi – baik di tingkat lokal/nasional maupun tingkat regional/ internasional.

3. Pencegahan – untuk mencegah eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

4. Proteksi – untuk memberikan perlindungan kepada anak.

5. Pemulihan dan Reintegrasi – untuk merehabilitasi (anak yang menjadi) korban.

6. Partisipasi Anak – melibatkan anak dalam upaya sehubungan eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

Penutup

Masalah eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak barangkali memang hanya masalah kecil yang tidak penting (setidaknya mungkin begitulah anggapan orang-orang besar yang terbiasa mengurus masalah-masalah besar). Namun jika dipelajari watak dan kecenderungan masalah ini, kiranya tidak terlalu berlebihan untuk menyatakan bahwa masalah ini bisa seberbahaya sebagaimana laiknya api dalam sekam: tidak kelihatan, merembet dengan cepat dan tidak mudah dipadamkan. Anak yang menjadi korban eksploitasi/kekerasan seksual pada masa kecilnya, hampir pasti akan menjadi pelaku kejahatan serupa saat menjadi dewasa kelak. (Menurut pengamatan PREDA – sebuah LSM di Filipina yang menangani anak korban kekerasam [seksual] – 90% dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak ternyata pernah mengalami perlakuan yang sama pada masa kecilnya (viii) . Padahal. seorang pedofilia “kelas berat”, sepanjang masa hidupnya bisa sanggup melakukan kejahatan seksual terhadap … ratusan dan bahkan ribuan … anak jika mendapat kesempatan untuk itu (keterangan ECPAT di Yogyakarta, Juni 1996). Bisa kita bayangkan efek multiplikasi dari “api dalam sekam” seperti itu, apalagi jika unsur HIV/AIDS kita tambahkan sebagai faktor resiko ikutan.

Dalam kondisi seperti saat ini, dimana tingkat sensitifitas masyarakat pada umumnya masih rendah dan kehendak (politik) para pemegang otoritas masih belum nampak kuat – kiranya memang agak sulit untuk melakukan perlindungan secara efektif bagi para (calon) korban. Tapi upaya toh harus tetap dijalankan, walaupun dengan serba keterbatasan.

Sensitifitas masyarakat, jika dikembangkan dan diarahkan dengan benar, kiranya akan bisa tumbuh menjadi daya yang konstrukti dan produktif. Baru beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa masyarakat Praya (Lombok Tengah) persis di tempat terbongkarnya kejahatan seksual terhadap lebih dari 40 anak laki-laki sekitar setahun lalu, menyatakan rasa tidak suka mereka atas pemindahan lokasi terminal (Kompas Minggu, 16 Maret 1997). Walaupun kita tidak setuju dengan cara mereka menyampaikan aspirasinya soal pemindahan terminal, namun kita sadar bahwa tindakan tersebut tentu berangkat dari keprihatinan yang mereka rasakan. Sikap semacam ini pada dasarnya positif dan bukan tidak mungkin bakat kepedulian semacam itu bisa diarahkan menjadi aspirasi yang produktif sehubungan kejahatan seksual terhadap anak yang pernah terjadi di sana.

Begitu pula dengan daya aparat keamanan di Indonesia yang dikenal cukup efisien dan efektif. Jika sebagian kecil saja dari daya ini dialokasikan dengan sungguh-sungguh untuk melindungi anak-anak dari (ancaman) kejahatan seksual yang ada, kiranya kelak sejarah akan mencatat bahwa para pengambil kebijakan yang berwewenang telah melakukan pilihan yang sangat bijaksana.

Pernah tercatat ucapan Javier Perez de Cuellar (mantan Sek-Jen PBB):

Cara masyarakat memperlakukan anak-anaknya mencerminkan tidak hanya mutu kasih sayang dan tanggungjawab kepengasuhannya, namun juga rasa keadilannya, komitmennya akan masa depan dan kemauannya untuk meningkatkan martabat kemanusiaan bagi generasi mendatang ….

samin,
maret 1997

(i) Walaupun UU No. 1/1974 mensyaratkan adanya ijin orangtua bagi perkawinan semua anak yang berumur dibawah 21 tahun, namun batas usia 16 (wanita) & 19 tahun (pria) lebih menyiratkan ambang kematangan seksual.

(ii) Mengkriminalkan tindak eksploitasi seksual (komersial) terhadap anak serta menghukum semua pelaku yang terlibat, namun menjamin agar anak yang menjadi korban tidak dihukum, telah resmi diterima sebagai Deklarasi dari World Congress pada 28 Agustus 1996

(iii)  ECPAT (1994), End Child Prostitution: Report of an International Consultation, May 11-14, 1993 (halaman 16).

(iv) Teknik sampling sangat mungkin menjadi reliabel jika dilakukan di daerah pemasok.

(v) Indonesia masih mereservasi pasal 21 mengenai adopsi dan pasal 22 mengenai pengungsi anak (keterangan disampaikan oleh wakil UNICEF pada Lokakarya Nasional mengenai KHA dan KPDW di Solo, Juni 1996).

(vi) Pada paragraf 6 disebutkan bahwa Komite bermaksud menyiapkan panduan bagi laporan periodik selanjutnya, karenanya panduan ini sudah out of date.

(vii) Keterangan narasumber pada latihan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan oleh SAMIN di Yogyakarta, Desember 1995

(viii) Keterangan disampaikan dalam Konperensi Internasional mengenai Prostitusi Anak: Korban Turisme di Asia, Bangkok, 31 Maret – 3 April 1992

DAFTAR BACAAN

Anti Slavery International (1996), Helping Business to Help Stop Child Labour

ECPAT (1994), End Child Prostitution: Report of an International Consultation, May 11-14, 1993.

Kevin Ireland (Save the Children Overseas Deaprtment Working Paper No. 7, September 1993), Wish You Weren’t There: The Sexual Exploitation of Children and the Connection With Tourism and International Travel.

Sumarni Basorudin, Ny. (makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional mengenai Anak Jalanan di Yogyakarta, September 1996), Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak-hak Anak

The Host Committee for the World Congress against Commercial Exploitation of Children (1996), Report of the World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, 27-31 August 1996 (Part I)

The NGO Group for the Convention on the Rights of the Child (1994), A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on the Rights of the Child.

UNICEF, Convention on the Rights of the Child – Konvensi Hak-hak Anak.

______________

Update tulisan-tulisan saya mengenai isu anak, Jangan Segan untuk Mengklik ANAK DUNIA

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: