4 Komentar

Kasus Perdagangan Anak : Sebagian Bayi Diambil Organ Tubuhnya

Oleh : Norman M/Ruth Hesti Utami/Web Warouw

Jakarta – Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri.

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya. Hal itu diungkap mantan Ketua Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Rachmat Sentika ketika dihubungi SH, Kamis (4/8) pagi.

Rachmat Sentika mengungkapkan, persoalan korban perdagangan juga menimpa sedikitnya 3.000 tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang bermasalah di luar negeri dari 2,9 juta TKW yang bekerja di luar negeri. ”Terkait dengan persoalan besar itu maka upaya penghapusan dan pencegahan perdagangan manusia dinilai semakin penting, dan perlu melibatkan semua pihak,” kata Rachmat Sentika.

Dia menyebutkan, sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara di antaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia dan Prancis.

”Jaringan ini sudah terkait dengan jaringan di luar negeri. Karena itu saya meminta pihak-pihak terkait seperti bidan atau rumah sakit bersalin di Indonesia untuk berhati-hati terutama ketika berhubungan dengan pihak-pihak yang berminat mengadposi bayi,” katanya.

Rachmat Sentika menambahkan, pihaknya pernah menemukan tujuh bayi adopsi yang siap dikirim ke Singapura dan Malaysia melalui Tanjung Balai Karimun, Riau sekitar tiga bulan lalu.
”Saya bersama tim kaget karena ketujuh bayi berusia lima bulan yang katanya diadopsi itu sudah siap dikirim ke Singapura dan Malaysia melalui jalur laut. Kasusnya sudah ditangani Polres Tanjung Balai Karimun,” tambahnya.

Pihak Polda Metropolitan Jakarta Raya dan Departemen Sosial, Senin (1/8) mengungkap kasus perdagangan puluhan bayi ke luar negeri. Polisi menangkap tersangka utama kasus ini, Rusdiana warga Tangerang, Banten dan MRT yang membantu membuat akta kelahiran. Polisi masih memburu tersangka lainnya yakni JW, Joseph, X da ER.

Rachmat Sentika menyatakan, masalah ini memerlukan kepedulian dari semua pihak, karena pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia (trafficking) memerlukan kerja sama secara luas. Banyak yang perlu dilakukan, termasuk mempercepat pengesahan RUU Anti-Trafficking.

”Rancangannya sudah turun, dan sudah di tangan DPR. Tinggal pembahasan,” ujarnya.
Selain RUU Anti-Perdagangan Anak dan Perempuan, hal lain yang perlu dibenahi terkait penanganan kasus perdagangan anak dan perempuan adalah pelayanan bagi korban. Misalnya, layanan pemulangan korban yang menjadi migrant worker ke daerah asal dengan biaya pemerintah, karena korban tidak mungkin memiliki dana untuk kembali ke tempat asalnya.
Sebagai pencegahan, lanjut Rachmat, masyarakat juga perlu diberi pengertian tentang sejumlah hal, diantaranya pentingnya menunda pernikahan hingga cukup usia, dan menjamin tersedianya akses pendidikan untuk anak. “Pernikahan usia dini, dan tingkat pendidikan yang rendah, turut menjadi sebab mudahnya orang menjadi korban perdagangan. Sekarang, sekitar 35 % anak SD di Indonesia belum bisa melanjutkan ke SMP. Kalau sudah tidak sekolah, biasanya anak akan lebih cepat bekerja. Apalagi, masih banyak orang tua yang beranggapan anak adalah aset, yang harus mendatangkan pemasukan bagi keluarga,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR Lamban

Khusus untuk kasus persoalan anak, Direktur Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, Yogyakarta Odi Shalahuddin yang dihubungi SH secara terpisah menegaskan pemerintah dan DPR tidak memberikan perhatian secara serius terhadap persoalan kekerasan pada anak. Sampai saat ini pihak aparat negara banyak yang tidak mau memakai UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah berlaku. Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, percabulan dan perkosaan pada anak ketika dibawa ke aparat kepolisian bahkan sudah sampai di kejaksaan, mereka mengaku tidak mengetahui adanya UU Perlindungan Anak.

“Yang harus dilakukan adalah pendekatan pada aparat negara dan memaksa mereka menggunakan UU Perlindungan Anak tersebut. Dalam konteks HAM, pemerintah punya kewajiban untuk mensosialisasikan UU tersebut. Kenyataannya sosialisasi banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah,” kata Odi Shalahuddin.

Ia menyebutkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebenarnya memiliki program sosialisasi tersebut. Namun nyatanya aparat negara masih banyak yang tidak mengetahui adanya UU tersebut. “Seharusnya ada sanksi bagi aparat negara yang tidak mau menggunakan UU Perlindungan Anak,” katanya. n

Sumber: Sinar Harapan, 4 Agustus 2005

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html

____________


About these ads

4 comments on “Kasus Perdagangan Anak : Sebagian Bayi Diambil Organ Tubuhnya

  1. modusnya apa ya??

  2. Tidak berprikemanusiaan

  3. Tidak berprikemanusiaan !!!!!!!

  4. cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. oleh karena memburu uang orang melakukan segala yang jahat. uang tidak dibawa mati. kalau mati yang menunggu adalah sorga atau neraka.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: